Portal Berita Ekonomi Jum'at, 20 Januari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • Obligasi - Reliance Capital Management optimistis rating surat utang WOM Finance tidak akan turun setelah akuisisi rampung.
  • Gambia - Gambia melakukan pelantikan presiden baru, Adama Barrow, di Senegal.
  • NISP - PT Bank OCBC NISP Tbk. mengincar nasabah super kaya  di bisnis kartu kreditnya tahun ini.
  • NISP - PT Bank OCBC NISP Tbk. meluncurkan OCBC NISP Voyage, kartu kredit yang terbuat dari logam.

KKP Perpanjang Toleransi Waktu Penerapan Larangan Cantrang

Foto Berita KKP Perpanjang Toleransi Waktu Penerapan Larangan Cantrang
Warta Ekonomi.co.id, Batang -

Kementerian Kelautan dan Perikanan memperpanjang toleransi waktu penerapan larangan penggunaan alat tangkap ikan berupa cantrang bagi nelayan di seluruh daerah. "Perpanjangan toleransi waktu penerapan larangan penggunaan cantrang selama enam bulan itu tertuang pada surat edaran bernomor B.I/SJ/PL.610/I/2017 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Menteri Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja pada 3 Januari 2017," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP M. Zulficar Mochtar di Kabupaten Batang, Rabu (4/1/2017).

Hal tersebut disampaikan Zulficar pada Dialog Interaktif Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan nelayan cantrang di Tempat Pelelangan Ikan Pelabuhan Perikanan Pantai Klidang Lor, Kabupaten Batang. Ia menjelaskan bahwa dengan keluarnya surat edaran tentang pendampingan penggantian alat penangkapan ikan yang dilarang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia itu, maka pemerintah daerah dalam jangka waktu enam bulan akan mengambil langkah-langkah pendampingan atau asistensi sesuai kebutuhan.

Dia menjelaskan langkah-langkah pendampingan yang bisa dilakukan pemerintah daerah adalah membentuk kelompok kerja penanganan penggantian alat penangkapan ikan yang melibatkan kementerian atau lembaga terkait.

Selain itu, memfasilitasi akses pendanaan dan pembiayaan melalui perbankan dan lembaga keuangan nonbank, merelokasi daerah penangkapan ikan, mempercepat proses perizinan alat penangkapan ikan yang diizinkan, memfasilitasi pelatihan penggunaan alat tangkap pengganti yang diizinkan, tidak menerbitkan surat izin penangkapan ikan bagi alat tangkap ikan yang dilarang. "KKP berharap semua pihak yang membidangi kelautan dan perikanan dapat melaksanakan surat edaran ini sesuai tugas dan fungsi masing-masing," ujarnya.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan para nelayan di Kabupaten Batang yang pertama kali menerima informasi mengenai kepastian perpanjangan toleransi waktu penerapan larangan penggunaan cantrang. "Saya berharap informasi ini bisa dibagikan ke nelayan lain di berbagai daerah di Jateng dan daerah lain di Indonesia, serta para nelayan bersedia melaksanakannya," katanya. (Ant)

Tag: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Perikanan

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5298.948 4.164 539
2 Agriculture 1918.809 -0.646 21
3 Mining 1397.304 -5.931 43
4 Basic Industry and Chemicals 537.652 1.169 66
5 Miscellanous Industry 1351.421 3.608 42
6 Consumer Goods 2345.216 -7.413 39
7 Cons., Property & Real Estate 523.147 1.423 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1056.979 1.438 56
9 Finance 806.126 -0.007 89
10 Trade & Service 854.274 7.991 122
No Code Prev Close Change %
1 LMAS 50 67 17 34.00
2 WICO 50 67 17 34.00
3 WAPO 53 67 14 26.42
4 UNIC 2,190 2,720 530 24.20
5 POLY 61 75 14 22.95
6 ARII 366 430 64 17.49
7 PGLI 55 61 6 10.91
8 GZCO 103 113 10 9.71
9 LPIN 5,500 6,000 500 9.09
10 ASRI 380 412 32 8.42
No Code Prev Close Change %
1 PLIN 4,850 3,640 -1,210 -24.95
2 MGNA 139 121 -18 -12.95
3 BCIP 210 183 -27 -12.86
4 OASA 454 410 -44 -9.69
5 YULE 77 71 -6 -7.79
6 BINA 466 430 -36 -7.73
7 MITI 68 63 -5 -7.35
8 MCOR 210 198 -12 -5.71
9 JKON 620 590 -30 -4.84
10 MASA 268 256 -12 -4.48
No Code Prev Close Change %
1 GZCO 103 113 10 9.71
2 ISSP 232 232 0 0.00
3 BIPI 136 141 5 3.68
4 BWPT 320 312 -8 -2.50
5 BUMI 426 420 -6 -1.41
6 SRIL 256 252 -4 -1.56
7 ASRI 380 412 32 8.42
8 BABP 76 79 3 3.95
9 PBRX 432 440 8 1.85
10 LMAS 50 67 17 34.00