Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

JK Sebut Korupsi Bukan Hanya Hukum Tapi Sistem

JK Sebut Korupsi Bukan Hanya Hukum Tapi Sistem Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Yogyakarta -

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemberantasan korupsi bukan hanya dengan menghukum orang tapi yang perlu dilakukan adalah perbaikan sistem.

"Jadi sistem yang harus kita perbaiki jangan hanya menghukum orang," kata Wapres saat memberikan ceramah kunci pada Konferensi Anti Korupsi (Anti Corupption Summit/ACS) 2016 yang digelar di Gedung Grha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Selasa (25/10/2016).

Menurut Wapres, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dalam mengurangi korupsi terutama dalam memberikan hukuman bagi koruptor.

"Dari segi hukum saya kira kita juara dunia. Tidak ada negara di dunia yang bisa menghukum seperti Indonesia. Dalam waktu 10 tahun delapan menteri di penjara, 46 anggota DPR, ratusan bupati dan anggota DPRD, tiga ketua partai dan tiga lembaga negara juga masuk penjara," katanya.

Sementara di negara lain, seorang gubernur yang ditangkap akibat korupsi, maka satu dunia sudah ribut dan bisa melemahkan perekonomiannya.

"Jadi dari segi hukuman kita juara dunia, jadi jangan pernah bilang kita tidak bertindak keras," tambah Wapres.

Menurut Wapres juga, korupsi di Indonesia sudah tidak berbatas dan lintas sektoral karena pelakunya laki-laki maupun perempuan, berbagai profesi, baik sipil maupun militer dan bahkan juga termasuk pemuka agama.

Wapres mencontohkan seperti Singapura yang berhasil mengurangi korupsi karena adanya komitmen pemimpin negeri Singa tersebut dan sistem yang baik antara lain gaji pejabat negara yang tinggi juga adanya penghargaan bagi siapa saja yang menolak sogokan.

"Mencontoh Singapura boleh, tapi pemberantasan korupsi tidak bisa di 'copy paste' negara manapun. Kalau kita menggaji aparat kita seperti Singapura, bisa bangkrut negara ini," tambah dia.

Lebih lanjut dia mengatakan, ada dua macam korupsi salah satunya suap. Untuk itu sistem yang harus diperbaiki misalnya yang paling kecil dengan diberlakukan KTP seumur hidup maka akan mengurangi suap karena masyarakat tidak akan mengurus lagi KTP-nya ke kelurahan.

Begitu juga misalnya dengan memperpanjang masa berlaku SIM, akan mengurangi suap itu sendiri. Karena itu menurut Wapres semua bisa diperbaiki dengan sistem yang sederhana. (Ant)

Baca Juga: Kader Gerindra Gantikan AWK Sebagai Anggota DPD RI, De Gadjah: Efektif Kawal Kebijakan dan Pembangunan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Sucipto

Advertisement

Bagikan Artikel: