Plus Minus Dua Tahun Pemerintahan Jokowi di Sektor ESDM, Apa Saja?

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia hari ini menggelar diskusi dengan tema Catatan 2 Tahun Nawa Cita Jokowi-JK di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Lembaga think-thank tersebut merinci sembilan Program Nawacita di Sektor ESDM yang dalam kajian PWYP terdapat sisi positif dan negatifnya.

"Pertama dari aspek regulasi ketahanan dan penegakan hukum ada hal-hal yang bisa dikatakan positif yakni misalkan penerbitan izin seperti non-C & C dan IUP OPK batu bara, penertiban task force Lubang Tambang, penertiban PETI, kemudian pemerintah juga proaktif dalam Revisi UU Migas dan Minerba. Akan tetapi, sisi negatifnya pemerintah belum bisa membuat moratorium izin yang hingga kini belum terealisasi, kemudian belum ada sanksi bagi pelaku lubang tambang, lalu ada juga catatan sebanyak 6,3 juta ha izin tambang di hutan konservasi dan hutan lindung," kata Koordinator Nasional PWYP Indonesia Maryati Abdullah di sesi diskusi di Jakarta, Jumat (21/10/2016).

Dia melanjutkan bahwa untuk aspek pemberantasan korupsi di sektor ESDM Jokowi-JK dikritik masih belum menegakkan pidana korupsi tambang dan belum bisa menghapus adanya konflik kepentingan antara pejabat pemerintah-politisi dan pengusaha tambang. Meskipun demikian, catatan baiknya adalah Jokowi sukses mengalihkan fungsi Petral ke Integrated Supply Chain (ISC).

"Sementara dari aspek produksi dan penerimaan negara dari sektor SDA kekurangannya pemerintah masih belum mencapai target produksi di sektor ini dan piutang PNBP juga belum terealisasi. Meskipun catatan positifnya ada yakni salah satunya ialah pengembangan teknologi enhance oil recovery (EOR)," terangnya.

Keempat di bidang energi infrastruktur dan subsidi, PWYP Indonesia menilai pemerintah masih belum bisa memaksimalkan pembangunan kilang minyak saat ini. Hal lainnya ada masih tingginya harga gas domestik.

Sementara itu di sektor Investasi, perdagangan dan pengembangan industri, Jokowi-JK dinilai belum bisa mengatasi nilai investasi yang terus menurun serta diakui saat ini masih adanya praktik pungli di sektor tersebut.

"Penutup dari segi sosialnya Jokowi-JK masih mempunyai pekerjaan rumah, yakni penegakan hukum dalam konflik sosial masih lemah, pemenuhan hak masyarakat tak terakomodasi dalam kebijakan perizinan tambang dan migas, tumpang tindih lahan masyarakat belum terealisasikan, pengawasan pertambangan lemah dan penanganan korban lubang tambang juga lambat," tutupnya.