Portal Berita Ekonomi Jum'at, 26 Mei 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 14:36 WIB. Jakarta - Harga jengkol di pasar tradisional Jakarta tembus Rp 100 ribu menjelang bulan puasa.
  • 14:35 WIB. PayPal - PayPal merilis pembaharuan terbaru untuk aplikasi Android.
  • 14:25 WIB. Turki - Pasukan Turki habisi 29 militan kurdi dalam sebuah operasi militer.
  • 14:01 WIB. Jakarta - Fahira Idris sebut pelaku teror ingin adu domba masyarakat Indonesia.
  • 14:00 WIB. MPR - Ketua MPR Zulkifli Hasan sebut pelaku teror bom di Kampung Melayu tidak beragama.
  • 13:58 WIB. Singapore - Singapore manufacturing output up 6.7% in April boosted by strong growth in the electronics sector.   
  • 13:54 WIB. BSM - Bank Syariah Mandiri mencatat penyaluran pembiayaan Rp50,78 triliun per kuartal I-2017.
  • 13:50 WIB. Bom Manchester - United Kingdom Independence Party: PM Inggris harus ikut tanggung jawab atas bom Manchester. 
  • 13:47 WIB. BSM - Bank Syariah Mandiri menerima 50 aplikasi pembelian rumah tapak yang dikembangkan Jaya Real Property.
  • 13:44 WIB. XL - XL Axiata menyiapkan belanja modal Rp1 triliun untuk penambahan BTS di wilayah timur Indonesia pada 2017.
  • 13:44 WIB. Ramadan - Kemenag akan gelar sidang Isbat Jumat sore.
  • 13:38 WIB. Tanzania - Gempa bumi di Tanzania tewaskan seorang anggota polisi.
  • 13:35 WIB. India - Layanan internet diblokir di India Utara setelah bentrokan.
  • 11:50 WIB. Mahathir Mohamad - Mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad sedih karena Proton dijual ke China.
  • 11:37 WIB. The Fed - Pejabat The Fed: laju inflasi AS sejak 2012 mengkhawatirkan.

Rawan Disalahgunakan, PPP Usulkan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Bebas Visa

Foto Berita Rawan Disalahgunakan, PPP Usulkan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Bebas Visa
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengusulkan agar pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa kepada negara-negara sahabat terutama kepada China dan negara-negara di Afrika.

"Kebijakan bebas visa kepada China tidak efektif, karena tidak meningkatkan jumlah wisatawan, tidak resiprokal dan bahkan rawan disalahgunakan dengan banyaknya kehadiran tenaga kerja berskill rendah," kata Arsul Sani di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (28/12/2016).

Menurut Arsul Sani, kebijakan bebas visa yang diberlakukan Indonesia sepatutnya mendapat respons yang sama dari Pemerintah China.

Pemerintah China, kata dia, hanya memberikan bebas visa terhadap wisatawan Indonesia selama tiga hari, tapi sebaliknya Indonesia memberikan kebijakan bebas visa lebih lama.

"Ini tidak resiprokal," kata anggota Komisi III DPR RI ini.

Menurut Arsul, kebijakan bebas visa kepada negara China belum menguntungkan Indonesia.

Sementara itu, Anggota DPR RI dari FPPP DPR RI, Irghan Chairul Mahfiz, mengusulkan agar pemerintah bersikap transparan soal keberadaan tenaga kerja asing (TKA) terutama dari China.

"Informasi soal TKA dari China cukup masif, ada TKA profesional dan ada juga TKA dengan keterampilan rendah atau buruh kasar," kata Irghan.

Menurut dia, TKA profesional bekerja di Indonesia dengan memenuhi persyaratan tidak ada masalah, tapi TKA buruh kasar menjadi masalah karena masih banyak warga negara Indonesia (WNI) yang belum memiliki pekerjaan layak.

Jika mencermati keberadaan TKA, khususnya dari China, menurut Irghan, ada TKA legal dan ada ilegal, tapi belum diketahui secara rinci berapa jumlahnya, karena data soal TKA berbeda-beda dari beberapa instansi terkait.

Irghan mendesak, agar Pemerintah bersikap transparan data dan keberadaan TKA, khususnya dari China.

"Maraknya TKA masuk ke Indonesia, karena adanya kebijakan bebas visa dari Pemerintah Indonesia kepada negara-negara sahabat." katanya.

Pada kesempatan tersebut, Irghan meminta Pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan bebas visa kepada China dan negara-negara di Afrika.

Menurut dia, TKA dari China datang ke Indonesia merupakan bagian dari investasi, tapi jika TKA yang hadir adalah buruh kasar akan menjadi masalah di Indonesia.

"Pemerintah jangan terlalu mudah memberikan izin kepada TKA. Izin menggunakan TKA harus diperketat," katanya.

Irghan menambahkan, proses izin kepada TKA harus ketat dan tepat, misalnya, izin untuk proyek di lokasi A maka hanya berlaku di lokasi A, tidak dapat pindah lagi ke lokasi lainnya. (Ant)

Tag: Bebas Visa, pemerintah

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Andi Aliev

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,563.12 3,526.98
British Pound GBP 1.00 17,216.98 17,042.92
China Yuan CNY 1.00 1,944.89 1,925.67
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,361.00 13,229.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,932.57 9,827.82
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,714.53 1,697.57
Dolar Singapura SGD 1.00 9,640.67 9,544.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,957.64 14,808.54
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,125.38 3,090.89
Yen Jepang JPY 100.00 11,971.15 11,847.57

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Mar
3 href="MockTestReporting/" />MockTestReporting/ - Feb
4 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Dec
5 href="mock_isuite/" />mock_isuite/ - Dec
6 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10