Pemerintah dan PLN Harus Kompak Kembangkan PLTS di Indonesia

Pengamat energi menilai semua pihak harus mendukung pemanfaatan pembangkit energi terbarukan termasuk PLTS untuk mengejar pencapaian bauran energi sebesar 23 persen pada 2025.

"Saat ini bauran energi baru tercapai 5 persen. Jika PT PLN serius menjalankan komitmen ini dan didukung Pemerintah, maka target 23 persen bauran energi bisa tercapai," kata pengamat energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, di Jakarta, Senin (24/10/2016).

Menurut Fabby, dalam waktu dekat pemerintah segera menerbitkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembelian Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) oleh PT PLN.

Diketahui bahwa PLN tidak keberatan dengan aturan tersebut, namun menyampaikan bahwa pengoperasian PLTS akan berdampak pada keandalan sistem kelistrikan.

Menurut Fabby, tidak ada alasan mengeluhkan tingkat keandalan sistem kelistrikan PLTS yang tidak stabil. Ini karena kelemahan tersebut bisa diatasi dengan teknologi, komponen kompensasi biaya instalasi, dan operasi yang disebut Feed in Tariff (FIT).

Menurut catatan Fabby, investasi pengembangan PLTS bila dijalankan dengan baik, maka dalam 3-5 tahun setelah pembangkit beroperasi maka biaya produksi tarif listrik akan turun hingga mencapai lebih kecil dari 0,1 dolar per Kwh.

"Biaya ini tentu sangat murah dibandingkan PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel-red) yang mencapai 0,4 dolar per Kwh," ujar Fabby.

Ia menggambarkan bahwa biaya produksi listrik untuk PLTS bahkan bisa jauh lebih murah. Bahkan di luar negeri seperti Brazil, Uni Emirat Arab, India dan Thailand sudah mencapai angka 0,08 dolar per Kwh.

"Banyak faktor kenapa bisa sangat murah seperti itu, namun kelemahan pengembangan PLTS di Indonesia semuanya bisa di atasi, tinggal jalankan saja komitmennya, mau atau tidak menjalankan bisnis PLTS," katanya.

Menanggapi hal itu, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana mengatakan tarif untuk listrik dari tenaga surya yang ditetapkan dalam Permen ESDM ini, relatif tinggi.

"Tapi energi terbarukan memang perlu insentif untuk mendorong pengembangannya. Kalau sudah berkembang, nantinya akan ditemukan teknologi yang lebih efisien untuk PLTS," ujarnya.

Seperti diketahui, tantangan terbesar yang dihadapi PT PLN (Persero) saat ini adalah upaya melistriki kabupaten-kabupaten terpencil dengan kendala geografis yang sulit dijangkau. Untuk melistriki daerah-daerah pedalaman selama ini PLN sudah terlanjur menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

Ke depan, agar biaya produksi listrik bisa lebih murah, PLN akan memperbanyak penggunaan potensi-potensi energi lokal di Papua, energi baru terbarukan (EBT) akan lebih dikembangkan, seperti tenaga surya dan mikro hidro. (Ant)