BNP2TKI Ajak KPK 'Blusukan' Atasi Pungli

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberantas pungli TKI nonprosedural dan biaya ekonomi tinggi akibat banyaknya pungutan di luar ketentuan di kawasan perbatasan Entikong, Kalimantan Barat.

"Sebagaimana kita ketahui, salah satu pintu masuk TKI nonprosedural selain Nunukan dan Batam adalah Entikong, Kalbar, dan tentunya lewat kota ini, Pontianak," tegas Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, di Pontianak, Kalbar, Selasa (27/9/2016).

Nusron Wahid hadir bersama Gubernur Kalbar Cornelis dan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam rangka koordinasi Poros Pelayanan dan Pemberdayaan TKI di Kawasan Perbatasan serta Dubes Indonesia untuk Malaysia Herman Prayitno dan beberapa pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Nusron dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, ketika TKI bisa lolos secara nonprosedural dipastikan ada pungutan liar dan potensi korupsi yg dilakukan oknum pejabat di berbagai otoritas.

"Sebab yang mengurusi TKI banyak instansi, tentunya juga beragam oknum dari multiinstansi yang nakal. Tidak mungkin bisa lolos kalau tidak ada yang nakal," ujarnya.

Nusron menegaskan, negara harus punya komitmen yang kuat untuk mengatasi ini karena masalah ini sudah menyangkut nasib nyawa orang dan martabat bangsa.

"Kita tidak ingin mereka berangkat ilegal, kemudian di negara penempatan nasibnya tidak jelas, terus dideportasi. Jangan sampai dikesankan kita tidak bisa ngurus warga kita. Karena itu kita harus cari akar persoalannya," tuturnya.

Menurut Nusron, salah satunya untuk menekan atau meminimalisasi TKI nonprosedural adalah menekan biaya tinggi dan menghilangkan pungutan yang tidak perlu. Di sinilah, kata dia, BNP2TKI meminta bantuan KPK.

"Sebab instansinya yang ngurus soal keperluan TKI ke luar negeri itu banyak dan egosektoral masih kuat semua," jelasnya.

"Ending"-nya, jika biaya untuk penempatan TKI menjadi rendah, tentunya orang akan memilih jalur yang benar.

"Tugas kita adalah menjadikan keinginan TKI melalui jalur benar, dan pelayanannya harus cepat, mudah, dan aman. Ini tantangannya," ujarnya. (Ant)