Melihat Jokowi Membangun Demokrasi Selama Dua Tahun (1)

Warta Ekonomi, London -

Salah satu pekerjaan rumah Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla, selama dua puluh empat bulan memimpin negeri ini, adalah membenahi regulasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Belum genap satu tahun memerintah saat itu, rancangan undang-undang pertama yang disahkan Presiden Joko Widodo adalah terkait pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.

Hal itu menunjukkan Presiden menaruh perhatian pada pelaksanaan demokrasi skala kecil di daerah-daerah melalui dukungan terhadap penyesuaian peraturan pelaksanaan pilkada secara serentak.

Untuk pertama kalinya, pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota dilaksanakan secara serentak di 269 daerah, yang terdiri atas sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 30 kota.

Hal itu merupakan satu pencapaian bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, karena dapat menyelenggarakan pilkada serentak dan terbesar skalanya pada saat itu di tengah ketergesaan penetapan regulasi.

Persiapan tahapan pilkada, yang standar normalnya dimulai dua tahun sebelum pelaksanaan pemungutan suara, bisa berlangsung di ratusan daerah dalam kurun waktu kurang dari 10 bulan.

Memang tidak banyak hal teknis yang berubah dari undang-undang sebelumnya, namun Presiden dapat menempatkan kepentingan politik dengan baik demi keberlangsungan proses demokrasi di daerah.

"Itu bukan sesuatu yang mudah untuk mengonsolidasikan publik di tengah kejenuhan pasca-pilpres dan terfragmentasinya pemilih.?Terlebih lagi, agenda demokrasi lokal terbesar di Negara kita dapat terselenggara dengan relatif aman dan lancar," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini, Minggu (23/10/2016).

Kini, Pemerintah kembali akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak yang pemungutan suaranya dijadwalkan berlangsung pada 15 Februari 2017. Dari 101 daerah yang akan menggelar pelaksanaan pilkada serentak gelombang kedua tersebut, salah satunya adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pilkada DKI Jakarta menjadi sorotan mengingat sebagai ibu kota Negara Indonesia, Jakarta menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pilkada, dengan tanpa mengabaikan kekhasan 100 daerah lain.

Dengan diikuti oleh minat dari tiga bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, tahapan pelaksanaan pilkada DKI Jakarta sudah ramai dengan berbagai kegiatan pra-kampanye mereka.

Latar belakang para pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017 - 2022 begitu beragam, mulai dari petahana Basuki Tjahaja Purnama - Djarot Saiful Hidayat, mantan menteri Anies Baswedan - Sandiaga Uno, hingga anggota TNI Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, - Sylviana Murni. (Ant)