Komisi II DPR Minta Jokowi Netral dalam Pilkada DKI Jakarta .

Wakil ketua Komisi II DPR Lukman Edy meminta Presiden Joko Widodo menyatakan kenetralannya dalam pemilu kepala daerah khususnya Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta agar tidak terjadi kerugiaan diantara masyarakat.

"Presiden Jokowi harus menyatakan kenetralannya khususnya untuk pilkada DKI karena siapa pun yang menang di DKI harus jadi 'tangan' Presiden dalam menjalankan pemerintahan di DKI," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy pada diskusi Pilkada Damai di Senayan Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Lebih lanjut, Lukman juga meminta ke netralan itu juga harus terjadi di lingkungan istana presiden.

Lukman menjelaskan saat ini secara terpendam masyarakat sudah menghubung-hubungkan pasangan calon adanya dukungan dari Istana Presiden.

Lukman menjelaskan revisi UU PIlkada terakhir dimaksudkan untuk melengkapi sukses pilkada 2015 lalu. Menurut Lukman, pilkada 2015 dinilai sukses namun baru sukses secara prosedur.

"Nah tahun ini kita ingin tingkatkan tidak hanya sukses prosedur tetapi juga meningkat kualitas, antara lain dalam rekrutmen para calon, kemudian pengawasan, penyelenggaraan dan kualitas penegakan hukumnya," kata Lukman.

Lukman menegaskan bahwa pemda sekarang juga memberikan kewajiban sosialiasi kepada pemda.Termasuk didalamnya bagaimana menaikkan rendahnya partisipasi pemilih.

"Kita juga harus memastikan tak libatkan PNS, memawtikan tidak ada politik uang, serta memastikan tidak memakai isu-isu SARA," kata Lukman Edy.

Lukman juga menilai ada tiga daerah yang memiliki kerawanan di tiga daerah yakni Aceh, Papua dan DKI Jakarta. (Ant)