Hipmi Tidak Ingin Hal Seperti Ini Tambah Permasalahan BUMN

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) tidak menginginkan kepentingan politik menjadi akar masalah yang malah menambah kesulitan yang dihadapi oleh kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. "Akar persoalan dari perusahaan pelat merah bukan terletak pada tenaga kerja WNA atau WNI yang mengelola, tetapi kepada tata kelola perusahaan dan banyaknya kepentingan politik yang dicampuradukan dalam pekerjaan," kata Ketua Badan Pengurus Pusat Hipmi Anggawira dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Menurut Anggawira, untuk meningkatkan kualitas pekerja Indonesia agar dapat setara dengan pekerja profesional dari luar negeri, perlu adanya jenjang kepemimpinan yang dinamis sesuai kondisi pasar dan bukan mempekerjakan WNA untuk memimpin jabatan-jabatan penting dalam perusahaan BUMN. Selain itu, ujar dia, pemerintah juga dinilai harus memiliki program untuk mendukung percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja dalam negeri.

Ke depannya, ia menginginkan BUMN juga harus lebih banyak bersinergi serta berkolaborasi dengan pihak swasta dalam rangka menghasilkan karya nyata. "BUMN dan swasta harus sinergi. Semangat kolaborasi dan kerja sama harus kita bangun. Jangan sampai BUMN matikan swasta," katanya.

Anggawira juga menginginkan agar anak perusahaan yang dibangun terkait dengan suatu BUMN jangan sampai menimbulkan iklim usaha yang tidak sehat di Tanah Air.

Sejumlah lembaga pemerintahan seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah lama aktif melibatkan badan usaha milik negara yaitu Perikanan Indonesia (Perindo) dan Perikanan Nusantara (Perinus) dalam rangka mengembangkan sektor kelautan dan perikanan. "Kami menginginkan BUMN kita bisa tumbuh besar seperti negara-negara lain, terutama BUMN perikanan untuk berperan besar dalam sektor kelautan," kata Direktur Jenderal Peningkatan Daya Saing KKP Nilanto Perbowo di kantor KKP, Jakarta, Jumat (30/12).

Nilanto mengatakan, dalam rencana pembangunan cold storage 200 ton pada 2017, KKP akan melibatkan kedua BUMN tersebut untuk membantu KKP dalam pembangunan cold storage di 15 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selain itu, sinergi juga kerap terjadi antara sesama BUMN, seperti PT Bank Tabungan Negara (BTN) yang menggandeng tujuh BUMN guna memaksimalkan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada karyawan serta masyarakat umum. "Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan kesepahaman untuk meningkatkan penghimpunan dana dan penyaluran kredit perseroan, selain juga meningkatkan jumlah pasokan rumah," kata Direktur Utama BTN Maryono dalam acara penandatanganan nota kesepahaman di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (29/12).

Tujuh BUMN yang menjalin sinergi tersebut diantaranya, PT Bukit Asam, Reasuransi Indonesia Utama, PT Pembangunan Rumah, PT Semen Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani, Perum Perumnas, dan BPJS Ketenagakerjaan. (Ant)