Jokowi: Pemangkasan Anggaran Tak Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pemangkasan anggaran pada APBNP 2016 tidak akan mempengaruhi target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen.

"Sesuai kalkulasi Menkeu, tidak akan mempengaruhi karena pertumbuhan ekonomi tidak hanya dari APBN," kata Jokowi kepada wartawan usai membuka Rakernas I Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) di JIExpo Kemayoran Jakarta, Selasa (30/8/2016) petang.

Presiden menyebutkan ada investasi dari swasta, ada arus modal dan investasi yang masuk. "Banyak hal yang mempengaruhi, tidak hanya APBN," ujarnya.

Presiden juga menyatakan anggaran belanja yang dipotong adalah belanja-belanja yang tidak efisien, sementara belanja infrastruktur tetap ada.

"Yang dipotong, misalnya, anggaran perjalana dinas, anggaran belanja barang yang tidak perlu, biaya rapat-rapat," tuturnya.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan untuk memangkas anggaran belanja pemerintah dan dana transfer ke daerah sebanyak Rp133,8 triliun pada APBN-P 2016.

Hal itu dilakukan setelah mempertimbangkan target penerimaan negara dari perpajakan yang diperkirakan akan meleset hingga Rp219 triliun di bawah target.

Dia menyebut, anggaran belanja pemerintah yang akan dikurangi adalah Rp65 triliun, sementara dana transfer ke daerah dibabat hingga Rp68,8 triliun. Pemangkasan anggaran terutama ditujukan untuk aktivitas yang dianggap tidak menunjang program prioritas pemerintah.

"Terutama berkaitan perjalanan dinas, kegiatan konsinyering, persiapan dan bahkan termasuk belanja pembangunan gedung pemerintah yang belum dianggap prioritas saat ini," katanya.

Sri Mulyani mengaku akan berkoordinasi dengan para menteri koordinator (menko) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menyisir belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) agar belanja pemerintah dapat dikurangi, tanpa mengurangi komitmen pemerintah untuk belanja prioritas.

"Tanpa mengurangi komitmen pemerintah untuk belanja prioritas yaitu pembangunan infrastruktur, belanja pendidikan, tunjangan profesi guru, tunjangan belanja kesehatan tetap diprioritaskan sebagai hal yang akan dijaga untuk tidak dilakukan pemotongan. Namun kami akan melakukan penelitian dengan Bappenas dan Menko yang lain untuk bisa melihat scope efisiensi yang bisa dikurangi," jelasnya. (Ant)