Portal Berita Ekonomi Minggu, 26 Maret 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 00:00 WIB. Palestina - Seorang petinggi Hamas ditembak mati di dekat rumahnya di Jalur Gaza.
  • 00:00 WIB. Palestina - Seorang petinggi Hamas ditembak mati di dekat rumahnya di Jalur Gaza.
  • 23:41 WIB. Kalbe - Kalbe Farma meluncurkan produk insulin basal analog biosimilar pertama di Indonesia.
  • 22:27 WIB. China - Wakil PM Zhang Gaoli memperkirakan China akan mengimpor barang dagangan US$8 triliun selama lima tahun mendatang.
  • 22:24 WIB. Inggris - Ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan di London untuk menentang pemisahan Inggris dari Uni Eropa. 
  • 22:07 WIB. Nasional - Jokowi ancam cabut subsidi pengguna KIP jika ketahuan membeli pulsa.  
  • 22:02 WIB. Tehran - An Airbus A330 airliner arrived in Tehran on Saturday, the third of 200 Western-built passenger aircraft ordered by IranAir following the lifting of sanctions on Iran last year.
  • 22:01 WIB. Jakarta - BNN akui sebagian artis jadikan narkoba sebagai gaya hidup.
  • 22:00 WIB. London - Tesco is in advanced talks with the Serious Fraud Office (SFO) over a plea deal that would involve it paying a large fine over its 2014 profit overstatement.
  • 21:58 WIB. Beijing -  A Chinese court has ruled in favor of Apple in design patent disputes between the Cupertino, California company and a domestic phone-maker, overturning a ban on selling iPhone 6 and iPhone 6 Plus phones in China.
  • 21:44 WIB. HIPMI -  Ketum Hipmi sebut Jokowi bakal buka Rakernas Hipmi yang akan digelar pada tanggal 27 Maret mendatang.
  • 21:24 WIB. China - China telah menangkap 2.566 buronan kasus korupsi yang melarikan diri ke lebih dari 90 negara dan wilayah.
  • 21:18 WIB. Jakarta - DPR apresiasi kinerja KKP serta Kemen LHK untuk mengawasi dan menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta.
  • 21:12 WIB. Pariwisata - Astindo meyakini perkembangan industri pariwisata di Tanah Air bakal terus melesat karena ditunjang pertumbuhan kelas menengah.
  • 20:07 WIB. BPJS - BPJS Kesehatan intensifkan pendaftaran bagi peserta bukan penerima upah (BPU) dengan menggandeng swasta.
  • 18:27 WIB. Jakarta - Bank Dunia setujui pendanaan Rp2,6 triliun dukung investasi infrastruktur Indonesia.  
  • 18:24 WIB. Nasional - BNN: Bandar narkoba punya peralatan lebih canggih daripada kita.

Rawan Disalahgunakan, PPP Usulkan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Bebas Visa

Foto Berita Rawan Disalahgunakan, PPP Usulkan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Bebas Visa
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengusulkan agar pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa kepada negara-negara sahabat terutama kepada China dan negara-negara di Afrika.

"Kebijakan bebas visa kepada China tidak efektif, karena tidak meningkatkan jumlah wisatawan, tidak resiprokal dan bahkan rawan disalahgunakan dengan banyaknya kehadiran tenaga kerja berskill rendah," kata Arsul Sani di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (28/12/2016).

Menurut Arsul Sani, kebijakan bebas visa yang diberlakukan Indonesia sepatutnya mendapat respons yang sama dari Pemerintah China.

Pemerintah China, kata dia, hanya memberikan bebas visa terhadap wisatawan Indonesia selama tiga hari, tapi sebaliknya Indonesia memberikan kebijakan bebas visa lebih lama.

"Ini tidak resiprokal," kata anggota Komisi III DPR RI ini.

Menurut Arsul, kebijakan bebas visa kepada negara China belum menguntungkan Indonesia.

Sementara itu, Anggota DPR RI dari FPPP DPR RI, Irghan Chairul Mahfiz, mengusulkan agar pemerintah bersikap transparan soal keberadaan tenaga kerja asing (TKA) terutama dari China.

"Informasi soal TKA dari China cukup masif, ada TKA profesional dan ada juga TKA dengan keterampilan rendah atau buruh kasar," kata Irghan.

Menurut dia, TKA profesional bekerja di Indonesia dengan memenuhi persyaratan tidak ada masalah, tapi TKA buruh kasar menjadi masalah karena masih banyak warga negara Indonesia (WNI) yang belum memiliki pekerjaan layak.

Jika mencermati keberadaan TKA, khususnya dari China, menurut Irghan, ada TKA legal dan ada ilegal, tapi belum diketahui secara rinci berapa jumlahnya, karena data soal TKA berbeda-beda dari beberapa instansi terkait.

Irghan mendesak, agar Pemerintah bersikap transparan data dan keberadaan TKA, khususnya dari China.

"Maraknya TKA masuk ke Indonesia, karena adanya kebijakan bebas visa dari Pemerintah Indonesia kepada negara-negara sahabat." katanya.

Pada kesempatan tersebut, Irghan meminta Pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan bebas visa kepada China dan negara-negara di Afrika.

Menurut dia, TKA dari China datang ke Indonesia merupakan bagian dari investasi, tapi jika TKA yang hadir adalah buruh kasar akan menjadi masalah di Indonesia.

"Pemerintah jangan terlalu mudah memberikan izin kepada TKA. Izin menggunakan TKA harus diperketat," katanya.

Irghan menambahkan, proses izin kepada TKA harus ketat dan tepat, misalnya, izin untuk proyek di lokasi A maka hanya berlaku di lokasi A, tidak dapat pindah lagi ke lokasi lainnya. (Ant)

Tag: Bebas Visa, pemerintah

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Andi Aliev

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5567.134 3.375 540
2 Agriculture 1824.655 -14.401 21
3 Mining 1492.425 9.624 43
4 Basic Industry and Chemicals 580.406 1.919 66
5 Miscellanous Industry 1442.324 10.727 42
6 Consumer Goods 2417.761 8.829 39
7 Cons., Property & Real Estate 506.470 2.079 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1091.616 -5.792 57
9 Finance 878.990 -2.246 89
10 Trade & Service 905.716 -0.379 122
No Code Prev Close Change %
1 PORT 464 580 116 25.00
2 AHAP 200 238 38 19.00
3 APLI 105 124 19 18.10
4 PLIN 3,490 4,100 610 17.48
5 MYOH 710 805 95 13.38
6 JRPT 860 970 110 12.79
7 HOME 258 290 32 12.40
8 SMBR 2,640 2,950 310 11.74
9 FAST 1,355 1,495 140 10.33
10 SRIL 314 338 24 7.64
No Code Prev Close Change %
1 MAMI 132 86 -46 -34.85
2 MKNT 448 352 -96 -21.43
3 MTSM 478 378 -100 -20.92
4 ASBI 350 282 -68 -19.43
5 IBST 1,800 1,500 -300 -16.67
6 STAR 101 86 -15 -14.85
7 JECC 6,975 6,000 -975 -13.98
8 RMBA 450 404 -46 -10.22
9 PSDN 162 146 -16 -9.88
10 NIPS 380 350 -30 -7.89
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 314 338 24 7.64
2 MAMI 132 86 -46 -34.85
3 STAR 101 86 -15 -14.85
4 BMTR 510 525 15 2.94
5 PGLI 62 65 3 4.84
6 PBRX 535 535 0 0.00
7 TLKM 4,090 4,080 -10 -0.24
8 PSDN 162 146 -16 -9.88
9 KREN 402 398 -4 -1.00
10 BRPT 2,790 2,960 170 6.09