Portal Berita Ekonomi Senin, 26 Juni 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 23:08 WIB. Inggris - Inggris menjadi negara pengimpor teh ketiga terbesar di dunia pada 2016 setelah Rusia dan Amerika Serikat.
  • 23:07 WIB. Sevel - Kadin mengatakan penutupan seluruh outlet Seven Eleven karena busines model yang kurang cocok di Indonesia.
  • 22:28 WIB. Teror Pos Polisi - DPR: RUU Terorisme harus tuntas.
  • 22:26 WIB. Jakarta - Anies harap Presiden Jokowi tepatkan janji nawacita.
  • 22:26 WIB. Jakarta - SBY ingatkan Anies-Sandi jadi Gubernur DKI tugas yang berat.
  • 22:25 WIB. Politik - Menteri BUMN ingin perbaiki komunikasi dengan DPR.
  • 22:23 WIB. Nasional - Menteri Retno ajak seluruh umat Islam ciptakan perdamaian.
  • 22:22 WIB. Nasional - Menteri Luhut sebut perbedaan agama adalah hal wajar.
  • 22:22 WIB. Lebaran - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie silatuhrami ke kediaman Ketua DPR RI Setya Novanto.
  • 22:20 WIB. Teror Pos Polisi - Kapolda Sumut sebut pelaku penyerangan ke pos penjagaan anggota kelompok ISIS.
  • 22:05 WIB. Kadin - Kadin menilai bisnis ritel masih menarik meski terjadi penurunan daya beli pada Lebaran tahun ini.
  • 23:45 WIB. China - "Border kulit" sedang menjadi trend di China.

Jonan: Perpanjangan Kontrak Bisa Lima Tahun Sebelumnya

Foto Berita Jonan: Perpanjangan Kontrak Bisa Lima Tahun Sebelumnya
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri ESDM Ignasius Jonan memastikan pembahasan perpanjangan kontrak karya bisa dilakukan dalam lima tahun sebelum kontrak pertambangan tersebut berakhir.

Perpanjangan tersebut, kata Jonan seusai melakukan rapat koordinasi di Jakarta, Kamis (22/12/2016), akan menjadi salah satu pasal dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 77 tahun 2014 tentang Mineral dan Batubara.

"Pembahasan perpanjangan itu mungkin tidak dua tahun. Kita sepakat bahwa ini boleh dibahas lima tahun sebelum kontrak berakhir," katanya.

Jonan menegaskan pasal ini dirumuskan dalam revisi PP bukan untuk mengakomodasi kepentingan pihak maupun perusahaan tertentu.

"Ini untuk siapa saja. Tidak ada PP dibuat untuk satu perusahaan," katanya.

Selain itu, kata Jonan, bagi perusahaan kontrak karya yang mau melakukan ekspor tapi tidak mau melakukan pemurnian, harus menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Kalau mau ekspor tidak melakukan pemurnian, itu harus berubah menjadi IUPK. Karena di UU Minerba yang IUPK tidak ada batas waktu (ekspor). Tapi yang KK harus. Nanti coba lihat pasalnya," ujarnya.

Dengan demikian, menurut Jonan, perusahaan pertambangan kontrak karya masih diwajibkan melakukan ekspor atas produk pemurnian yang sudah melalui tahapan hilirisasi dalam negeri.

Ia juga memastikan pemerintah masih memberikan perizinan kepada ekspor konsentrat dengan persyaratan khusus terhadap bahan mineral mentah tertentu.

Sebelumnya, revisi PP No 77 Tahun 2014 tersebut dilakukan karena diduga terkait perpanjangan kontrak pertambangan PT Freeport, yang habis pada tahun 2021.

Jika sesuai peraturan sekarang, maka pengajuan perpanjangan kontrak, baru bisa dilakukan sebelum dua tahun masa habis kontrak, atau untuk kasus PT Freeport berarti pada 2019.

Ketidakpastian itu bisa membuat investor masih ragu untuk berinvestasi, karena timbul kekhawatiran kontrak tidak akan diperpanjang lagi. (ant)

Tag: Ignasius Jonan

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,569.89 3,533.49
British Pound GBP 1.00 16,954.71 16,781.01
China Yuan CNY 1.00 1,962.84 1,943.19
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,386.00 13,252.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,105.09 9,997.31
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,716.31 1,699.04
Dolar Singapura SGD 1.00 9,640.62 9,540.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,950.82 14,798.51
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,126.84 3,092.65
Yen Jepang JPY 100.00 12,062.72 11,938.74

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5829.708 11.156 557
2 Agriculture 1801.653 46.187 21
3 Mining 1404.809 -2.273 44
4 Basic Industry and Chemicals 618.663 6.333 67
5 Miscellanous Industry 1498.263 8.474 42
6 Consumer Goods 2554.375 -3.199 43
7 Cons., Property & Real Estate 493.718 3.540 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1174.064 -4.697 59
9 Finance 949.728 -0.565 90
10 Trade & Service 919.994 6.912 126
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10