Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Menkeu Nilai Tata Kelola yang Baik Dimulai dari Pemimpin

Menkeu Nilai Tata Kelola yang Baik Dimulai dari Pemimpin Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai penerapan tata kelola yang baik (good governance) harus dimulai dari pemimpin, sehingga bisa menjadi contoh bagi bawahannya.

"(Dalam good governance) Aturannya perlu semakin diperjelas dan enforcement (pemaksaan) pelaksanaannya melalui contoh-contoh pemimpin-pemimpin di setiap organisasi atau unit. Itu perlu dibuktikan dengan kepatuhan," ujar Sri Mulyani saat menjadi pembicara utama dalam gelaran Risk & Governance Summit (RGS) 2016 bertemakan 'Ethical Governance: The Soul of Sustainability', di Jakarta, Senin (28/11/2016).

Sri melanjutkan, seorang pemimpin akan diuji integritasnya di mana saat membuat keputusan yang berat dan sensitif ia tetap dapat menggambarkan nilai-nilai etik yang bisa menjadi contoh dan model bagi anak buahnya, serta meyakinkan mereka bahwa pemimpin benar-benar melaksanakan aturan yang berlaku.

"Itu biasanya menjadi salah satu resep atau unsur yang penting dalam memperkuat governance," katanya.

Menurut Sri Mulyani, tata kelola yang baik sudah diterapkan dengan baik di perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan yang sudah "go public" atau terbuka di mana banyak aturan yang mengikat.

Sementara itu, lanjutnya, untuk perusahaan yang tertutup, penerapan tata kelola perusahaan tergantung dari visi pemilik perusahaan dalam membangun tata kelola yang baik.

"Perusahaan yang baik yang bisa bertahan lama biasanya owners-nya (pemiliknya) memiliki visi untuk meletakkan fondasi tata kelola yang baik," ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menekankan pentingnya menjaga nilai etik dalam penerapan tata kelola yang baik (good governance), terutama dalam perusahaan publik.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad menuturkan, menerapkan tata kelola yang baik (good governance) akan sangat ditentukan oleh kemampuan menjaga nilai etik, sebagai jiwa (roh) dari good governance.

"Membangun kualitas good governance tidak hanya cukup melalui tataran formal atau legal, struktural, dan administratif. Kita bersama harus kembali pada esensi dan jiwa (roh) substansi good governance, dengan menggunakan pendekatan 'principle based' dalam penerapannya, dan hanya dengan itu maka tujuan penerapannya akan tercapai secara substansial," ujar Muliaman. (Ant)

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Sucipto

Advertisement

Bagikan Artikel: