Pemerintah Kejar Pajak Perusahaan Minerba

Pemerintah akan mengejar perusahaan pertambangan (minerba dan migas) sebagai strategi utama mendongkrak penerimaan pajak tahun 2017. Tingkat kepatuhan wajib pajak kalangan ini dinilai masih rendah sehingga potensi penerimaan dari sektor ini masih sangat besar.

"Tadi malam (26/10/2016) saya bertemu dengan pengusaha tambang minerba dan migas. Saya minta partisipasi mereka dalam tax amnesty karena kepatuhan dari perusahaan-perusahaan minerba dalam perpajakan masih sangat perlu ditingkatkan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Dari data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sejak tahun 2013 sampai 2015, jumlah WP pertambangan yang tidak melaporkan SPT PPh lebih besar daripada yang melaporkan. Pada 2011 WP yang menyerahkan SPT Tahunan PPh sebanyak 3.037 WP dan yang tidak melapor 2.964 WP. Kemudian meningkat menjadi 3.081 WP yang lapor dan 2.920 WP yang tidak lapor SPT di 2012.

Jumlah WP pertambangan minerba yang tidak menyampaikan SPT semakin banyak 3.035 WP di 2013, sedangkan yang lapor 2.966 WP. Lalu pada 2014 jumlah WP yang menyerahkan SPT sebanyak 2.841 WP dan 3.160 WP mangkir menyampaikan. Ironisnya, jumlah yang melapor SPT makin menciut sebanyak 2.577 WP, sementara yang tidak lapor mencapai 3.624 WP di 2015.