Maluku Butuh Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Eksekutif Archipelago Solidarity Foundation Dipl-Oek Engelina Pattiasina mengemukakan Maluku membutuhkan peraturan daerah (perda) yang menjamin penyerapan tenaga kerja lokal untuk mengisi peluang kerja di berbagai bidang, terutama pengelolaan migas di daerah itu.

"Setelah Presiden RI Joko Widodo memutuskan pembangunan kilang Blok Masela di darat, kini tantangannya adalah penyiapan tenaga kerja lokal atau setempat untuk mengisi kebutuhan tenaga dalam pengelolaan migas," katanya kepada pers di Jakarta, Sabtu (25/6/2016) malam.

Menurut dia, pengelolaan Blok Masela bukan hanya terkait dengan keadilan, melainkan juga harga diri masyarakat Maluku.

"Ada dua hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu pertama, penyiapan sumber daya manusia setempat. Itu mutlak," katanya.

Yang kedua, perlunya perda yang menjamin tenaga kerja lokal mendapat prioritas. "Maluku jangan lagi ditinggalkan. Waktu Banda Sea Agrement Maluku ditinggalkan. Kali ini kami tidak mau lagi ditinggalkan. Ini yang kami sebut sebagai harga diri," katanya.

Maksudnya, kata tokoh Maluku ini, Maluku saat ini merupakan salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Padahal, sumber daya alamnya sangat melimpah di daerah ini. Oleh karena itu, rencana pengelolaan Blok Masel harus memberi peran signifikan kepada masyarakat Maluku agar bisa lebih sejahtera dan keluar dari belenggu kemiskinan.

Selain perda untuk menjamin penyerapan tenaga kerja lokal dalam pengelolaan migas, termasuk Blok Masela, menurut dia, Maluku juga membutuhkan perda untuk melindungi tanah adat. Setahun sebelum ada keputusan Presiden Jokowi mengenai pembangunan kilang Blok Masela di darat, sudah mulai muncul perkembangan yang bisa mengancam tanah-tanah adat.

"Sangat terasa. Itu tanah-tanah adat," katanya.

Ke depan, kata dia, tanah-tanah harus dilindungi dengan perda. "Kami berharap sekali tidak akan banyak masalah nantinya," katanya.

Dia mengingatkan bahwa sejarah menunjukkan daerah-daerah yang kaya sumber daya alam selalu didera konflik. "Solusinya kita kembali ke adat," katanya.

Hal ini disampaikan karena ada indikasi untuk mencoba mengadu domba lagi masyarakat Maluku. Hal itu diduga untuk mengulang konflik masa lalu. "Di Blok Masela itu ada 27 triliun kaki kubik migas yang harus dijaga dan dikelola untuk memakmurkan masyarakat, termasuk masyarakat Maluku," katanya.

Sementara itu, Rektor Universitas Pattimura (Unpatti) Prof. Martinus J. Sapteno mengemukakan bahwa untuk mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja lokal dalam pengelolaan Blok Masela, pihaknya membuka cabang jarak jauh, termasuk di Maluku Barat Daya (MBD) di Pulau Aru.

Selain itu, telah diusulkan pula lima program studi (prodi) baru bidang pertambangan. "Kami usulkan ke Kemenristek/Dikti. Diharapkan mudah-mudahan segera disetujui," katanya. (Ant)