Koperasi Nelayan di Sumut Masih Minim

Warta Ekonomi, Medan -

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Kadiskanla) Provsu, Zonny Waldi mengatakan, untuk mengatasi hal agar nelayan tetap melaut , Pemerintah Pusat membuat bantuan dengan melakukan pengadaan kapal baru kurang lebih sekitar 3.500-an unit lengkap dengan alat tangkapnya sekaligus untuk seluruh Indonesia dengan jenis Kapal Freider.

Akan tetapi persoalannya,  persyaratan untuk menerima bantuan itu, syaratnya terlalu tinggi. “Apa itu syaratnya, syaratnya adalah kelompok nelayan yang punya koperasi. Nah, di Sumatera Utara ini, koperasi nelayan kita itu masih amat sangat sedikit. Dan di syaratkan lagi disitu adalah koperasi yang sudah berbadan hukum dan sudah bergerak minimal selama 2 tahun. Dan itu masih sangat amat sedikit di Sumut ini,” katanya Senin (26/9/2016).

Oleh karenanya, hingga saat ini sebagai diketahui Zonny, belum ada satupun daerah di Indonesia mancapai program bantuan tersebut meskipun hal itu sudah di sosialisasikan ke dinas-dinas yang ada di Kabupaten/Kota.

“Dan surat kita mungkin sudah 2-3 kali kita kirim, dan Kepala Dinas masing-masing Kabupaten/Kota yang punya laut ini juga sudah dipanggil ke pusat. Tetapi proposal yang masuk itu, amat sangat sedikit. Jadi hanya Sibolga yang belakangan diantarkan langsung kesana, diturunkan orang pusat dan itupun belum Koperasi. Nah dengan tidak adanya Koperasi itu, bagaimana ini bisa tersalurkan,” bebernya.

Untuk itu, selaku Kadiskanla Provsu, Zonny meminta ke Pusat agar persyaratan tersebut dapat di perlonggar. “Cukuplah nelayan yang mendapat dana yang diakui oleh Dinas Kelautan di masing-masing daerah. Sebab sejauh ini koperasi nelayan di Sumut ini sangat minim sekali,” katanya.

Kemudian, Zonny pun menyarankan dan mengimbau nelayan di Sumut agar bisa berkoperasi. Karena menurutnya, dengan berkoperasi nelayan tersebut akan  memiliki badan hukum yang jelas. Sehingga, kedepannya, jika ada bantuan dari pemerintah, tentu nelayan tersebut akan di prioritaskan oleh Pemerintah.

Sebab,  dari pendataan dan koordinasi yang dilakukan Diskanla Provsu dengan Kabupaten/Kota, hingga saat ini baru ada 6 daerah yang sudah memiliki koperasi nelayan. Antara lain Asahan, Mandailing Natal, Serdang Bedagai, Batubara, Medan, dan Sibolga. Dan dari 6 Kabupaten/Kota ini, total keseluruhannya ada 21 Koperasi nelayan.

“Untuk itu saya harap, daerah lain yang belum membuat koperasi nelayan bisa segera membentuk koperasinya. Sehingga kedepannya semua daerah bisa mendapat kuota bantuan dari Pemerintah Pusat,” pungkasnya.