Portal Berita Ekonomi Minggu, 28 Mei 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 15:15 WIB. G7 - Para pemimpin G7 terbelah mengenai isu perubahan iklim.
  • 15:11 WIB. Korea Utara - Kim Jong-Un pimpin pengujian sistem senjata anti-pesawat terbang terbaru mereka.
  • 15:08 WIB. Virus Zika - India telah melaporkan beberapa kasus infeksi virus zika menurut WHO.
  • 15:05 WIB. Islamic State - Pasukan Irak berusaha rebut kantung terakhir Islamic State atau ISIS di Mosul.
  • 14:59 WIB. Sri Lanka - Sri Lanka harapkan bantuan internasional untuk atasi dampak banjir di dalam negeri.
  • 14:39 WIB. Jakarta - Djarot minta halte Transjakarta Kampung Melayu beroperasi lagi besok sore.
  • 14:10 WIB. Pemilu - Partai Demokrat: Presidential threshold sudah tidak dibutuhkan lagi.
  • 14:08 WIB. Medsos - Polda Jatim tangkap pemilik akun Instagram penghina Kapolri.
  • 13:26 WIB. DPD - Mantan pimpinan Laode Ida nilai saat ini DPD mirip LSM plat merah.
  • 13:07 WIB. Beijing - China's reforms not enough to arrest mounting debt: Moody's.
  • 12:33 WIB. Golkar - Aburizal Bakrie: Golkar harus calonkan wakil untuk dampingi Jokowi di Pilpres 2019.
  • 12:23 WIB. INKA - Bangladesh dan Tanzania borong 300 kereta buatan INKA.
  • 12:22 WIB. Spanyol - Mahkamah Agung Spanyol menolak banding yang diajukan Lionel Messi.

Presiden Jokowi: Konservasi Harus Bertahan di Hutan Adat

Foto Berita Presiden Jokowi: Konservasi Harus Bertahan di Hutan Adat
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Presiden Joko Widodo mengatakan fungsi konservasi harus tetap dipertahankan oleh masyarakat yang mengelola hutan adat.

"Perlu saya ingatkan untuk hutan konservasi yang berubah statusnya menjadi hutan adat atau hutan hak, maka fungsi konservasi tetap harus dipertahankan, tidak boleh diubah fungsinya," kata Presiden dalam sambutannya saat Pencanangan Pengakuan Hutan Adat Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta pada Jumat (30/12/2016).

Menurut Jokowi, hutan adat tersebut juga tidak boleh diperjualbelikan oleh masyarakat. Presiden menjelaskan pemerintah memberikan pengelolaan hutan adat kepada masyarakat secara langsung, bukan kepada korporasi.

Seluas 13.122,3 hektare hutan adat diberikan pemerintah kepada sembilan kelompok masyarakat adat melalui Surat Keputusan hutan adat.

Pemerintah, ujar Kepala Negara, masih mengkaji lahan hutan seluas 12,7 juta hektare untuk hutan tanaman rakyat termasuk hutan adat.

"12,7 juta hektare yang akan terus kita bagikan. Tetapi kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada kelompok tani, kepada masyarakat adat. Sehingga betul-betul yang menikmati kekayaan hutan kita adalah rakyat, masyarakat dan masyarakat adat," ujar Jokowi.

Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, sembilan kawasan yang telah memenuhi peraturan perundangan hutan adat yaitu Hutan Adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba seluas 313,99 Ha, Hutan Adat Marga Serampas di Kabupaten Merangin seluas 130 Ha, Hutan Adat Wana Posangke di Kabupaten Morowali Utara seluas 6.212 Ha dan Hutan Adat Kasepuhan Karang di Kabupaten Lebak seluas 486 Ha.

Kemudian Hutan Adat Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang di Kabupaten Kerinci seluas 39,04 Ha, Hutan Adat Bukit Tinggai di Kabupaten Kerinci seluas 41,27 Ha, Hutan Adat Tigo Luhah Permenti Yang Berenam di Kabupaten Kerinci seluas 276 Ha juga termasuk ke dalam hutan adat 2016.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan di Kabupaten Kerinci seluas 452 Ha dan Hutan Adat Tombak Haminjon di Kabupaten Humbang Hasudutan seluas 5.172 Ha.

Siti menambahkan beberapa manfaat dapat diperoleh dari akses pengelolaan hutan adat yaitu pengelolaan berdasarkan kearifan lokal, pemanfaatan keanekaragaman hayati dan budaya yang dimiliki, serta penyelesaian konflik berkepanjangan.

Penetapan hutan adat, ujar Menteri, juga berguna untuk menata dan menguatkan kekuatan domestik berbasis kearifan lokal, mengendalikan perubahan iklim dan mengatasi emisi global serta aktualisasi partikularistik wilayah dan masyarakat. (Ant)

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Hutan

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,563.12 3,526.98
British Pound GBP 1.00 17,216.98 17,042.92
China Yuan CNY 1.00 1,944.89 1,925.67
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,361.00 13,229.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,932.57 9,827.82
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,714.53 1,697.57
Dolar Singapura SGD 1.00 9,640.67 9,544.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,957.64 14,808.54
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,125.38 3,090.89
Yen Jepang JPY 100.00 11,971.15 11,847.57

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5716.815 13.382 547
2 Agriculture 1803.514 0.219 21
3 Mining 1365.142 8.539 43
4 Basic Industry and Chemicals 617.827 0.932 66
5 Miscellanous Industry 1478.993 4.609 42
6 Consumer Goods 2523.638 -9.955 40
7 Cons., Property & Real Estate 495.589 0.371 63
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1156.860 19.515 59
9 Finance 913.941 0.109 89
10 Trade & Service 898.255 3.266 124
No Code Prev Close Change %
1 UNIC 4,030 4,990 960 23.82
2 BMSR 119 146 27 22.69
3 MTSM 304 358 54 17.76
4 HOME 262 300 38 14.50
5 BJBR 1,960 2,240 280 14.29
6 UNIT 246 278 32 13.01
7 NIPS 416 470 54 12.98
8 RANC 426 478 52 12.21
9 AGRS 195 218 23 11.79
10 CASS 770 860 90 11.69
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 198 156 -42 -21.21
2 BSWD 2,340 1,890 -450 -19.23
3 CMPP 139 120 -19 -13.67
4 VICO 320 278 -42 -13.12
5 GSMF 118 104 -14 -11.86
6 DART 388 352 -36 -9.28
7 BVIC 316 292 -24 -7.59
8 GMTD 7,500 7,000 -500 -6.67
9 IDPR 1,330 1,250 -80 -6.02
10 LPIN 1,200 1,130 -70 -5.83
No Code Prev Close Change %
1 INPC 103 99 -4 -3.88
2 SRIL 314 340 26 8.28
3 PGAS 2,460 2,540 80 3.25
4 BUMI 354 366 12 3.39
5 TLKM 4,360 4,470 110 2.52
6 MLPL 246 238 -8 -3.25
7 PBRX 496 498 2 0.40
8 UNTR 24,100 24,575 475 1.97
9 BBCA 17,475 17,575 100 0.57
10 MNCN 1,825 1,880 55 3.01