Mendagri Prancis Sebut UU Anti Burkini Dapat Perburuk Ketegangan di Negaranya

Undang-Undang (UU) yang melarang penggunaan baju renang tertutup seluruh badan (burkini) di Prancis dapat memperburuk ketegangan antarwarga, di samping aturan itu juga inkonstitusional dan tidak efektif, kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bernard Cazeneuve dalam wawancara, disiarkan Minggu (28/8/2016).

Pengadilan administratif tertinggi Prancis, Dewan Negara pada Jumat, menentang aturan walikota Villeneuve-Loubet yang melarang pemakaian burkini.

Keputusan itu dapat jadi preseden bagi puluhan kota di Prancis yang mengadopsi larangan penggunaan baju renang tersebut.

Isu burkini turut dilibatkan dalam perdebatan politik, khususnya jelang pertarungan antarpartai dalam pemilihan presiden tahun depan.

Sejumlah pemimpin partai sayap kanan mendesak dibuatnya UU yang melarang penggunaan baju renang tertutup seluruh badan oleh sejumlah perempuan Muslim.

Mantan Presiden Nicolas Sarkozy yang akan kembali mencalonkan diri menuntut adanya aturan yang mengizinkan walikota melarang burkini.

Ia dinilai tengah menyasar kursi di partai konservatif, Les Republicains dalam pencalonan November mendatang.

Namun, Cazeneuve mengatakan pada koran La Croix, aturan semacam itu hanya ada di pemerintahan sosialis.

"Pemerintah menolak mengatur hal semacam itu karena UU-nya kelak akan inkonstitusional, tidak efektif, dan hanya memicu tensi yang buruk antarwarga," katanya.

"Kita tak membutuhkan UU untuk hal tersebut. Aturan saat ini sudah cukup mencerminkan semangat sekular Prancis".

Perdebatan itu dipicu oleh rangkaian foto yang menunjukkan seorang perempuan yang dilarang ke pantai di Nice oleh polisi karena memakai burkini.

Foto kontroversial itu ditambah rangkaian serangan pegaris keras di Prancis sejak Januari 2015 menjadi isu kampanye jelang pemilihan presiden April 2017.

Identitas budaya dan keamanan merupakan dua isu hangat dalam perdebatan politik.

"Prancis butuh dipulihkan dengan rakyat yang saling bersatu, bukan terpecah karena kepentingan pencalonan presiden pada pemilihan umum," kata Cazeneuve. (Ant)