Portal Berita Ekonomi Rabu, 18 Januari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • Nokia 6 - Preorder Nokia 6 mencapai satu juta unit dalam waktu seminggu.
  • Tata Motors - Tata Motors tertarik bergabung dengan Pemerintah Indonesia untuk merealisasikan Mobil Pedesaan
  • Madrid - Tekan polusi udara, kota Madrid larang penggunaan mobil pribadi di tahun 2019
  • REI - REI DIY targetkan pembangunan rumah 1.500 unit di tahun 2017.
  • Lampung - Neraca perdagangan luar negeri Lampung catatkan surplus US$220,32 juta.
  • Thailand - Penjualan menurun di Thailand, Toyota tidak akan menambah jatah ekspor kesana
  • BPJS - BPJS Ketenagakerjaan lampaui target dana kepersertaan pada 2016 sebesar Rp260,54 triliun.
  • Piala Afrika (18/1) - Ghana 1 - 0 Uganda
  • Piala Afrika (18/1) - Mesir 0 - 0 Mali

HNSI: Jangan Beri Asuransi ke Nelayan dengan Alat Tangkap Ilegal

Foto Berita HNSI: Jangan Beri Asuransi ke Nelayan dengan Alat Tangkap Ilegal
Warta Ekonomi.co.id, Medan -

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Sumatera Utara minta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan agar nelayan tradisional yang menggunakan alat tangkap ramah lingkungan yang diberikan asuransi.

"Nelayan yang menggunakan alat tangkap ilegal, dan jangan diberikan bantuan asuransi karena dianggap tidak mendukung program pemerintah," kata Sekretaris DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumut, Pendi Pohan di Medan, Senin (2/1/2017).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menurut dia, harus lebih selektif dalam pemberian bantuan asuransi itu, dan jangan sampai orang yang tidak berhak menerimanya justru mendapatkan bantuan.

"Hal itu, justru akan merugikan pemerintah, dan harus diantisipasi agar tidak kecolongan lagi, seperti tahun-tahun sebelumnya," ujar Pendi.

Ia menyebutkan, nelayan yang diberikan asuransi itu, menggunakan kapal penangkap ikan dibawah 10 GT, dan dilengkapi dengan surat kapal, serta keterangan lainnya yang diperlukan. Dengan demikian diharapkan, tidak akan terjadi pemalsuan identitas diri nelayan dan adanya dugaan permainan, dalam memperoleh asuransi dari pemerintah tersebut.

"KKP jangan sampai kebobolan, dalam pemberian asuransi kepada nelayan kecil tersebut," ucapnya.

Pendi mengatakan, selain nelayan tradisional itu, anak buah kapal (ABK) yang bekerja di perusahaan kapal penangkap ikan, juga dapat diberikan bantuan asuransi. Sebab, mereka juga status nelayan penangkap ikan, dan memiliki penghasilan kecil, hanya diberikan gaji oleh pengusaha kapal penangkap ikan tersebut.

"Pemerintah melalui KKP, perlu memikirkan ABK tersebut, dan dapat diberikan bantuan asuransi," kata mantan Ketua DPC HNSI Kota Medan.

Sementara itu, jumlah nelayan tradisional yang mendapatkan bantuan asuransi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumut tahun 2016, tercatat 10 ribu orang. Diharapkan pada tahun 2017, dan 20 ribu lagi nelayan tradisional Sumut dapat bantuan asuransi.Jumlah nelayan tradisional tercatat di DKP Sumut sebanyak 250 ribu orang. (Ant)

Tag: Nelayan

Penulis: ***

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5266.938 -3.073 541
2 Agriculture 1885.940 12.223 21
3 Mining 1396.131 1.193 43
4 Basic Industry and Chemicals 534.340 -1.838 66
5 Miscellanous Industry 1334.917 11.556 42
6 Consumer Goods 2335.552 -13.929 39
7 Cons., Property & Real Estate 518.602 0.971 63
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1053.013 5.208 56
9 Finance 801.764 0.204 89
10 Trade & Service 847.173 -4.711 122
No Code Prev Close Change %
1 BINA 338 422 84 24.85
2 OASA 292 364 72 24.66
3 HOTL 149 180 31 20.81
4 BIPI 115 137 22 19.13
5 SMDM 81 95 14 17.28
6 SSIA 525 605 80 15.24
7 IBST 1,850 2,100 250 13.51
8 BOLT 855 970 115 13.45
9 MYTX 62 70 8 12.90
10 NRCA 386 434 48 12.44
No Code Prev Close Change %
1 PLAS 320 248 -72 -22.50
2 TALF 420 360 -60 -14.29
3 CENT 161 142 -19 -11.80
4 BNLI 745 670 -75 -10.07
5 JAWA 173 157 -16 -9.25
6 MCOR 212 193 -19 -8.96
7 AMRT 615 560 -55 -8.94
8 LMPI 162 148 -14 -8.64
9 INAF 4,100 3,750 -350 -8.54
10 SMBR 2,180 1,995 -185 -8.49
No Code Prev Close Change %
1 BIPI 115 137 22 19.13
2 BUMI 410 420 10 2.44
3 DSFI 164 175 11 6.71
4 MCOR 212 193 -19 -8.96
5 WSBP 585 590 5 0.85
6 LEAD 128 133 5 3.91
7 INCO 2,510 2,490 -20 -0.80
8 BRMS 77 80 3 3.90
9 SSIA 525 605 80 15.24
10 AGII 910 915 5 0.55