Portal Berita Ekonomi Kamis, 27 Juli 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 05:31 WIB. Champions League Qualification (27/7) - Celtic 0 - 0 Rosenborg
  • 05:30 WIB. Champions League Qualification (27/7) - Nice 1 - 1 Ajax
  • 22:00 WIB. Operator - Kemkominfo akan menyusun formula tarif data menyusul perang tarif internet oleh operator telekomunikasi.
  • 21:59 WIB. Operator - Bos Indosat: Aturan tarif data harus dipercepat.
  • 21:57 WIB. Operator - KPPU: Tarif batas bawah tak bisa dijadikan sebagai instrumen untuk menentukan tarif.
  • 21:55 WIB. Operator - Menkominfo: Formula tarif data memungkinkan operator bermanuver dalam kompetisi.
  • 21:53 WIB. Operator - KPPU: Konsolidasi akan membawa kompetisi antaroperator menjadi lebih sehat.
  • 21:43 WIB. NASA - NASA akan luncurkan Jet Supersonik pada 2021.
  • 21:52 WIB. MIUI - MIUI 9 telah diperkenalkan secara resmi di Beijing, China.
  • 21:36 WIB. Pilpres- Pengamat Politik J Wisnu Kasdulah menilai duet SBY-Prabowo bisa jadi ancaman bagi pencapresan Jokowi di 2019.
  • 21:33 WIB. BI- Gubernur BI Agus Martowardojo meminta daerah jangan terlalu terpaku pada harga komoditas yang lagi bagus di Pasar Global.
  • 21:26 WIB. Pilpres- Ketum Gerindra Prabowo S dan Ketum Partai Demokrat SBY akan menggelar pertemuan besok di Cikeas membahas Pilpres 2019.
  • 21:24 WIB. DPR- Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik keras rencana pemerintah yang akan menggunakan dana tabungan haji untuk infrastruktur.
  • 21:22 WIB. KTA- Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan kementeriannya telah menerbitkan Permendagri terkait Kartu Identitas Anak (KTA).
  • 21:19 WIB. Angket- Fraksi PAN di DPR kemungkinan besar akan cabut kadernya dari keanggotaan Pansus Angket tentang KPK.

Rawan Disalahgunakan, PPP Usulkan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Bebas Visa

Foto Berita Rawan Disalahgunakan, PPP Usulkan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Bebas Visa
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengusulkan agar pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa kepada negara-negara sahabat terutama kepada China dan negara-negara di Afrika.

"Kebijakan bebas visa kepada China tidak efektif, karena tidak meningkatkan jumlah wisatawan, tidak resiprokal dan bahkan rawan disalahgunakan dengan banyaknya kehadiran tenaga kerja berskill rendah," kata Arsul Sani di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (28/12/2016).

Menurut Arsul Sani, kebijakan bebas visa yang diberlakukan Indonesia sepatutnya mendapat respons yang sama dari Pemerintah China.

Pemerintah China, kata dia, hanya memberikan bebas visa terhadap wisatawan Indonesia selama tiga hari, tapi sebaliknya Indonesia memberikan kebijakan bebas visa lebih lama.

"Ini tidak resiprokal," kata anggota Komisi III DPR RI ini.

Menurut Arsul, kebijakan bebas visa kepada negara China belum menguntungkan Indonesia.

Sementara itu, Anggota DPR RI dari FPPP DPR RI, Irghan Chairul Mahfiz, mengusulkan agar pemerintah bersikap transparan soal keberadaan tenaga kerja asing (TKA) terutama dari China.

"Informasi soal TKA dari China cukup masif, ada TKA profesional dan ada juga TKA dengan keterampilan rendah atau buruh kasar," kata Irghan.

Menurut dia, TKA profesional bekerja di Indonesia dengan memenuhi persyaratan tidak ada masalah, tapi TKA buruh kasar menjadi masalah karena masih banyak warga negara Indonesia (WNI) yang belum memiliki pekerjaan layak.

Jika mencermati keberadaan TKA, khususnya dari China, menurut Irghan, ada TKA legal dan ada ilegal, tapi belum diketahui secara rinci berapa jumlahnya, karena data soal TKA berbeda-beda dari beberapa instansi terkait.

Irghan mendesak, agar Pemerintah bersikap transparan data dan keberadaan TKA, khususnya dari China.

"Maraknya TKA masuk ke Indonesia, karena adanya kebijakan bebas visa dari Pemerintah Indonesia kepada negara-negara sahabat." katanya.

Pada kesempatan tersebut, Irghan meminta Pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan bebas visa kepada China dan negara-negara di Afrika.

Menurut dia, TKA dari China datang ke Indonesia merupakan bagian dari investasi, tapi jika TKA yang hadir adalah buruh kasar akan menjadi masalah di Indonesia.

"Pemerintah jangan terlalu mudah memberikan izin kepada TKA. Izin menggunakan TKA harus diperketat," katanya.

Irghan menambahkan, proses izin kepada TKA harus ketat dan tepat, misalnya, izin untuk proyek di lokasi A maka hanya berlaku di lokasi A, tidak dapat pindah lagi ke lokasi lainnya. (Ant)

Tag: Bebas Visa, pemerintah

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Andi Aliev

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,573.98 3,537.30
British Pound GBP 1.00 17,456.14 17,278.94
China Yuan CNY 1.00 1,984.48 1,964.64
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,401.00 13,267.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,605.55 10,496.85
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.88 1,698.50
Dolar Singapura SGD 1.00 9,836.32 9,734.39
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,614.85 15,453.40
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,128.88 3,095.43
Yen Jepang JPY 100.00 11,979.08 11,856.12

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5800.206 -13.329 558
2 Agriculture 1772.884 -2.241 18
3 Mining 1465.301 5.157 44
4 Basic Industry and Chemicals 612.195 -1.939 67
5 Miscellanous Industry 1386.417 1.397 41
6 Consumer Goods 2484.457 -30.445 45
7 Cons., Property & Real Estate 481.634 0.333 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1196.048 -6.175 60
9 Finance 963.563 4.319 89
10 Trade & Service 922.973 -1.862 129
No Code Prev Close Change %
1 PADI 510 635 125 24.51
2 MLIA 494 565 71 14.37
3 MFMI 850 970 120 14.12
4 KICI 160 178 18 11.25
5 KARW 200 220 20 10.00
6 BIPI 103 113 10 9.71
7 DOID 680 745 65 9.56
8 TINS 745 815 70 9.40
9 BRAM 13,700 14,975 1,275 9.31
10 BKDP 80 87 7 8.75
No Code Prev Close Change %
1 ENRG 400 300 -100 -25.00
2 HDFA 240 193 -47 -19.58
3 FINN 404 350 -54 -13.37
4 PNBS 128 112 -16 -12.50
5 KIAS 105 92 -13 -12.38
6 APII 266 238 -28 -10.53
7 JECC 5,850 5,325 -525 -8.97
8 CKRA 88 81 -7 -7.95
9 MBAP 1,950 1,800 -150 -7.69
10 SSTM 515 480 -35 -6.80
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 370 370 0 0.00
2 WSBP 452 472 20 4.42
3 TLKM 4,720 4,700 -20 -0.42
4 DOID 680 745 65 9.56
5 AISA 1,185 1,175 -10 -0.84
6 BIPI 103 113 10 9.71
7 STAR 73 71 -2 -2.74
8 PBRX 505 505 0 0.00
9 BBCA 18,575 18,775 200 1.08
10 TINS 745 815 70 9.40