Portal Berita Ekonomi Senin, 21 Agustus 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 20:41 WIB. Liga 1 (21/8) - Madura United 1 - 1 Persija
  • 20:01 WIB. Teror Barcelona - Kepolisian Spanyol peringatkan bahwa tersangka teror di Barcelona "berbahaya, dan kemungkinan bersenjata".
  • 19:41 WIB. Mekkah - Kebakaran landa sebuah hotel di Mekkah, 600 orang dievakuasi.
  • 19:40 WIB. Rusia - Otoritas Rusia sayangkan upaya penangguhan layanan visa oleh Amerika Serikat.
  • 19:39 WIB. Amerika Serikat - Otoritas Amerika Serikat tangguhkan layanan pemberian visa di Rusia.
  • 19:37 WIB. Amerika Serikat - Warga Amerika Serikat banjiri kota-kota yang menjadi jalur gerhana.
  • 19:31 WIB. Pilgub Jabar - Bima Arya mengaku sering komunikasi dengan Ridwan Kamil.
  • 19:31 WIB. OTT - KPK segel satu ruangan di PN Jaksel.
  • 19:30 WIB. OTT - KPK benarkan ada operasi OTT hari ini.
  • 18:18 WIB. Kolombia - Gereja di Kolombia gelar acara pengakuan dosa di sebuah mal.
  • 17:36 WIB. Jokowi - Presiden Jokowi janji akan membuat rutin diskusi antar mantan presiden.
  • 17:35 WIB. Anak Presiden - Menteri Luhut membenarkan anak Presiden Jokowi tidak doyan proyek pemerintah.
  • 17:34 WIB. Rempah - Mentan janji akan kembalikan kejayaan rempah-rempah Indonesia.
  • 17:34 WIB. Freeport - Menteri Jonan sebut Freeport setujui jual sahamnya 51 persen ke Indonesia.

Jonan: Perpanjangan Kontrak Bisa Lima Tahun Sebelumnya

Foto Berita Jonan: Perpanjangan Kontrak Bisa Lima Tahun Sebelumnya
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri ESDM Ignasius Jonan memastikan pembahasan perpanjangan kontrak karya bisa dilakukan dalam lima tahun sebelum kontrak pertambangan tersebut berakhir.

Perpanjangan tersebut, kata Jonan seusai melakukan rapat koordinasi di Jakarta, Kamis (22/12/2016), akan menjadi salah satu pasal dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 77 tahun 2014 tentang Mineral dan Batubara.

"Pembahasan perpanjangan itu mungkin tidak dua tahun. Kita sepakat bahwa ini boleh dibahas lima tahun sebelum kontrak berakhir," katanya.

Jonan menegaskan pasal ini dirumuskan dalam revisi PP bukan untuk mengakomodasi kepentingan pihak maupun perusahaan tertentu.

"Ini untuk siapa saja. Tidak ada PP dibuat untuk satu perusahaan," katanya.

Selain itu, kata Jonan, bagi perusahaan kontrak karya yang mau melakukan ekspor tapi tidak mau melakukan pemurnian, harus menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Kalau mau ekspor tidak melakukan pemurnian, itu harus berubah menjadi IUPK. Karena di UU Minerba yang IUPK tidak ada batas waktu (ekspor). Tapi yang KK harus. Nanti coba lihat pasalnya," ujarnya.

Dengan demikian, menurut Jonan, perusahaan pertambangan kontrak karya masih diwajibkan melakukan ekspor atas produk pemurnian yang sudah melalui tahapan hilirisasi dalam negeri.

Ia juga memastikan pemerintah masih memberikan perizinan kepada ekspor konsentrat dengan persyaratan khusus terhadap bahan mineral mentah tertentu.

Sebelumnya, revisi PP No 77 Tahun 2014 tersebut dilakukan karena diduga terkait perpanjangan kontrak pertambangan PT Freeport, yang habis pada tahun 2021.

Jika sesuai peraturan sekarang, maka pengajuan perpanjangan kontrak, baru bisa dilakukan sebelum dua tahun masa habis kontrak, atau untuk kasus PT Freeport berarti pada 2019.

Ketidakpastian itu bisa membuat investor masih ragu untuk berinvestasi, karena timbul kekhawatiran kontrak tidak akan diperpanjang lagi. (ant)

Tag: Ignasius Jonan

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,579.10 3,543.18
British Pound GBP 1.00 17,283.51 17,109.63
China Yuan CNY 1.00 2,012.02 1,991.94
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,422.00 13,288.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,649.01 10,536.06
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.75 1,698.58
Dolar Singapura SGD 1.00 9,856.07 9,753.38
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,782.93 15,620.04
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,129.77 3,096.35
Yen Jepang JPY 100.00 12,292.33 12,166.27

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5861.004 -32.837 559
2 Agriculture 1736.347 -8.071 18
3 Mining 1506.720 -4.642 44
4 Basic Industry and Chemicals 606.497 -4.760 67
5 Miscellanous Industry 1342.856 -3.844 41
6 Consumer Goods 2458.844 -59.274 45
7 Cons., Property & Real Estate 509.294 0.761 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1239.858 -1.111 60
9 Finance 986.730 4.982 89
10 Trade & Service 917.455 -7.348 130
No Code Prev Close Change %
1 PSDN 170 218 48 28.24
2 ALKA 304 380 76 25.00
3 CMPP 304 380 76 25.00
4 GOLD 580 680 100 17.24
5 PRAS 222 260 38 17.12
6 BBHI 170 186 16 9.41
7 OKAS 78 85 7 8.97
8 HDFA 184 199 15 8.15
9 MKNT 1,320 1,425 105 7.95
10 AMAG 382 410 28 7.33
No Code Prev Close Change %
1 BIMA 116 92 -24 -20.69
2 PUDP 640 545 -95 -14.84
3 DGIK 69 60 -9 -13.04
4 TALF 360 314 -46 -12.78
5 RMBA 450 398 -52 -11.56
6 MLPT 555 500 -55 -9.91
7 LION 975 885 -90 -9.23
8 SQMI 550 500 -50 -9.09
9 VINS 198 180 -18 -9.09
10 ENRG 120 110 -10 -8.33
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 344 352 8 2.33
2 MBSS 366 376 10 2.73
3 PUDP 640 545 -95 -14.84
4 MLPL 218 212 -6 -2.75
5 WAPO 101 95 -6 -5.94
6 INDY 935 990 55 5.88
7 BUMI 288 274 -14 -4.86
8 HMSP 3,740 3,590 -150 -4.01
9 MPPA 750 750 0 0.00
10 KREN 418 426 8 1.91