Program Kapal Bantuan Perlu Didasari Kajian Menyeluruh

Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan menyarankan Program Kapal Bantuan yang saat ini terus digenjot oleh pemerintah perlu didasari dengan kajian menyeluruh agar dapat tepat sasaran dan tidak menyimpang dari tujuan awalnya.

"Masalah utamanya (Program Kapal Bantuan) terletak pada penentuan jumlah kapal yang tidak didasari oleh kajian yang bisa diverifikasi, serta tidak adanya peta kebutuhan nelayan," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Selasa (13/12/2016).

Pemerintah terus menggenjot Program Kapal Bantuan agar bisa sesuai target yaitu 1.719 kapal pada tahun 2016.

Menurut Abdul Halim, kajian yang seharusnya diverifikasi antara lain mulai dari spesifikasi kapal, alat tangkap, perizinan, hingga skema permodalan.

Dia mencontohkan terkait bahan kapal, pertimbangan yang harus dipakai adalah seberapa lama masa adaptasi yang dibutuhkan oleh nelayan untuk memakai kapal berbahan fiber dengan teknologi penangkapan baru.

Sedangkan terkait perizinan, lanjutnya, antara lain adalah perlunya membenahi sistem informasi real time dengan disediakan agar transparansi perizinan bisa diakses luas dan mudah.

Selain itu, ujar dia, pembenahan mengenai perizinan itu juga untuk mempercepat waktu pengurusan perizinan, serta menyediakan mekanisme pembayaran yang mudah dilakukan di manapun dan kapanpun, misalnya melalui kerja sama dengan perbankan.

Sebagaimana diwartakan, program bantuan kapal yang dicanangkan pemerintah diharapkan tidak mangkrak dan bisa dioperasikan oleh nelayan di berbagai daerah guna membangun sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air.

Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono di Jakarta, Rabu (30/11) mengatakan, jangan sampai program bantuan kapal yang sedang bergulir saat ini mengalami nasib seperti program kapal Inka Mina pada era menteri kelautan dan perikanan terdahulu.

Ono Surono mengingatkan bahwa untuk program sebelumnya yaitu kapal Inka Mina, ditemukan hingga 70-80 persen kapalnya mangkrak.

Untuk itu, ujar politisi PDIP itu, perlu diperhatikan agar spek kapal tangkap ikan yang diberikan telah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nelayan.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengutarakan harapannya agar pengawasan publik dan media massa dapat gencar dilakukan terkait program bantuan yang disalurkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) supaya tepat sasaran.

"Dalam rangka transparansi publik dalam pemakaian anggaran, saya butuh bantuan dari media untuk memverifikasi dan menerima laporan bila ada ketidakefektifan dalam program," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Jakarta, Kamis (8/12).

Menurut Susi, ketidakefektifan tersebut bisa berupa pihak yang menerima bantuan sektor kelautan dan perikanan dari pemerintah ternyata salah orang atau salah sasaran, seperti pihak koperasi nelayannya ternyata abal-abal atau palsu.

Selain itu, ujar dia, pihaknya juga mengharapkan warga dan media juga bisa memberitahukan bila ada sekelompok anggota masyarakat yang dirasakan berhak menerima bantuan, tetapi ternyata terlupakan dalam daftar penerima. (Ant)