Portal Berita Ekonomi Rabu, 26 April 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 20:45 WIB. Jakarta - Kapolri akui sedang lakukan penyidikan terhadap orang-orang yang tidak suka dengan Novel Baswedan.
  • 20:25 WIB. Jakarta - Warga Nigeria selundupkan 2 kg sabu dari Tiongkok dalam 5 Koli sandal wanita.
  • 20:23 WIB. Jakarta - Polisi akan panggil Habib Rizieq dan Kak Emma setelah May Day.
  • 20:21 WIB. Bangkok - Thai police to review ways to take down online negative content after Facebook killing.
  • 20:18 WIB. Bakamla - Kepala Bakamla Arie Sudewo bantah minta 'fee' pengadaan monitoring satelit.
  • 18:32 WIB. Kemenkeu - Kemenkeu mengatakan telah menyerahkan seluruh data terkait dengan kasus BLBI kepada aparat penegak hukum.
  • 18:28 WIB. Trisula - Trisula Internasional menyetujui pembagian dividen tunai Rp5 per saham atau 94 persen dari laba bersih tahun buku 2016. 
  • 18:26 WIB. OCBC - Bank OCBC NISP membukukan pertumbuhan aset 21 persen menjadi Rp143,9 triliun per 31 Maret 2017.
  • 17:32 WIB. Kurs Rupiah - Sore ini  (26/4) Rupiah ditutup menguat 59.02 poin (0.41%) ke 14,482.81 per Euro dibanding pada pembukaan pagi tadi di 14,541.83. (Data Bloomberg).
  • 17:31 WIB. Kurs Rupiah - Sore ini (26/4) Rupiah ditutup melemah 1.00 poin (0.01%) ke Rp 13,284.00 per dolar AS dibanding pada pembukaan di Rp 13,283.00. (Data Bloomberg).
  • 10:02 WIB. Kurs Rupiah - Hari Ini (26/4) kurs rupiah referensi Bank Indonesia Rp 13,278.00 per dolar AS.
  • 09:45 WIB. Harga Emas - Harga buyback emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan hari ini (26/4) Rp 534.000 per gram.

Naikan Biaya Pengurusan STNK, PKS: Pemerinrah Tidak Kreatif

Foto Berita Naikan Biaya Pengurusan STNK, PKS: Pemerinrah Tidak Kreatif
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah diawal tahun ini baru saja menaikkan biaya pengurusan surat kendaraan seperti STNK dan BPKB hingga tiga kali lipat. Ketika diklarifikasi, antara Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan tidak bertanggungjawab atas kebijakan tersebut. Menanggapi hal itu, anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharam meminta agar pemerintah tidak saling lempar tanggungjawab.

"Kenaikan biaya pengurusan STNK sebesar 2 hingga hampir 3 kali lipat itu tidak masuk akal dan membebani rakyat. Sebab kepemilikan kendaraan bermotor khususnya roda dua didominasi oleh kelas menengah ke bawah. Terlebih pemerintah terkesan saling lempar tanggung jawab atas kebijakan ini" kata Ecky di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/1/2017).

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan ini Ecky menilai pemerintah tidak punya alasan kuat untuk menaikkan tarif yang fantastis itu. Kata Ecky, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini pada dasarnya untuk menutup biaya barang atau jasa yang digunakan dalam pelayanan. Pemerintah mengatakan dalam enam tahun belum melakukan penyesuaian tarif sehingga perlu disesuaikan terhadap inflasi. "Jika ini alasannya, bisa kita hitung dan semestinya hanya 25-30 persen. Kenaikan hingga 2-3 kali lipat tidak bisa dijustifikasi," imbuhnya.

Menurutnya, jika tujuan pemerintah adalah menggenjot penerimaan negara, mestinya pemerintah mengambil langkah-langkah yang lebih kreatif dan mencerminkan rasa keadilan. "Sementara masyarakat menengah ke atas diberikan fasilitas pengampunan pajak, masyarakat menengah ke bawah malah dibebani tambahan pungutan seperti ini. Kesannya dengan kenaikan ini pemerintah sudah kehabisan akal untuk menaikkan penerimaan negara yang dua tahun ke belakang selalu defisit," terangnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah lewat PP 60/ 2016 menaikan biaya pelayanan STNK maupun BPKB baru dan perpanjangan bervariasi dari 2 kali hingga hampir 3 kali lipat. Kebijakan ini berlaku efektif per 6 Januari 2016. Sementara data dari GAIKINDO kepemilikan motor di Indonesia mencapai 260 buah per 1000 penduduk. Banyak di antaranya dimiliki oleh penduduk kelas menengah ke bawah.

Tag: Pajak, Kendaraan Bermotor

Penulis: Ferry Hidayat

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5726.530 45.734 541
2 Agriculture 1823.775 5.177 21
3 Mining 1534.557 4.292 43
4 Basic Industry and Chemicals 613.597 2.764 66
5 Miscellanous Industry 1518.531 0.958 42
6 Consumer Goods 2457.549 16.647 39
7 Cons., Property & Real Estate 509.664 -0.447 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1152.415 -2.216 57
9 Finance 897.942 15.309 89
10 Trade & Service 929.358 14.736 123
No Code Prev Close Change %
1 AGRS 96 129 33 34.38
2 VINS 144 189 45 31.25
3 OMRE 290 360 70 24.14
4 ASJT 500 620 120 24.00
5 LION 755 930 175 23.18
6 TRIM 94 108 14 14.89
7 SKBM 555 620 65 11.71
8 MLPL 312 348 36 11.54
9 SKLT 860 950 90 10.47
10 MFIN 1,090 1,195 105 9.63
No Code Prev Close Change %
1 BBHI 189 151 -38 -20.11
2 IBST 2,770 2,260 -510 -18.41
3 BBLD 740 605 -135 -18.24
4 TPMA 298 244 -54 -18.12
5 TALF 400 330 -70 -17.50
6 BGTG 147 122 -25 -17.01
7 ITMA 1,160 995 -165 -14.22
8 MGNA 95 82 -13 -13.68
9 FORU 226 200 -26 -11.50
10 ERTX 174 155 -19 -10.92
No Code Prev Close Change %
1 BUMI 408 434 26 6.37
2 JPRS 149 145 -4 -2.68
3 KICI 130 120 -10 -7.69
4 MNCN 1,805 1,760 -45 -2.49
5 TLKM 4,420 4,400 -20 -0.45
6 BNLI 690 690 0 0.00
7 UNTR 26,600 27,900 1,300 4.89
8 MLPL 312 348 36 11.54
9 BMRI 11,550 11,825 275 2.38
10 ASII 9,025 9,025 0 0.00