Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

OJK: Pengetahuan Sektor Keuangan Masyarakat Masih Rendah

Warta Ekonomi, Jambi -

Anggota Dewan Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kusumaningtuti S Soetiono mengatakan, berdasarkan survei yang dilakukan OJK, tingkat pengetahuan keuangan masyarakat di Indonesia baru mencapai 21,8 persen.

"Berarti baru 21 dari 100 orang yang memiliki tingkat pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan keyakinan mengenai sektor jasa keuangan, produk dan layanan," katanya di Jambi, Selasa (30/8/2016).

Sedangkan tingkat inklusi keuangan, katanya, baru mencapai 59,7 persen, yang berarti baru 59 dari 100 penduduk yang telah memanfaatkan produk dan layanan di sektor jasa keuangan yang sebagian besar masih didominasi produk dan layanan di sektor perbankan.

Kusumaningtuti mengatakan saat pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jambi sebagai bagian dari program inklusi keuangan nasional yang digagas oleh OJK.

Menurutnya, keberadaan TPAKD bertujuan untuk mendorong tumbuh kembangnya sektor riil sehingga dapat menggerakkan perekonomian di daerah dengan didukung penuh oleh sektor jasa keuangan.

"TPAKD harus dapat dirasakan manfaatnya kepada masyarakat mengingat masih banyak masyarakat membutuhkan dukungan dalam memulai dan mengembangkan usahanya. Termasuk dukungan dalam bentuk penyediaan akses ke sektor jasa keuangan," katanya.

Gubernur Jambi Zumi Zola mengatakan seluruh komponen yang tergabung dalam TPAKD untuk bekerja dan bersinergi sehingga program yang telah disusun dan diimplementasikan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Provinsi Jambi.

Salah satu program TPAKD di Provinsi Jambi yang akan dijalankan terkait pengembangan sektor riil adalah dengan mendorong percepatan akses pembiayaan perbankan dan industri keuangan lainnya, dengan target usaha rakyat yang telah dipersiapkan diantaranya pembiayaan untuk petani singkong gajah, kopi Liberica, tebu, jahe dan sawit.

"Dengan kondisi pertanian kita yang saat ini tergantung dari sawit dan karet yang harganya masih rendah, tentu kita harus mencarikan solusi. Salah satunya dengan memaksimalkan potensi dari pertanian lain, kan ada tebu, kopi dan lainnya," kata Zola.

Seperti kopi asal Kerinci yang saat ini tengah dilirik dari perusahaan luar negeri, namun, menurut Zola, saat ini masih terkendala dana.

"Masalahnya ada di dana, dia butuh sekian miliar untuk pengirimannya. Nah ini tentu kita meminta untuk memperoleh pinjaman ini dari OJK. Jadi dengan adanya tim dan Satgas ini untuk peminjaman itu akan lebih mudah," katanya.

Sementara itu, Ketua OJK Provinsi Jambi Darwisman menjelaskan bahwa pendirian TPAKD diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses keuangan masyarakat dan UMKM di Jambi.

TPAKD lahir dari kondisi di masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk keperluan pribadi, keluarga maupun usaha.

Selain itu, katanya, TPAKD sebagai forum koordinasi antarinstansi dan stakeholders yang diharapkan dapat meningkatkan dan mempercepat akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. (Ant)

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Sucipto

Advertisement

Bagikan Artikel: