Portal Berita Ekonomi Minggu, 22 Januari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • Antraks - YLKI minta pemerintah cepat tangani dugaan kasus virus antraks di Kabupaten Kulon Progo.
  • Bulog - Bulog Cianjur pasok kebutuhan pokok untuk progam e-warong Kota Sukabumi.
  • Anthraks - Wakil Ketua Komisi IX DPR Partaonan Daulay minta pemerintah serius sikap dugaan virus anthraks di Kulon Progo.
  • Vietnam - Kepolisian Vietnam tahan seorang warga karena sebar informasi yang diduga berisi propaganda antipemerintah.
  • Australia Open - Federer melaju ke perempat final Australia Open usai menang atas Nishikori 6-7 (4), 6-4, 6-1, 4-6, dan 6-3.
  • Rod Laver -  Juara bertahan Australia Open Angelique Kerber harus tersingkir di babak keempat usai kalah 2-6 dan 3-6 dari petenis AS Coco Vandeweghe
  • Agrikultur - Nelayan cantrang masih menunggu kepastian untuk tetap dapat melaut sembari mengurus peralihan alat penangkap ikan.

Ini Alasan KSPI yang Berencana Gugat Pemerintah Terkait TKA

Foto Berita Ini Alasan KSPI yang Berencana Gugat Pemerintah Terkait TKA
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana menggugat pemerintah terkait keberadaan tenaga kerja asing (TKA) yang dianggap meresahkan dan menyaingi hak-hak masyarakat lokal dalam mendapatkan lapangan pekerjaan. Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/1/2017), menyatakan KSPI akan melakukan gugatan masyarakat (citizen lawsuit) secara serempak pada 20 pengadilan negeri di 20 provinsi di Indonesia.

"Alasan gugatannya karena hak konstitusi warga terabaikan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan," kata Said. Said mengklaim adanya ratusan ribu tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia dengan tidak sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu pekerja tanpa keahlian. Dia menyebut terdapat pelanggaran pada UU Nomor 13 Tahun 2003 yang mengharuskan tenaga kerja asing hanya untuk pekerja yang memiliki keahlian atau "skillworker". Sementara, menurutnya, terdapat banyak tenaga kerja asing tanpa keahlian yang bekerja secara ilegal di Indonesia.

Oleh karena itu Said menjelaskan para buruh merasa terancam apabila terdapat TKA yang bekerja secara ilegal dan mendapatkan posisi pekerjaan tanpa membutuhkan keahlian khusus yang seharusnya bisa diberikan pada warga lokal. Said sendiri menyangkal tentang kabar adanya 10 juta tenaga kerja asing dari China yang bekerja di Indonesia, namun dia mengaku memiliki data ratusan ribu TKA China.

Selain itu KSPI juga akan membentuk posko pengaduan untuk mengumpulkan data tenaga kerja asing tanpa keahlian yang ada di Indonesia. KSPI juga meminta kepada DPR untuk membentuk panitia khusus (pansus) guna membahas keberadaan tenaga kerja asing ilegal di Indonesia. Sementara langkah terakhir dari rangkaian tersebut, kata Said, ialah melakukan aksi pada 6 Februari di Jakarta dengan tuntutan penyelesaian masalah TKA ilegal tanpa keahlian. (Ant)

Tag: Tenaga Kerja Asing Ilegal, tenaga kerja

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Andi Aliev

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5254.311 -44.637 539
2 Agriculture 1894.581 -24.228 21
3 Mining 1381.906 -15.398 43
4 Basic Industry and Chemicals 534.376 -3.276 66
5 Miscellanous Industry 1329.269 -22.152 42
6 Consumer Goods 2332.767 -12.449 39
7 Cons., Property & Real Estate 521.596 -1.551 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1029.623 -27.356 56
9 Finance 800.382 -5.744 89
10 Trade & Service 857.727 3.453 122
No Code Prev Close Change %
1 DEWA 54 72 18 33.33
2 PLIN 3,640 4,550 910 25.00
3 NAGA 175 218 43 24.57
4 SKLT 795 925 130 16.35
5 PTSN 66 76 10 15.15
6 WOMF 197 226 29 14.72
7 BRMS 78 89 11 14.10
8 NIKL 3,010 3,400 390 12.96
9 UNSP 50 56 6 12.00
10 IKAI 82 90 8 9.76
No Code Prev Close Change %
1 INCF 480 390 -90 -18.75
2 UNIC 2,720 2,230 -490 -18.01
3 WAPO 67 57 -10 -14.93
4 TBMS 785 680 -105 -13.38
5 ARTA 282 246 -36 -12.77
6 PGLI 61 54 -7 -11.48
7 AHAP 196 174 -22 -11.22
8 POLY 75 67 -8 -10.67
9 PLAS 228 206 -22 -9.65
10 MGNA 121 110 -11 -9.09
No Code Prev Close Change %
1 DEWA 54 72 18 33.33
2 UNSP 50 56 6 12.00
3 BRMS 78 89 11 14.10
4 ENRG 50 50 0 0.00
5 TLKM 3,970 3,830 -140 -3.53
6 SRIL 252 250 -2 -0.79
7 PBRX 440 442 2 0.45
8 ADRO 1,730 1,730 0 0.00
9 KREN 438 446 8 1.83
10 BHIT 136 142 6 4.41