Portal Berita Ekonomi Selasa, 30 Mei 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 16:37 WIB. Pansus KPK - Fahri Hamzah: Hanya PKS dan Demokrat yang tidak kirim nama pansus KPK.
  • 16:32 WIB. Jakarta - Presiden Jokowi kumpulkan menteri Kabinet Kerja untuk bahas draf Visi Indonesia 2045.
  • 16:14 WIB. KPPU - KPPU menjatuhkan denda Rp212 miliar pada kurun Januari-April 2017.
  • 16:10 WIB. PNM - Permodalan Nasional Madani menargetkan dua juta nasabah super mikro pada 2017.
  • 16:00 WIB. GBK - Stadion Utama Gelora Bung Karno tidak akan jadi venue untuk Timnas Indonesia saat Asian Games 2018.
  • 15:59 WIB. Italia - Dokter memutuskan Valentino Rossi belum siap turun di MotoGP Italia.
  • 15:52 WIB. Filipina - Filipina peringatkan militan untuk segera menyerah.
  • 15:51 WIB. Korea Utara - Korea Utara sebut peluncuran rudal balistik mereka sukses.
  • 15:46 WIB. Lebaran - DPR melalui Komisi VI akan memanggil para BUMN sektor transportasi untuk mempersiapkan angkutan transportasi pada arus mudik Lebaran.
  • 15:20 WIB. Hoax - Gubernur Jabar Ahmad Heryawan jadi korban hoax pesan berantai.
  • 15:18 WIB. JK - Wapres JK dengan tegas minta Polri untuk tangkap ormas pelaku intimidasi warga sipil.
  • 15:17 WIB. Mudik Lebaran - Organda Bali siapkan ratusan armada untuk mudik lebaran.
  • 15:17 WIB. Malware - Malware baru infeksi 36 juta perangkat android.
  • 15:06 WIB. Kartu Kredit - Bank Indonesia berencana memangkas bunga kartu kredit sampai 2,25% pada Juni nanti.
  • 15:06 WIB. Arus Mudik - Ruas jalan tol Pejagan-Pemalang dari Brebes Timur hingga Pemalang dipastikan siap digunakan untuk arus mudik Lebaran 2017.

HNSI: Jangan Beri Asuransi ke Nelayan dengan Alat Tangkap Ilegal

Foto Berita HNSI: Jangan Beri Asuransi ke Nelayan dengan Alat Tangkap Ilegal
Warta Ekonomi.co.id, Medan -

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Sumatera Utara minta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan agar nelayan tradisional yang menggunakan alat tangkap ramah lingkungan yang diberikan asuransi.

"Nelayan yang menggunakan alat tangkap ilegal, dan jangan diberikan bantuan asuransi karena dianggap tidak mendukung program pemerintah," kata Sekretaris DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumut, Pendi Pohan di Medan, Senin (2/1/2017).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menurut dia, harus lebih selektif dalam pemberian bantuan asuransi itu, dan jangan sampai orang yang tidak berhak menerimanya justru mendapatkan bantuan.

"Hal itu, justru akan merugikan pemerintah, dan harus diantisipasi agar tidak kecolongan lagi, seperti tahun-tahun sebelumnya," ujar Pendi.

Ia menyebutkan, nelayan yang diberikan asuransi itu, menggunakan kapal penangkap ikan dibawah 10 GT, dan dilengkapi dengan surat kapal, serta keterangan lainnya yang diperlukan. Dengan demikian diharapkan, tidak akan terjadi pemalsuan identitas diri nelayan dan adanya dugaan permainan, dalam memperoleh asuransi dari pemerintah tersebut.

"KKP jangan sampai kebobolan, dalam pemberian asuransi kepada nelayan kecil tersebut," ucapnya.

Pendi mengatakan, selain nelayan tradisional itu, anak buah kapal (ABK) yang bekerja di perusahaan kapal penangkap ikan, juga dapat diberikan bantuan asuransi. Sebab, mereka juga status nelayan penangkap ikan, dan memiliki penghasilan kecil, hanya diberikan gaji oleh pengusaha kapal penangkap ikan tersebut.

"Pemerintah melalui KKP, perlu memikirkan ABK tersebut, dan dapat diberikan bantuan asuransi," kata mantan Ketua DPC HNSI Kota Medan.

Sementara itu, jumlah nelayan tradisional yang mendapatkan bantuan asuransi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumut tahun 2016, tercatat 10 ribu orang. Diharapkan pada tahun 2017, dan 20 ribu lagi nelayan tradisional Sumut dapat bantuan asuransi.Jumlah nelayan tradisional tercatat di DKP Sumut sebanyak 250 ribu orang. (Ant)

Tag: Nelayan

Penulis: ***

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,574.32 3,537.65
British Pound GBP 1.00 17,183.99 17,005.55
China Yuan CNY 1.00 1,951.00 1,931.50
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,403.00 13,269.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,954.41 9,848.25
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,719.92 1,702.70
Dolar Singapura SGD 1.00 9,659.12 9,559.11
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,917.54 14,763.09
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,130.81 3,095.89
Yen Jepang JPY 100.00 12,087.84 11,965.91

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Mar
3 href="MockTestReporting/" />MockTestReporting/ - Feb
4 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Dec
5 href="mock_isuite/" />mock_isuite/ - Dec
6 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10