Portal Berita Ekonomi Minggu, 22 Januari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • Antraks - YLKI minta pemerintah cepat tangani dugaan kasus virus antraks di Kabupaten Kulon Progo.
  • Bulog - Bulog Cianjur pasok kebutuhan pokok untuk progam e-warong Kota Sukabumi.
  • Anthraks - Wakil Ketua Komisi IX DPR Partaonan Daulay minta pemerintah serius sikap dugaan virus anthraks di Kulon Progo.
  • Vietnam - Kepolisian Vietnam tahan seorang warga karena sebar informasi yang diduga berisi propaganda antipemerintah.
  • Australia Open - Federer melaju ke perempat final Australia Open usai menang atas Nishikori 6-7 (4), 6-4, 6-1, 4-6, dan 6-3.
  • Rod Laver -  Juara bertahan Australia Open Angelique Kerber harus tersingkir di babak keempat usai kalah 2-6 dan 3-6 dari petenis AS Coco Vandeweghe
  • Agrikultur - Nelayan cantrang masih menunggu kepastian untuk tetap dapat melaut sembari mengurus peralihan alat penangkap ikan.

Komisi XI Desak Menkeu Jelaskan Alasan Pemutusan Hubungan dengan JP Morgan

Foto Berita Komisi XI Desak Menkeu Jelaskan Alasan Pemutusan Hubungan dengan JP Morgan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan mengkritik langkah Kementerian Keuangan yang hubungan kemitraan dengan JP Morgan Chase Bank NA. Dia meminta Kemenkeu menjelaskan secara terbuka kepada publik atas hasil riset dan penilaian yang dilakukan JP Morgan.

Diketahui, pemutusan hubungan ini dilatarbelakangi oleh hasil riset yang dibuat bank asal Amerika Serikat (AS) tersebut yang dianggap mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional. "Ini penting untuk menghindari terjadinya disinformasi publik atas keputusan pemerintah tersebut," kata Marwan dalam pesan tertulisnya kepada Warta Ekonomi, Rabu (4/1/2017).

Politisi Partai Demokrat ini menilai pemerintah terlalu reaktif dalam menanggapi hasil kajian JP Morgan. Sikap itu, kata Marwan, dapat memicu reaksi negatif dari para investor yang saat ini sedang dan akan masuk ke Indonesia. "Untuk itu tetap diperlukan penjelasan yang lengkap dari pemerintah Indonesia terkait hal ini, juga rencana aksi nyata pemerintah untuk tetap menyakinkan investor. Terlebih lagi saat ini Indonesia sangat membutuhkan kontribusi Investor dalam penerbitan SBN untuk menutupi defisit APBN yang semakin melebar," imbuhnya.

Sebagai Wakil Ketua Komisi bidang perbankan dan keuangan DPR, Marwan meminta JP Morgan sebagai lembaga Keuangan Internasional untuk mengedepankan  prinsip profesionallisme, akuntabilitas, bertanggung jawab, serta secara terbuka dapat menjelaskan kepada pemerintah dan publik terkait metodelogi dan indikator yang digunakan, sehingga berujung pada rekomendasi penurunan level investasi dari  “overweight” menjadi “underweight”.

Keputusan pemerintah mengakhiri hubungan kemitraan telah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada JP Morgan melalui surat bertanggal 17 November 2016,  dan sesuai hasil rapat pada 1 Desember 2016, diputuskan pula pengakhiran kontrak kerja sama antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan JP Morgan sebagai bank persepsi. Secara ringkas dapat disampikan bahwa riset yang dilakukan oleh JP Morgan tanggal 13 November 2016 tentang kondisi pasar keuangan di Indonesia pasca terpilihnya Donald trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS).

JP Morgan menyebutkan imbal hasil surat utang tenor 10 tahun naik dari 1,85 persen menjadi 2,15 persen pasca terpilihnya Trump. Kenaikan tingkat imbal hasil dan gejolak pasar obligasi ini mendongkrak risiko premium di pasar negara-negara yang pasarnya berkembang (emerging market). Hal ini memicu kenaikan Credit Default Swaps (CDS) Brasil dan Indonesia, sehingga berpotensi mendorong arus dana keluar dari negara-negara tersebut. Bersandarkan kepada riset tersebut, JP Morgan merekomendasikan pengaturan ulang alokasi portofolio para investor. Sebab, JP Morgan memangkas dua level rekomendasi Indonesia dari “overweight” menjadi “underweight”.

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), JPMorgan Chase Bank NA

Penulis: Ferry Hidayat

Editor: Sucipto

Foto: Ferry Hidayat

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5254.311 -44.637 539
2 Agriculture 1894.581 -24.228 21
3 Mining 1381.906 -15.398 43
4 Basic Industry and Chemicals 534.376 -3.276 66
5 Miscellanous Industry 1329.269 -22.152 42
6 Consumer Goods 2332.767 -12.449 39
7 Cons., Property & Real Estate 521.596 -1.551 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1029.623 -27.356 56
9 Finance 800.382 -5.744 89
10 Trade & Service 857.727 3.453 122
No Code Prev Close Change %
1 DEWA 54 72 18 33.33
2 PLIN 3,640 4,550 910 25.00
3 NAGA 175 218 43 24.57
4 SKLT 795 925 130 16.35
5 PTSN 66 76 10 15.15
6 WOMF 197 226 29 14.72
7 BRMS 78 89 11 14.10
8 NIKL 3,010 3,400 390 12.96
9 UNSP 50 56 6 12.00
10 IKAI 82 90 8 9.76
No Code Prev Close Change %
1 INCF 480 390 -90 -18.75
2 UNIC 2,720 2,230 -490 -18.01
3 WAPO 67 57 -10 -14.93
4 TBMS 785 680 -105 -13.38
5 ARTA 282 246 -36 -12.77
6 PGLI 61 54 -7 -11.48
7 AHAP 196 174 -22 -11.22
8 POLY 75 67 -8 -10.67
9 PLAS 228 206 -22 -9.65
10 MGNA 121 110 -11 -9.09
No Code Prev Close Change %
1 DEWA 54 72 18 33.33
2 UNSP 50 56 6 12.00
3 BRMS 78 89 11 14.10
4 ENRG 50 50 0 0.00
5 TLKM 3,970 3,830 -140 -3.53
6 SRIL 252 250 -2 -0.79
7 PBRX 440 442 2 0.45
8 ADRO 1,730 1,730 0 0.00
9 KREN 438 446 8 1.83
10 BHIT 136 142 6 4.41