Dua Tahun Pemerintahan, Luhut: Pertumbuhan Ekonomi Disertai Pemerataan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Akhir bulan Oktober ini tepat dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jika dilakukan evaluasi banyak capaian positif yang ditorehkan oleh pemerintah kali ini. Kendati demikian, masih banyak pihak yang tidak percaya dengan capaian pemerintah.

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah Indonesia telah mencetak kesukseskan setelah mencatatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang disertai dengan pemerataan. Ia memastikan program pemerataan sangat banyak seperti dana desa mencakup 74 ribu desa lebih dengan dana mencapai US$54 miliar dalam kurun waktu lima tahun pemerintahan Jokowi.

"Dampak yang dirasakan menurunnya gini ratio yang selama ini 0,41% saat ini sudah turun menjadi 0,39%. Tahun ini akan turun 0,38% dan seterusnya akan terus menurun hingga di akhir pemerintahan periode pertama Joko Widodo mencapai 0,35%," katanya dalam kegiatan Press Briefing Dua tahun Kerja Nyata Pemerintahan Jokowi-JK di Jakarta, Jumat (21/10/2016).

Luhut mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,19% merupakan capaian yang sangat baik karena sejak tahun 2012 perekonomian sudah menurun akibat harga komoditas mengalami penurunan harga. Beberapa survei, imbuhnya, seperti yang dilakukan CSIS menunjukkan popularitas pemerintahan Joko Widodo di tengah-tengah masyarakat sangat baik.

"Masalah infrastruktur, tidak banyak isu tapi semua berjalan dengan baik. Pemerintah terus menggelontorkan dana saat ini hampir mencapai US$500 miliar dalam kurun waktu lima tahun pemerintahan pertama Jokowi," ujarnya.

Disampaikan, secara umum kondisi keamanan berjalan dengan baik, meskipun masih ada beberapa gejolak kecil yang merupakan kejadian rutin terjadi sepanjang tahun.

"Pemerintah cukup baik dalam mengatasi adanya gejolak keamanan. Tidak ada suatu negara yang imun dari masalah-masalah keamanan," katanya

Berkaitan dengan politik, menurutnya, juga berjalan cukup bagus kendati masih terjadi dinamika di sana-sini tapi masih dalam batas wajar. Ia menegaskan hal tersebut menunjukkan demokrasi di Indonesia dan menunjukkan kematangan dan kedewasaan masyarakat.

Ia menegaskan program pengampunan pajak (tax amnesty) masih akan berjalan hingga Maret 2016, harapannya masih akan menambah penerimaan negara dari program tersebut. Yang terpenting dari program ini, lanjut Luhut, adalah adanya peningkatan tax ratio yang selama ini masih berada di bawah 11%, diharapkan akan meningkat menjadi 14-15% dalam 3-5 tahun ke depan.

"Kalau kita bisa memelihara kondisi seperti ini tanpa direcoki yang lain-lain, menurut hemat saya kita (perekonomian) ke depan bisa tumbuh tak jauh dari 6%," katanya.

Luhut mengaku tidak melarang masyarakat melakukan kritik terhadap pemerintah, tapi kritikan harusnya yang konstruktif dan bukan distruktif.

"Kritik juga harus dibarengi dengan data-data yang ada dan bukan dengan data yang tidak jelas. Seharusnya kalau ingin mengkritik ekonomi seharusnya dibarengi dengan angka," pungkasnya.