Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Keterlambatan Transfer Dana Daerah Dinilai akan Ganggu Program Jokowi

Keterlambatan Transfer Dana Daerah Dinilai akan Ganggu Program Jokowi Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menginginkan Kementerian Keuangan dapat mempercepat proses transfer dana daerah berupa Dana Alokasi Khusus ke kabupaten/kota karena hal itu membantu pengembangan infrastruktur nasional. "Kami sesalkan ada keterlambatan transfer dana daerah sampai 50 persen tahun 2016," kata Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (4/1/2017).

Menurut dia, keterlambatan transfer dana daerah ke kabupaten/kota dinilai akan mengganggu program Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah. Selain itu, lanjutnya, hal tersebut juga dinilai bakal mendorong penguatan ekonomi domestik. Untuk itu, Hipmi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turun tangan mempercepat realisasi transfer dana daerah yang sudah menjadi hak daerah.

Bahlil mengungkapkan, berdasarkan laporan sejumlah Bupati dari kader dan pengusaha anggota Hipmi, kas daerah mengalami kekosongan sehingga terancam tidak dibayar. "Jangan sampai pengusaha daerah ini nanti dianggap wanprestasi oleh bank dan pemasoknya," ujarnya. Ketum Hipmi juga meminta agar pemerintah mengevaluasi teknis penyaluran bantuan dana ke daerah yang kerap terlambat.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun menilai program Pembiayaan Investasi Non-APBN (PINA) dapat menyelamatkan program pembangunan infrastruktur yang direncanakan Presiden Joko Widodo. "Program PINA ini tidak tergantung pada PMN (penyertaan modal negara) yang bersumber dari APBN. Apalagi, saat ini APBN sedang mengalami kontraksi akibat penerimaan pajak," kata Misbakhun melalui siaran persnya yang diterima di Jakarta, Sabtu (24/12).

Pernyataan Misbakhun menanggapi rencana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menerapkan Program PINA dengan memanfaatkan antara lain sumber-sumber pembiayaan jangka panjang, misalnya dari dana pensiun dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Pada penerapan program ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menggandeng swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Misbakhun memuji langkah Menteri PPN/Kepala Bappenas yang menggulirkan program PINA sehingga diperkirakan dapat menyelamatkan program infrastruktur yang direncanakan Presiden Joko Widodo. "PINA itu langkah tepat yang menunjukkan Pak Bambang sebagai seorang pemikir ekonomi untuk mencari solusi terhadap kendala keuangan negara," kata politikus Partai Golkar tersebut. (Ant)

Baca Juga: Tegas! Bule Inggris Eks Napi Narkoba Diusir dari Bali

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Sucipto

Advertisement

Bagikan Artikel: