Ini Tiga Saran untuk Pemerintah Agar Ekonomi Moncer

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat ekonomi senior dari INDEF, Didik J Rachbini menyebutkan kondisi yang terjadi di Amerika Serikat harus menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memperbaiki kondisi perekonomian domestik.

Apalagi, kata Dia, terpilihnya Donald Trump itu langsung mewacanakan akan menghentikan kerja sama dalam Trans Pacific Partnership (TPP). Kondisi ini harus dijadikan oleh banyak negara, termasuk Indonesia untum melakukan pembenahan perekonomian domestiknya.

"Bagi saya, apa yang dilempar ke publik lewat pernyataannya, termasuk soal TPP, bentuk realitas dari image politik. Sehingga negara lain pun pasang kuda-kuda untuk pembenahan ke dalam. Dan kita juga harus ke dalam," ujar Didik di acara Breakfast Meeting: Masa Depan Ekonomi Indonesia, di Jakarta, Kamis (8/12/2016).

Dengan kondisi demikian, kata dia, tentunya akan berpengaruh ke laju ekpsor yang bisa terganjal dan tidak mudah seperti sebelumnya. Ia menyarankan tiga hal yang harus diperbaiki pemerintah.

Pertama, dengan pasar yang cukup besar ini jangan sampai terus berantakan alias tak dimanfaatkan dengan baik. Sehingga harus ada take and give antara pemerintah dan pasar atau masyarakatnya itu.

Kedua, soal APBN kita. Jangan merasa ketika tax amnesty berhasil, APBN kita beres. Tidak. Justru saat ini tax ratio kita turun. Pajak kita (yang ditargetkan) Ro1.300-an triliun, saat ini Rp1.000 triliun saja belum tercapai," cetus dia.

Untuk itu, ujar Didik, kondisi tersebut harus diperbaiki dulu agar daya tahan ekonomi dalam negeri lebih kuat.

"Ini (soal APBN) harus hati-hati dan Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) yang namanya besar itu punya PR besar. Makanya, pajak bagaimana ini? Sudah Desember ini," tandasnya.

Saat ini, tegasnya, kebijakan fiskal tidak bisa lagi mendorong perekonomian terlalu banyak. Makanya harus dilakukan kebijakan efisiensi. "Dulu, zaman Pak Harto (Presiden Soeharto) hanya Rp80 triliun APBN-ya, tapi bisa berikan jalan dan irigasi banyak sekali. Sekarang ribuan triliun hanya berikan jalan 200-300 km. Itu berarti kan taka ada efisien di penggunaannya," cetus Didik.

Ketiga, terkait deregulasi dan debirokratisasi yang harus diefisienkan. Salah satunya soal ongkos logistik yang masih 300 persen lebih mahal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). "Kalau itu (biaya logistik) murah, maka arus ekonomi kita lebih lancar lagi," ungkap Didik.

"Seperti Pak JK (Wapres Jusuf Kalla) bilang, internal strength itu yang harus didorong. Jika tidak, pertumbuhan ekonomi tak akan jauh dari 5 persen, padahal yang optinis bisa sampai 5,3 persen," tambahnya.