Pemerintah Pusat Diminta Bantu Daerah Subsidi Transportasi

Pemerintah pusat harus membantu pemerintah daerah dalam menyubsidi transportasi umum di daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas, kata pengamat transportasi Djoko Setijawarno.

"Pemerintah pusat mesti membantu pemda yang kesulitan finansial untuk memberi subsidi transportasi umum di daerahnya," kata Djoko dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (13/11/2016).

Menurut Djoko, APBD yang disediakan untuk membenahi masalah transportadi di daerah di bawah Rp1 triliun dinilai masih rendah untuk memperbaiki dan meningkatan transportasi yang belum optimal. Tidak hanya pemerintah pusat, dia juga menekankan bahwa pemerintah daerah harus memiliki rencana pengembangan transportasi di daerahnya.

"Tetapi daerah diminta untuk menyiapkan masterplan angkutan umum, bisnis plan, kelembagaan, SDM, dan penyiapan halte," kata Djoko.

Dia mengapresiasi rencana Kabupaten Salatiga yang akan mengoperasikan bus sistem transit (BST) dengan lima koridor utama dan 10 koridor pengumpan.

Djoko menjelaskan sarana transportasi yang ada di Salatiga saat ini termasuk sepi penumpang dengan keterisian kursi 50 persen untuk 15 trayek dalam kota dan enam angkutan pedesaan. Menurut dia, sepinya pengguna transportasi umum dikarenakan warga lebih memilih menggunakan sepeda motor dalam mobilitas sehari-hari.

"Murah dan mudahnya memperoleh sepeda motor telah menyebabkan makin terpuruknya transportasi umum di daerah," kata Djoko. (Ant)