Pemerintah Diminta Lebih Proaktif Kembangkan UMKM

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah diminta untuk lebih proaktif terhadap perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Koperasi, Wirausaha, dan UKM, DPP Partai Golkar, Idris Laena, saat ditemui dalam acara Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) di Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Ia memandang kondisi UMKM selama ini masih berkutat dengan permasalahan klasik, seperti susahnya untuk mengakses permodalan, masalah terkait akses pasar yang terbatas, serta masalah lain yang tak bisa dikembangkan pasca produksi.

"Banyak persoalan klasik di bidang UMKM yang sampai saat ini belum terselesaikan. Kondisi ini terjadi karena memang beberapa kebijakan yang belum berpihak ke mereka," katanya.

Jika dilihat, lanjut Idris, sesungguhnya potensi penduduk Indonesia sangat besar dimana, jumlah kelas menengah yang juga besar dapat menjadi pasar potensial bagi produk-produk UMKM.

"Kita ini jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Untuk itu, kita semua harus bisa memanfaatkan kebesaran penduduk dengan menciptakan banyak wirausaha baru. Sehingga pada akhirnya dapat membuka lapangan kerja baru," ucapnya.

Untuk itu, pihaknya berencana untuk menggenjot wirausaha-wirausaha baru di mana, Partai Golkar (PG) berharap mengimplementasikannya melalui GKN. "Antara lain, kami akan lakukan pelatihan, pendampingan permodalan, serta membuka pasar-pasar baru," terangnya.

Idris selaku anggota Komisi VI DPR ini menerangkan, salah satu langkah yang dilakukannya adalah dengan membuka koperasi di bawah naungan PG. Dengan koperasi tersebut, dipastikan akan menghimpun sebanyak 3,8 juta pelaku UMKM baru.

Nah, agar mempermudah jangkauan pasar bagi pelaku UMKM, pada Ramadhan depan akan menggelar bazar Ramadhan sebulan penuh.

"Untuk membantu pemasaran ini, kami akan adakan bazar Ramadhan satu bulan penuh di tahun depan. Ini seperti yang dilakukan di Singapura ada bazar Ramadhan yang kemudian menjadi objek wisata," tegas dia.

Apalagi memang kondisi tersebut dapat menekan laju inflasi di saat bulan puasa yang biasanya tinggi.

"Jadi nantinya kita juga ikut berperan untuk kendalikan inflasi. Makanya kami yang ada di DPR ikut mendukung dalan menyusun kebijannya," pungkasnya.