Portal Berita Ekonomi Rabu, 24 Mei 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 22:50 WIB. Bom Manchester- Pasca ledakan di konser Ariana Grande, Manchester, Kota New York terapkan siaga satu.
  • 22:47 WIB. Kemenlu- Tiga WNI selamat dalam serangan di Konser Ariana Grande, Manchester.
  • 22:46 WIB. JKN- Profesor UI¬†Hasbullah Thabrany mengatakan pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional kecil sehingga memicu persoalan defisit anggaran.
  • 22:45 WIB. CPIN- Presdir Charoen Indonesia Tjiu Thomas mengatakan proses akuisisi Seven Eleven (sevel) menghabiskan dana sekitar Rp1 triliun.
  • 22:41 WIB. DPR- Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR meminta resolusi Uni Eropa terkait dengan minyak kelapa sawit dan deforestasi harus ditinjau ulang.
  • 22:40 WIB. Mudik 2017- ASDP Indonesia Ferry siap mengangkut penumpang penyeberangan yang diperkirakan mencapai 4,95 juta penumpang.
  • 22:38 WIB. Pungli- Seorang ketua RT di Kota Banjarbaru, Kalsel ditangkap tim satgas pungli karena meminta uang dalam pengurusan sertifikat program agraria nasional.
  • 22:37 WIB. WTP- KPK minta pemerintah makin memperkecil celah korupsi di Kementerian/Lembaga usai mendapat predikat WTP dari BPK
  • 22:35 WIB. Jubir KPK-¬†"Penolakan praperadilan Miryam S Haryani mununjukkan keinginan DPR untuk mengajukan hak angket jelas tidak relevan".
  • 22:33 WIB. Sweeping- Kepolisian Resor Metro Bekasi ormas tidak boleh sembarang melakukan aksi sweeping karena melanggar dua pasal pidana.

Program Infrastruktur Jokowi Mangkrak Menteri PUPR Layak Dicopot

Foto Berita Program Infrastruktur Jokowi Mangkrak Menteri PUPR Layak Dicopot
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ada Tim Mafia Lama di PU yang Hambat  Pembangunan proyek Infrastruktur yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo selama ini, sehingga berpengaruh pada percepatan pertumbuhan Ekonomi nasional yang setiap tahun di canangkan pemerintah .

Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono mengatakan, "Pembangunan proyek Infrastruktur seperti Jalan Tol sepanjang 1000 km, Jalan perbatasan antar negara, satu juta Pembangunan rumah, 49 waduk semuanya mangkrak di bawah pimpinan menteri PU Basuki Hadimuljono," tegasnya dalam pers rilis yang diterima di Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Lanjutnya, Penyebab mangkraknya proyek-proyek tersebut disebabkan Karena adanya dugaan pratek permafian di Kementerian PUPR dengan modus operandi pencaloan proyek proyek Pembangunan Infrastruktur.

Diduga para mafia lama di PU yang bangkit diera Basuki Hadi Muljono, banyak melakukan pengaturan penempatan Satker-Satker dan Kepala balai didaerah daerah untuk mengatur dan mengelola anggaran kementerian PUPR agar memuluskan paket proyek di PUPR untuk para mafia PU didaerah berprofesi sebagai Kontraktor.

Perlu diketahui dari target Presiden Joko Widodo membangun 1000 km jalan Tol secara nasional dalam 5 tahun baru selesai 100 km dan itupun baru selesai dibangun kontruksi, dan baru bisa membebaskan lahan untuk jalan Tol baru sepanjang 200 Km sampai akhir november 2016, "artinya Dua tahun baru 10 persen itupun baru kontruksi saja", ujarnya.

Nah Sementara pemerintahan Joko Widodo efektif tinggal 2 tahun lagi diperkirakan sampai jelang pilpres hanya mencapai 20 persen realisasinya itupun baru kontruksi.

Terkait Pembangunan waduk dan program revitalisasi waduk serta sarana pertanian yang diharapkan bisa mempercepat programan swasembada pangan untuk menciptakan ketahanan pangan juga akan gagal di 2017 sebab walaupun sudah ada 25 kontrak Pembangunan waduk itupun belum Ada realisasinya Karena ketidakmampuan Menteri PU dalam berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan persoalan pembebasan lahan.

Dari serapan anggaran kementrian PUPR yang hampir 90 persen tapi output yang dihasilkan tidak sesuai ini artinya ada kebocoran anggaran di PUPR ,hal ini dibuktikan dengan banyak pesakitan dari operasi tangkap tangan di PUPR oleh KPK.

"Yang diharapkan dari proyek pembangunan Infrastruktur bisa menciptakan lapangan kerja baru dan meyerap angkatan kerja baru disektor Infrastruktur juga tidak berhasil." ungkapnya.

Nah kalau udah begini kinerja menteri PUPR yang berasal dari dalam kementerian PU yang seharusnya bisa diandalkan Joko Widodo untuk mensukseskan program Pembangunan proyek Infrastruktur ternyata justru akan membuat kegagalan bagi pemerintahan.

Tag: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), FX Arief Poyuono, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Joko Widodo (Jokowi), Infrastruktur

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5730.613 -18.832 547
2 Agriculture 1797.715 -11.949 21
3 Mining 1361.890 -0.764 43
4 Basic Industry and Chemicals 618.541 -7.806 66
5 Miscellanous Industry 1471.438 -10.826 42
6 Consumer Goods 2543.201 26.985 40
7 Cons., Property & Real Estate 496.473 -0.022 63
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1140.329 -14.178 59
9 Finance 921.462 -7.184 89
10 Trade & Service 903.367 -3.587 124
No Code Prev Close Change %
1 GREN 154 193 39 25.32
2 ESTI 114 136 22 19.30
3 MDRN 55 63 8 14.55
4 CEKA 1,700 1,930 230 13.53
5 BKDP 72 80 8 11.11
6 SQMI 550 600 50 9.09
7 AGRO 765 830 65 8.50
8 WICO 472 510 38 8.05
9 BMAS 350 378 28 8.00
10 SULI 220 236 16 7.27
No Code Prev Close Change %
1 UNIT 288 218 -70 -24.31
2 DNAR 286 244 -42 -14.69
3 CMPP 173 150 -23 -13.29
4 INCF 200 175 -25 -12.50
5 INCI 398 356 -42 -10.55
6 YULE 67 60 -7 -10.45
7 PALM 450 404 -46 -10.22
8 VRNA 108 98 -10 -9.26
9 BBHI 220 200 -20 -9.09
10 LRNA 167 153 -14 -8.38
No Code Prev Close Change %
1 BUMI 398 380 -18 -4.52
2 BBCA 17,650 17,700 50 0.28
3 PBRX 505 498 -7 -1.39
4 MDRN 55 63 8 14.55
5 TLKM 4,470 4,400 -70 -1.57
6 BNLI 665 650 -15 -2.26
7 BBRI 14,625 14,475 -150 -1.03
8 GPRA 84 85 1 1.19
9 KBLI 525 525 0 0.00
10 AGRO 765 830 65 8.50