Portal Berita Ekonomi Sabtu, 25 Februari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • DILD -  PT Intiland Development Tbk ingin bangun Kota Baru Maja, Banten 2 tahun lagi.
  • FASSA - PT Fajar Surya Wisesa Tbk. membukukan kenaikan penjualan sebesar 18,44% sepanjang tahun lalu menjadi Rp5,87 triliun.
  • ASGR - PT Astra Graphia Tbk. bukukan pendapatan bersih sebesar Rp 2,71 triliun atau meningkat sebesar 2% dibandingkan capaian yang diraih pada 2015.
  • ASN - Pemkab Minahasa Tenggara dapatkan penambahan ASN, khusus tenaga kesehatan.
  • Jakarta - PAN masih belum memutuskan dukungannya dalam Pilkada DKI Jakarta
  • Maluku - Gempa berkekuatan 5,2 SR mengguncang Barat Laut Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku.
  • New York - The Dow gained 11.44 points (0.05 per cent) to close at 20,821.76 on Friday (24/2), but was up one per cent for the week on the back of an extraordinary rally.
  • New York - The S&P 500 added 3.53 points (0.15 per cent) to 2,367.34 on Friday (24/2).
  • New York - The Nasdaq rose 9.80 points (0.17 per cent) to 5,845.31 on Friday (24/2).
  • New York - U.S. West Texas Intermediate settled down 46 cents at $53.99 a barrel on Friday (24/2), ending the week's trade 1.1 percent higher.
  • London - Benchmark Brent crude oil was down 58 cents at $56 a barrel by 2:35 p.m. ET (1935 GMT) on Friday (24/2).
  • Bengkulu - BMKG peringatkan warga Bengkulu waspadai potensi bencana banjir dan longsor.
  • NTT - Gubernur Frans Lebu Raya dorong penyaluran KUR dari lembaga jasa keuangan di NTT.

HNSI: Jangan Beri Asuransi ke Nelayan dengan Alat Tangkap Ilegal

Foto Berita HNSI: Jangan Beri Asuransi ke Nelayan dengan Alat Tangkap Ilegal
Warta Ekonomi.co.id, Medan -

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Sumatera Utara minta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan agar nelayan tradisional yang menggunakan alat tangkap ramah lingkungan yang diberikan asuransi.

"Nelayan yang menggunakan alat tangkap ilegal, dan jangan diberikan bantuan asuransi karena dianggap tidak mendukung program pemerintah," kata Sekretaris DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumut, Pendi Pohan di Medan, Senin (2/1/2017).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menurut dia, harus lebih selektif dalam pemberian bantuan asuransi itu, dan jangan sampai orang yang tidak berhak menerimanya justru mendapatkan bantuan.

"Hal itu, justru akan merugikan pemerintah, dan harus diantisipasi agar tidak kecolongan lagi, seperti tahun-tahun sebelumnya," ujar Pendi.

Ia menyebutkan, nelayan yang diberikan asuransi itu, menggunakan kapal penangkap ikan dibawah 10 GT, dan dilengkapi dengan surat kapal, serta keterangan lainnya yang diperlukan. Dengan demikian diharapkan, tidak akan terjadi pemalsuan identitas diri nelayan dan adanya dugaan permainan, dalam memperoleh asuransi dari pemerintah tersebut.

"KKP jangan sampai kebobolan, dalam pemberian asuransi kepada nelayan kecil tersebut," ucapnya.

Pendi mengatakan, selain nelayan tradisional itu, anak buah kapal (ABK) yang bekerja di perusahaan kapal penangkap ikan, juga dapat diberikan bantuan asuransi. Sebab, mereka juga status nelayan penangkap ikan, dan memiliki penghasilan kecil, hanya diberikan gaji oleh pengusaha kapal penangkap ikan tersebut.

"Pemerintah melalui KKP, perlu memikirkan ABK tersebut, dan dapat diberikan bantuan asuransi," kata mantan Ketua DPC HNSI Kota Medan.

Sementara itu, jumlah nelayan tradisional yang mendapatkan bantuan asuransi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumut tahun 2016, tercatat 10 ribu orang. Diharapkan pada tahun 2017, dan 20 ribu lagi nelayan tradisional Sumut dapat bantuan asuransi.Jumlah nelayan tradisional tercatat di DKP Sumut sebanyak 250 ribu orang. (Ant)

Tag: Nelayan

Penulis: ***

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5385.906 13.158 539
2 Agriculture 1841.223 10.982 21
3 Mining 1419.623 -11.021 43
4 Basic Industry and Chemicals 565.553 5.187 66
5 Miscellanous Industry 1365.621 14.073 42
6 Consumer Goods 2374.993 14.543 39
7 Cons., Property & Real Estate 517.048 -2.460 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1062.681 -2.767 56
9 Finance 829.581 -0.573 89
10 Trade & Service 871.468 6.466 122
No Code Prev Close Change %
1 VRNA 95 117 22 23.16
2 DGIK 129 153 24 18.60
3 JAWA 133 149 16 12.03
4 MGNA 102 114 12 11.76
5 IKBI 350 386 36 10.29
6 ARII 338 370 32 9.47
7 KRAH 2,680 2,900 220 8.21
8 KBLI 318 344 26 8.18
9 SRIL 280 302 22 7.86
10 ASJT 580 625 45 7.76
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 190 125 -65 -34.21
2 ICON 494 376 -118 -23.89
3 KOIN 320 250 -70 -21.88
4 CMPP 113 100 -13 -11.50
5 BIPP 97 89 -8 -8.25
6 BUMI 360 332 -28 -7.78
7 FREN 54 50 -4 -7.41
8 MAMI 73 68 -5 -6.85
9 CTBN 5,200 4,850 -350 -6.73
10 BCIP 182 170 -12 -6.59
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 190 125 -65 -34.21
2 BUMI 360 332 -28 -7.78
3 BABP 67 67 0 0.00
4 DGIK 129 153 24 18.60
5 ELTY 52 50 -2 -3.85
6 BRPT 2,310 2,250 -60 -2.60
7 MCOR 328 336 8 2.44
8 SRIL 280 302 22 7.86
9 SMDM 87 84 -3 -3.45
10 AGRO 975 980 5 0.51