Program Infrastruktur Jokowi Mangkrak Menteri PUPR Layak Dicopot

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ada Tim Mafia Lama di PU yang Hambat ?Pembangunan proyek Infrastruktur yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo selama ini, sehingga berpengaruh pada percepatan pertumbuhan Ekonomi nasional yang setiap tahun di canangkan pemerintah .

Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono mengatakan, "Pembangunan proyek Infrastruktur seperti Jalan Tol sepanjang 1000 km, Jalan perbatasan antar negara, satu juta Pembangunan rumah, 49 waduk semuanya mangkrak di bawah pimpinan menteri PU Basuki Hadimuljono," tegasnya dalam pers rilis yang diterima di Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Lanjutnya, Penyebab mangkraknya proyek-proyek tersebut disebabkan Karena adanya dugaan pratek permafian di Kementerian PUPR dengan modus operandi pencaloan proyek proyek Pembangunan Infrastruktur.

Diduga para mafia lama di PU yang bangkit diera Basuki Hadi Muljono, banyak melakukan pengaturan penempatan Satker-Satker dan Kepala balai didaerah daerah untuk mengatur dan mengelola anggaran kementerian PUPR agar memuluskan paket proyek di PUPR untuk para mafia PU didaerah berprofesi sebagai Kontraktor.

Perlu diketahui dari target Presiden Joko Widodo membangun 1000 km jalan Tol secara nasional dalam 5 tahun baru selesai 100 km dan itupun baru selesai dibangun kontruksi, dan baru bisa membebaskan lahan untuk jalan Tol baru sepanjang 200 Km sampai akhir november 2016, "artinya Dua tahun baru 10 persen itupun baru kontruksi saja", ujarnya.

Nah Sementara pemerintahan Joko Widodo efektif tinggal 2 tahun lagi diperkirakan sampai jelang pilpres hanya mencapai 20 persen realisasinya itupun baru kontruksi.

Terkait Pembangunan waduk dan program revitalisasi waduk serta sarana pertanian yang diharapkan bisa mempercepat programan swasembada pangan untuk menciptakan ketahanan pangan juga akan gagal di 2017 sebab walaupun sudah ada 25 kontrak Pembangunan waduk itupun belum Ada realisasinya Karena ketidakmampuan Menteri PU dalam berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan persoalan pembebasan lahan.

Dari serapan anggaran kementrian PUPR yang hampir 90 persen tapi output yang dihasilkan tidak sesuai ini artinya ada kebocoran anggaran di PUPR ,hal ini dibuktikan dengan banyak pesakitan dari operasi tangkap tangan di PUPR oleh KPK.

"Yang diharapkan dari proyek pembangunan Infrastruktur bisa menciptakan lapangan kerja baru dan meyerap angkatan kerja baru disektor Infrastruktur juga tidak berhasil." ungkapnya.

Nah kalau udah begini kinerja menteri PUPR yang berasal dari dalam kementerian PU yang seharusnya bisa diandalkan Joko Widodo untuk mensukseskan program Pembangunan proyek Infrastruktur ternyata justru akan membuat kegagalan bagi pemerintahan.