Pemberantasan Korupsi Jangan Hambat Ekonomi

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan agar pemberantasan korupsi jangan sampai menghambat perekonomian karena akan berdampak luas pada masyarakat.

"Sekarang ini dengan bangga kita katakan bahwa kita sudah melaksanakan antikorupsi dengan menghukum banyak orang, tapi efek sampingnya adalah ketakutan yang menyebabkan pejabat sulit mengambil keputusan," ujar Wapres di Yogyakarta, Selasa (25/10/2016).

Wapres saat memberikan ceramah kunci pada Konferensi Anti Korupsi (Anti Corupption Summit/ACS) 2016 yang digelar di Gedung Grha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada mengatakan, karena ketakutan tersebut pejabat lambat dalam mengambil keputusan.

"Semua minta payung hukum, keluar kepmen dan lain-lain sehingga Indonesia jadi hutan peraturan, akibatnya ekonomi lambat jalannya dan efeknya kepada seluruh masyarakat," ujar dia.

Bagaimanapun menurut dia, bangsa Indonesia mempunyai tujuan yaitu kemakmuran dan keadilan. Untuk makmur ekonomi perlu berjalan dengan cepat.

Karena itu, diperlukan upaya mengharmonisasikan agar ekonomi tetap berjalan dan korupsi diberantas sehingga efek sampingnya tidak besar.

Berbagai upaya mengurangi korupsi sudah dilakukan oleh pemerintah dalam berbagai era dan saat ini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerintah juga sudah melaksanakan penegakan hukum bagi koruptor, terbukti dari banyaknya pejabat negara yang sudah dihukum.

Wapres mengatakan, pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan komitmen dan contoh dari para pemimpin serta perbaikan sistem. (Ant)