Portal Berita Ekonomi Sabtu, 19 Agustus 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 19:21 WIB. iOS - Asus akan hadirkan android O untuk zenfone 3 dan 4.
  • 19:07 WIB. Internet - Google tengah menguji coba aplikasi search yang lebih ringan untuk negara berkembang.
  • 17:39 WIB. Teror Barcelona - Kepolisian Spanyol masih mencari tersangka penyerangan di Barcelona.
  • 17:12 WIB. Rusia - Delapan orang terluka akibat penusukan di sebuah kota di Rusia, polisi tembak mati satu penyerang.
  • 16:56 WIB. Pilgub Jabar - PKS yakin bisa menang pilgub Jabar.
  • 16:56 WIB. Politik - PKS: Semoga SBY-Megawati gak ribut lagi.
  • 16:54 WIB. Jokowi - Presiden Jokowi teken UU Pemilu.
  • 16:50 WIB. Finlandia - Dua orang meninggal dunia, enam lainnya terluka dalam insiden penusukan di Finlandia.
  • 16:48 WIB. Teror Barcelona - Polisi Spanyo sebut jika penyerang di Barcelona mempunyai rencana penyerangan yang lebih besar.
  • 16:16 WIB. Gadget - Nokia 8 resmi hadir dengan kamera ganda dan snapdragon 835.
  • 16:13 WIB. Gadget - HMD Global dikabarkan sedang siapkan penerus Nokia 8 dengan layar lebih besar.

KKP Perpanjang Toleransi Waktu Penerapan Larangan Cantrang

Foto Berita KKP Perpanjang Toleransi Waktu Penerapan Larangan Cantrang
Warta Ekonomi.co.id, Batang -

Kementerian Kelautan dan Perikanan memperpanjang toleransi waktu penerapan larangan penggunaan alat tangkap ikan berupa cantrang bagi nelayan di seluruh daerah. "Perpanjangan toleransi waktu penerapan larangan penggunaan cantrang selama enam bulan itu tertuang pada surat edaran bernomor B.I/SJ/PL.610/I/2017 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Menteri Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja pada 3 Januari 2017," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP M. Zulficar Mochtar di Kabupaten Batang, Rabu (4/1/2017).

Hal tersebut disampaikan Zulficar pada Dialog Interaktif Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan nelayan cantrang di Tempat Pelelangan Ikan Pelabuhan Perikanan Pantai Klidang Lor, Kabupaten Batang. Ia menjelaskan bahwa dengan keluarnya surat edaran tentang pendampingan penggantian alat penangkapan ikan yang dilarang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia itu, maka pemerintah daerah dalam jangka waktu enam bulan akan mengambil langkah-langkah pendampingan atau asistensi sesuai kebutuhan.

Dia menjelaskan langkah-langkah pendampingan yang bisa dilakukan pemerintah daerah adalah membentuk kelompok kerja penanganan penggantian alat penangkapan ikan yang melibatkan kementerian atau lembaga terkait.

Selain itu, memfasilitasi akses pendanaan dan pembiayaan melalui perbankan dan lembaga keuangan nonbank, merelokasi daerah penangkapan ikan, mempercepat proses perizinan alat penangkapan ikan yang diizinkan, memfasilitasi pelatihan penggunaan alat tangkap pengganti yang diizinkan, tidak menerbitkan surat izin penangkapan ikan bagi alat tangkap ikan yang dilarang. "KKP berharap semua pihak yang membidangi kelautan dan perikanan dapat melaksanakan surat edaran ini sesuai tugas dan fungsi masing-masing," ujarnya.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan para nelayan di Kabupaten Batang yang pertama kali menerima informasi mengenai kepastian perpanjangan toleransi waktu penerapan larangan penggunaan cantrang. "Saya berharap informasi ini bisa dibagikan ke nelayan lain di berbagai daerah di Jateng dan daerah lain di Indonesia, serta para nelayan bersedia melaksanakannya," katanya. (Ant)

Tag: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Perikanan

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,582.57 3,546.65
British Pound GBP 1.00 17,306.97 17,133.02
China Yuan CNY 1.00 2,012.92 1,992.84
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,435.00 13,301.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,606.93 10,499.81
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,717.22 1,699.98
Dolar Singapura SGD 1.00 9,842.49 9,740.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,764.63 15,602.07
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,128.06 3,094.70
Yen Jepang JPY 100.00 12,279.50 12,153.69

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5893.841 1.892 559
2 Agriculture 1744.418 -4.747 18
3 Mining 1511.362 10.536 44
4 Basic Industry and Chemicals 611.257 -6.211 67
5 Miscellanous Industry 1346.700 2.582 41
6 Consumer Goods 2518.118 23.928 45
7 Cons., Property & Real Estate 508.533 -2.509 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1240.969 -0.009 60
9 Finance 981.748 -4.628 89
10 Trade & Service 924.803 1.544 130
No Code Prev Close Change %
1 BIMA 91 116 25 27.47
2 TGRA 400 500 100 25.00
3 FISH 2,400 3,000 600 25.00
4 WAPO 81 101 20 24.69
5 ALKA 244 304 60 24.59
6 CMPP 244 304 60 24.59
7 MLPT 446 555 109 24.44
8 PUDP 515 640 125 24.27
9 LION 820 975 155 18.90
10 PTRO 990 1,125 135 13.64
No Code Prev Close Change %
1 BRAM 13,850 11,100 -2,750 -19.86
2 BPFI 500 450 -50 -10.00
3 WINS 264 242 -22 -8.33
4 KBLV 980 900 -80 -8.16
5 BBHI 183 170 -13 -7.10
6 DGIK 74 69 -5 -6.76
7 PYFA 206 194 -12 -5.83
8 TGKA 2,500 2,370 -130 -5.20
9 TPIA 24,575 23,300 -1,275 -5.19
10 MAMI 78 74 -4 -5.13
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 348 344 -4 -1.15
2 VRNA 98 95 -3 -3.06
3 MPPA 690 750 60 8.70
4 MLPL 214 218 4 1.87
5 GGRM 70,950 74,000 3,050 4.30
6 BBCA 18,900 18,700 -200 -1.06
7 PGAS 2,120 2,160 40 1.89
8 TLKM 4,770 4,780 10 0.21
9 HMSP 3,690 3,740 50 1.36
10 ASII 7,850 7,900 50 0.64