Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Pembangunan Infrastruktur Bertujuan Tekan Ekonomi Biaya Tinggi dan Inflasi

Pembangunan Infrastruktur Bertujuan Tekan  Ekonomi Biaya Tinggi dan Inflasi Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) menilai fokus pemerintah kepada sektor infrastruktur sudah tepat karena hal tersebut dapat memberdayakan dan mendorong tumbuhnya investasi di berbagai daerah. "Fokus Pemerintahan Jokowi-JK membangun infrastruktur secara besar-besaran sudah sangat tepat," kata Ketua Harian APLSI Arthur Simatupang di Jakarta, Kamis (29/12/2016).

Menurut Arthur, meski menyedot anggaran yang cukup besar, tetapi pembangunan infrastruktur bertujuan untuk menekan ekonomi biaya tinggi serta biaya logistik dan inflasi. Dampaknya, ujar dia, nanti berbagai beban atau biaya seperti untuk membangun pembangkit listrik di berbagai daerah di Tanah Air juga akan berkurang sehingga mendorong investasi listrik.

Untuk itu, APLSI mengusulkan agar investasi listrik diberi insentif fiskal sehingga akan mengundang lebih banyak investor berinvestasi, sekaligus dapat membantu produsen melakukan efisiensi. Arthur juga menyoroti beban biaya logistik yaitu infrastruktur yang belum memadai sehingga biaya logistik di Indonesia dapat menghabiskan hingga sekitar 29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun menilai program Pembiayaan Investasi Non-APBN (PINA) dapat menyelamatkan program pembangunan infrastruktur yang direncanakan Presiden Joko Widodo. "Program PINA ini tidak tergantung pada PMN (penyertaan modal negara) yang bersumber dari APBN. Apalagi, saat ini APBN sedang mengalami kontraksi akibat penerimaan pajak," kata Misbakhun melalui siaran persnya yang diterima di Jakarta, Sabtu (24/12).

Pernyataan Misbakhun menanggapi rencana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menerapkan Program PINA dengan memanfaatkan antara lain sumber-sumber pembiayaan jangka panjang, misalnya dari dana pensiun dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Pada penerapan program ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menggandeng swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Misbakhun memuji langkah Menteri PPN/Kepala Bappenas yang menggulirkan program PINA sehingga diperkirakan dapat menyelematkan program infrastruktur yang direncanakan Presiden Joko Widodo. "PINA itu langkah tepat yang menunjukkan Pak Bambang sebagai seorang pemikir ekonomi untuk mencari solusi terhadap kendala keuangan negara," kata politikus Partai Golkar tersebut. (Ant)

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Sucipto

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: