Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Israel Batalkan Rencana Pemukiman Jerusalem Usai Keluarnya Resolusi DK PBB

Israel Batalkan Rencana Pemukiman Jerusalem Usai Keluarnya Resolusi DK PBB Kredit Foto: En.wikipedia.org
Warta Ekonomi, Yerusalem -

Dewan Kota Jerusalem pada Rabu (28/12/2016) membatalkan usulan pembangunan sekitar 500 rumah bagi warga Israel di wilayah Jerusalem Timur, demikian seorang pejabat kota mengatakan.

Usulan pembangunan pemukiman itu merupakan bagian dari aktivitas yang diminta oleh Dewan Keamanan PBB untuk segera dihentikan dalam sebuah resolusi--yang secara mengejutkan tidak diveto oleh sekutu lama Israel, Amerika Serikat.

Amerika Serikat sendiri juga mengkritik rencana pembangunan pemukiman di Jerusalem Timur, sebuah area yang diminta oleh Palestina sebagai ibu kota masa depan saat negara telah terbentuk.

Pada Rabu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu meminta agar keputusan mengenai pembangunan pemukiman itu dibatalkan, kata Hanan Rubin, seorang anggota Komite Perencanaan dan Perumahan Jerusalem.

Netanyahu memutuskan pembatalan itu tepat beberapa jam menjelang penyampaian visi perdamaian Israel-Palestina oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry.

Juru bicara Netanyahu hingga kini tidak berkomentar mengenai hal tersebut.

Sementara itu Rubin mengatakan bahwa izin pembangunan untuk 492 rumah bagi warga Israel di pemukiman urban Ramot dan Ramat Shlomo, sebuah area yang dirampas oleh Israel dalam perang 1967, sebenarnya sudah hampir akan disetujui dalam rapat dewan kota.

Agenda rapat untuk memutuskan izin bangunan itu kemudian dibatalkan "akibat rencana pidato Kerry. Perdana menteri mengatakan bahwa meski dia mendukung pemukiman di Jerusalem, kita tidak boleh memperpanas situasi," kata Rubin.

Namun demikian, komite dewan kota akan mengagendakan rapat pemberian izin kembali pada masa mendatang.

Israel sudah berpuluh-puluh tahun membangun pemukiman di wilayah rampasan Palestina--meski tindakan tersebut melanggar hukum internasional.

Sebagian besar negara menganggap pemukiman di wilayah yang sedianya akan menjadi bagian negara Palestina itu sebagai tindakan yang akan mempersulit proses perdamaian dan tercapainya solusi dua negara. Sekitar 570.000 warga Israel kini tinggal di Jerusalem Timur dan Tepi Barat, sehingga akan sulit memindahkan mereka ke tempat baru saat negara Palestina telah terbentuk.

Sebelumnya pada Jumat, Amerika Serikat memecah tradisi lama sebagai pelindung Israel dengan memilih abstain saat Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi--yang disetujui 14 negara tanpa ada penolakan.

Kerry akan menyampaikan alasan sikap abstain itu pada Rabu siang waktu Amerika Serikat, kata seorang pejabat Menteri Luar Negeri kepada Reuters pada Selasa.

Kerry juga akan membantah tudingan "menyesatkan" oleh sejumlah pejabat Israel yang menyatakan bahwa Obama adalah tokoh yang mengusulkan resolusi dan meminta negara-negara anggota Dewan Keamanan untuk memilih setuju. (Ant)

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Sucipto

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: