Menteri Siti: Konservasi Tanah dan Air DAS Garut

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan akan menggunakan pola konservasi tanah dan air guna memperbaiki kondisi kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk di Garut, Jawa Barat, yang baru diterjang banjir bandang.

Menteri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Jakarta, Kamis (29/9/2016)mengatakan, beberapa tindakan yang akan dilakukan, khususnya pada kawasan hulu atau kawasan penyebab langsung banjir seluas 9.400 hektare (ha), yaitu pembuatan bangunan konservasi tanah dan air.

Pembangunan bangunan konservasi ini akan dilakukan di dalam kawasan hutan lindung dan di luar kawasan hutan atau pada Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 3.000 ha. Adapun yang termasuk pada bangunan konservasi tanah dan air tersebut adalah dam penahan, gully plug serta sumur resapan air Menteri LHK yang sempat melakukan tinjauan ke wilayah Puncak Darajat Pass, Samarang, Garut Barat, mengatakan, mendapati penyimpangan peruntukkan lahan di kawasan ini.

Dataran tinggi Darajat seharusnya menjadi kawasan penahan dan resapan air. Namun kawasan ini kemudian beralih fungsi menjadi kawasan pertanian hortikultura sehingga tidak ada akar yang menahan laju air tanah.

Terkait hal tersebut berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, maka Kementerian LHK akan melakukan rehabilitasi kawasan lindung dengan melakukan penanaman pohon.

Dukungan pemerintah daerah, kata Siti, juga diperlukan untuk mendukung KLHK melakukan transformasi pertanian dari hortikultura ke tanaman berpohon, menjaga kawasan lindung dan tetap memberikan kesempatan melakukan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar, dengan cara menyediakan lahan atau kawasan di luar hutan lindung untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.

Sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan bencana yang akan datang, kajian KLHK menunjukkan perlu dibangun di kawasan Garut sekitar 300 unit dam penahan, lebih dari 7.000 unit gully plug serta sekitar 14.000 unit sumur resapan air.

Sambil melakukan restorasi di kawasan hulu melalui penanaman dan mengembalikan peruntukkan lahan ke fungsi awalnya, diharapkan mampu menghapus mimpi buruk akan banjir bandang ini.

Dalam kunjungan kerjanya untuk meninjau kawasan, korban serta tempat tinggal sementara warga yang terdampak banjir bandang di Garut, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa hal terpenting dari usaha pemulihan Garut adalah sinergi dan kerja sama lintas kementerian dan lembaga serta dukungan pemerintah daerah.

Presiden juga mengatakan pentingnya penegakan hukum bagi kejahatan lingkungan. Jika tidak vegetasi dan pohon akan terus digunduli. Karena itu Polri diimbau serius dalam mengawasi penegakan hukum ini. (Ant)