UMKM Perlu Mendapat Perhatian Intensif Pemerintah

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Juliari Batubara menginginkan pemerintah dapat memperkuat perhatian terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) seperti sejumlah negara maju lainnya.

"Agar UMKM di Indonesia mendapat perhatian intensif dari pemerintah," kata Juliari Batubara dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (26/10/2016).

Menurut Juliari, dengan adanya perhatian yang intensif tersebut maka diharapkan kualitas UMKM dalam negeri juga bakal mengalami peningkatan ke depannya.

Apalagi, politisi PDIP itu juga mengingatkan bahwa perhatian terhadap daya saing UMKM sejalan dengan penerapan konsep Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah diberlakukan.

Juliari yang juga memimpin Ketua Delegasi BKSAP dalam kunjungan ke Jerman juga mengingatkan bahwa secara statistik, 99,6 persen perekonomian Jerman terdiri atas UMKM.

Hal itu layak dicontoh, menurut dia, karena sama halnya dengan Indonesia, Jerman merupakan perekonomian terbesar di kawasan regionalnya.

Sebagaimana diwartakan, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendukung penguatan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang dinilai dapat membantu pelaku usaha kecil dan menengah untuk berkembang.

"Kami dukung penguatan KPPU. Selama ini KPPU ini kayak macan ompong. Dia tahu ada kesalahan di mana, tapi tidak bisa menindak apa-apa," kata Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia.

Akibatnya, menurut Bahlil Lahadalia, KPPU yang masih kurang kuat itu membuat terjadinya fenomena praktik usaha yang tidak sehat berkembang dengan pesat di berbagai daerah.

Bahlil mengatakan bahwa praktik usaha tidak sehat berkembang pesat mulai dari kartel, monopoli dan sebagainya. Sedangkan praktik konglomerasi malah memperkuat dugaan monopoli yang kian massif sehingga UKM sukar tumbuh menjadi besar dan kuat.

"Praktik monopoli ini membuat UKM kita terberangus, dibonsai sedemikian rupa," ujar Bahlil.

Hal itu, ujar dia disebabkan usaha-usaha besar menguasai praktik usaha dari hulu sampai hilir, yang strategi bisnis tersebut dipraktikkan sebagian besar konglomerasi di Indonesia.

Sebelumnya, Ketua Badan Legislatif DPR RI Supratman Andi Agtas menginginkan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat diperkuat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

"Yang terpenting adalah apakah keputusan akhir KPPU bisa dinyatakan final," kata Supratman di Jakarta, Senin (10/10).

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menyoroti putusan akhir KPPU yang saat ini masih dapat dibatalkan lembaga peradilan lainnya. (Ant)