KKP Terus Fokus Kawal Kedaulatan Laut Indonesia

Sejak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dipimpin Susi Pudjiastuti, kedaulatan laut terus menjadi fokus bagi pemerintah.

Menteri Susi menegaskan penegakan kedaulatan laut akan tetap terus dilakukan pada 2017, karena pada tahun tersebut penegakan hukum dan pengamanan laut nasional juga masih menjadi program prioritas KKP bersama Satgas 115.

KKP tetap konsisten penegakan hukum dan pengamanan laut, kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat acara Refleksi 2015-2016 dan Outlook 2017 di kantor KKP, Jakarta, Rabu (14/12).

Susi mengemukakan fokus kepada pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal itu juga karena dinilai sesuai dengan visi pemerintah dalam mewujudkan laut sebagai masa depan bangsa.

"Tetap memberantas illegal fishing dengan menenggelamkan kapal. Bedanya, sekarang ini kami menenggelamkan kapal tapi tidak diekspos media. Karena menurut saya sudah cukup memberikan efek jera," kata Susi.

Dalam dua tahun terakhir, KKP telah menenggelamkan sebanyak 236 kapal yang terdiri atas 229 kapal asing dan tujuh kapal Indonesia pelaku illegal fishing (pencurian ikan).

Sementara pelanggaran yang telah ditangani sebanyak 481 kasus, termasuk 209 kasus berkekuatan hukum tetap.

Susi akan terus berkoordinasi dengan lembaga lain untuk menjaga keamanan di wilayah pesisir agar hasil laut lainnya dapat terawasi langsung oleh pemerintah.

Pengawasan kedaulatan laut sebenarnya bukan hanya tren dari Indonesia, karena menurut Menteri Susi, masyarakat dunia termasuk Organisasi Pangan Sedunia (FAO) saat ini sudah sadar akan hal tersebut.

"Sekarang seluruh dunia sudah mulai sadar. FAO sudah mendukung kita untuk memasukkan illegal fishing ke dalam rapat-rapat perjanjian," katanya.

Susi mengingatkan Indonesia adalah bangsa besar yang masuk peringkat ketiga negara demokrasi dengan populasi terbesar, peringkat lima penduduk terbanyak, dan negara dengan luas laut kedua terbesar di dunia.

Tidak hanya dengan masyarakat dunia, di dalam negeri, KKP pada 2016 juga telah bekerja sama dengan berbagai pihak seperti dengan Kementerian Pertahanan untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Penandatanganan nota kesepakatan bersama ini dilakukan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat, 10 Mei 2016.

Ryamizard mengatakan pencurian sumber daya alam seperti illegal fishing merupakan ancaman nyata yang harus dihadapi. "Apabila ada ancaman tersebut, harus dilawan. Memiliki pertahanan yang tangguh merupakan simbol kekuatan serta sarana untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional," ujarnya.

Apresiasi Berbagai pihak juga telah mengapresiasi upaya pemerintah yang dinilai telah serius dalam menanggulangi tindak pidana pencurian ikan di kawasan perairan RI.

Pemerintah telah menunjukkan kerja serius terhadap penanggulangan tindak IUU (Illegal, Unreported, and Unregulated) Fishing, kata Wakil Sekretaris Jenderal Kesatuan Nelayan Tradisional (KNTI) Niko Amrullah kepada Antara di Jakarta, Kamis (15/12).

Sementara itu, lembaga swadaya masyarakat (LSM) Center for Maritime Studies and Humanity menginginkan Indonesia dapat memanfaatkan kapal pencuri ikan yang ditangkap di kawasan perairan Indonesia agar dapat digunakan untuk menambah devisa negara.

Kapal yang ditangkap terkait penangkapan ikan secara ilegal) bisa jadi devisa, bentuknya itu berupa PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak), kata Direktur Eksekutif Center for Maritime Studies and Humanity, Abdul Halim di Jakarta, Senin (5/12).

Menurut Abdul Halim, hal tersebut dapat dilakukan dengan mengubah pola penenggelaman kapal pencuri ikan dengan memanfaatkanya sebagai pemasukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Tanah Air.

Dia menyadari bila kapal pencuri ikan dilelang akan ada kemungkinan untuk kembali ke pemilik asalnya, sehingga yang diperlukan adalah peningkatan kinerja proses hukum seperti proses persidangannya harus cepat serta pengawasan terhadap proses lelang juga harus benar-benar diperkuat.

Tidak semua kapal pencuri ikan harus dihancurkan," katanya dan menambahkan, perlu ada evaluasi terkait aktivitas penenggelaman kapal selama ini.

Cari celah Sementara itu, Susi Pudjiastuti mengatakan pelaku pencurian ikan masih terus mencari celah untuk dapat melaksanakan aksinya di berbagai kawasan perairan Indonesia.

"Pencuri ikan tetap mencari celah, ada yang janjian dengan oknum aparat," kata Susi Pudjiastuti di Jakarta, Kamis (8/12).

Namun menurut dia, saat ini kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal kebanyakan beroperasi di wilayah perbatasan, karena sebagian besar kapal pencuri ikan tertangkap di kawasan tersebut.

Susi mengungkapka, pihak pencuri ikan dari berbagai negara terus nekat mencari celah karena disadari bahwa jumlah komoditas perikanan di kawasan perairan negara mereka sudah sangat berkurang.

Untuk itu, ada wacana guna memperluas peran Satgas 115 dari hanya mengatasi pencurian ikan kepada berbagai kejahatan yang terjadi di wilayah kelautan nasional.

Satgas 115 akan diubah menjadi satgas yang diperluas untuk "ocean crime" (kejahatan kelautan), kata Susi dalam acara seminar nasional kemaritiman yang digelar Ikatan Alumni Universitas Diponegoro di Jakarta, Kamis (1/12).

Menurut Susi, dengan "ocean crime" maka hal yang diurus oleh satgas tersebut tidak hanya tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal, tetapi untuk setiap kejahatan atau kriminalitas yang terkait dengan laut.

Menurut Susi, setelah lama bergelut memberantas pencurian ikan, dirinya menyadari bahwa illegal fishing tidak hanya sebatas soal ikan, tetapi juga tindak kejahatan lainnya.

Susi mencontohkan kejahatan di laut juga bisa terkait dengan penyelundupan barang mulai dari barang-barang seperti semen dan triplek ke sejumlah tempat yang disuplai secara ilegal oleh kapal penyelundup.

"Yang lebih parah lagi, mereka juga dapat menyelundupkan narkoba dan senjata api," katanya.

Dengan Menteri Susi tetap di tampuk kepemimpinan KKP dan Satgas 115, maka pihak yang melakukan aktivitas kriminalitas di laut RI akan tetap gigit jari. (Ant/Muhammad Razi Rahman)