Gappindo Harap Pemerintah Bantu Pengusaha Perikanan dengan Kebijakan Fiskal

Asosiasi Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (Gappindo) menginginkan pemerintah membantu pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan dengan menelurkan kebijakan fiskal yang lebih berpihak kepada dunia usaha.

"Prinsipnya pengusaha itu tidak usah dibantu dengan kapal, bantu saja dengan kemudahan aturan baik fiskal maupun peraturan di KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan)," kata Ketua Umum Gappindo Herwindo kepada Antara di Jakarta, Kamis (15/12/2016).

Menurut Herwindo, kebijakan fiskal yang dimaksud antara lain adalah memberikan kemudahan kredit untuk sektor kelautan dan perikanan dengan tingkat bunga yang lebih bersaing.

Sebagaimana diwartakan, armada kapal perikanan tangkap perlu diperbanyak untuk dapat mengelola potensi sumber daya ikan yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia untuk sebesar-besarnya kepentingan nasional dan masyarakat di Tanah Air.

"Perbanyak armada-armada baru tergantung kapasitas. Siapkan sumber daya manusianya," kata Direktur Eksekutif Center for Maritime Studies and Humanity, Abdul Halim dalam diskusi di Jakarta, Senin (5/12).

Menurut Abdul Halim, saat ini tidak banyak armada kapal ikan berukuran besar berbendera Indonesia yang mampu untuk mengoptimalkan sumber daya ikan di kawasan laut lepas.

Kalaupun ada, ujar dia, biasanya adalah kapal ikan eks-asing yang sudah tidak bisa beroperasi karena pengetatan aturan yang telah dilakukan KKP.

Abdul Halim berpendapat, ZEE Indonesia sangat penting diisi oleh kapal-kapal nasional karena hal tersebut juga terkait dengan aspek identitas, harga diri bangsa, serta kedaulatan suatu negara.

Sebelumnya, Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Zulficar Mochtar mengatakan, pandangan bahwa laut adalah "open access" (akses terbuka) atau sumber dayanya bisa diambil siapa saja membuat pengelolaan laut menjadi serampangan.

"Dengan rezim 'open access' akhirnya yang terjadi adalah pengelolaan yang serampangan, sehingga banyak permasalahan di laut," kata Zulficar Mochtar dalam diskusi di Jakarta, Rabu (16/11).

Menurut Zulficar, dengan menjadikan laut sebagai akses yang terbuka di mana dan kapan pun bisa diangkat sumber dayanya, maka hal tersebut hanya membuat ketimpangan dan kemiskinan di kalangan nelayan kecil.

Hal tersebut, lanjutnya, karena kalangan nelayan tradisional akan kalah bersaing dengan para pengusaha besar yang memiliki armada yang jauh lebih besar serta teknologi yang jauh lebih maju. (Ant)