Portal Berita Ekonomi Jum'at, 21 Juli 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 15:55 WIB. Provider - Ketua ATSI: Sudah saatnya pemerintah untuk menerbitkan peraturan tentang tarif layanan data.
  • 15:24 WIB. Samsung - Samsung Bixby dapat interaksi dengan aplikasi populer android.
  • 15:18 WIB. Provider - Indosat: Perang tarif data, operator bisa masuk jurang.
  • 15:01 WIB. FIF - Federal International Finance menargetkan penyaluran pembiayaan sebesar Rp33 triliun hingga akhir 2017.
  • 14:59 WIB. FIF - Federal International Finance membukukan penyaluran pembiayaan hingga Rp17 triliun per Juni 2017.
  • 14:42 WIB. Provider - KPPU tolak permohonan tarif bawah Indosat.
  • 14:40 WIB. Amazon - Amazon sematkan Alexa pada smartphone.
  • 14:35 WIB. Acer - Acer gelar Acer Day serentak di 12 negara di Asia Pasifik, termasuk Indonesia.
  • 14:34 WIB. HMETD - Verena Multi Finance meraih dana senilai Rp177,3 miliar melalui rights issue I.
  • 14:34 WIB. Kemendag - Kemendag mempertimbangkan pencabutan izin Indo Beras Unggul karena diduga melakukan penipuan isi beras.
  • 13:52 WIB. Piala Emas - Kosta Rika akan menghadapi Amerika Serikat dalam semifinal Piala Emas pada 23 Juli mendatang.
  • 13:49 WIB. London - Chelsea akan segera merampungkan transfer Alvaro Morata dengan nilai transfer mencapai US$80 juta.
  • 13:48 WIB. Monaco - AS Monaco ancam akan menuntut klub yang melakukan pendekatan ilegal kepada Kylian Mbappe.
  • 13:01 WIB. BBRI - Bank Rakyat Indonesia mengatakan prospek kredit tambang masih positif.

Naikan Biaya Pengurusan STNK, PKS: Pemerinrah Tidak Kreatif

Foto Berita Naikan Biaya Pengurusan STNK, PKS: Pemerinrah Tidak Kreatif
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah diawal tahun ini baru saja menaikkan biaya pengurusan surat kendaraan seperti STNK dan BPKB hingga tiga kali lipat. Ketika diklarifikasi, antara Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan tidak bertanggungjawab atas kebijakan tersebut. Menanggapi hal itu, anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharam meminta agar pemerintah tidak saling lempar tanggungjawab.

"Kenaikan biaya pengurusan STNK sebesar 2 hingga hampir 3 kali lipat itu tidak masuk akal dan membebani rakyat. Sebab kepemilikan kendaraan bermotor khususnya roda dua didominasi oleh kelas menengah ke bawah. Terlebih pemerintah terkesan saling lempar tanggung jawab atas kebijakan ini" kata Ecky di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/1/2017).

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan ini Ecky menilai pemerintah tidak punya alasan kuat untuk menaikkan tarif yang fantastis itu. Kata Ecky, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini pada dasarnya untuk menutup biaya barang atau jasa yang digunakan dalam pelayanan. Pemerintah mengatakan dalam enam tahun belum melakukan penyesuaian tarif sehingga perlu disesuaikan terhadap inflasi. "Jika ini alasannya, bisa kita hitung dan semestinya hanya 25-30 persen. Kenaikan hingga 2-3 kali lipat tidak bisa dijustifikasi," imbuhnya.

Menurutnya, jika tujuan pemerintah adalah menggenjot penerimaan negara, mestinya pemerintah mengambil langkah-langkah yang lebih kreatif dan mencerminkan rasa keadilan. "Sementara masyarakat menengah ke atas diberikan fasilitas pengampunan pajak, masyarakat menengah ke bawah malah dibebani tambahan pungutan seperti ini. Kesannya dengan kenaikan ini pemerintah sudah kehabisan akal untuk menaikkan penerimaan negara yang dua tahun ke belakang selalu defisit," terangnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah lewat PP 60/ 2016 menaikan biaya pelayanan STNK maupun BPKB baru dan perpanjangan bervariasi dari 2 kali hingga hampir 3 kali lipat. Kebijakan ini berlaku efektif per 6 Januari 2016. Sementara data dari GAIKINDO kepemilikan motor di Indonesia mencapai 260 buah per 1000 penduduk. Banyak di antaranya dimiliki oleh penduduk kelas menengah ke bawah.

Tag: Pajak, Kendaraan Bermotor

Penulis: Ferry Hidayat

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,571.05 3,534.37
British Pound GBP 1.00 17,368.17 17,186.40
China Yuan CNY 1.00 1,986.20 1,966.33
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,390.00 13,256.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,627.64 10,514.66
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.13 1,697.64
Dolar Singapura SGD 1.00 9,799.47 9,697.86
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,579.27 15,420.70
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,124.13 3,090.70
Yen Jepang JPY 100.00 11,971.39 11,848.41

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5825.208 18.518 558
2 Agriculture 1788.737 13.505 18
3 Mining 1476.890 7.291 44
4 Basic Industry and Chemicals 622.547 -0.749 67
5 Miscellanous Industry 1448.236 10.992 41
6 Consumer Goods 2518.016 15.644 45
7 Cons., Property & Real Estate 484.901 2.296 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1187.750 3.619 60
9 Finance 956.887 1.979 89
10 Trade & Service 916.105 -1.985 129
No Code Prev Close Change %
1 MABA 975 1,215 240 24.62
2 PALM 352 420 68 19.32
3 SIMA 580 690 110 18.97
4 TBMS 1,070 1,250 180 16.82
5 SQMI 510 585 75 14.71
6 BINA 1,100 1,250 150 13.64
7 AGRS 334 378 44 13.17
8 WICO 386 436 50 12.95
9 ARII 545 615 70 12.84
10 BBHI 222 250 28 12.61
No Code Prev Close Change %
1 HOME 298 224 -74 -24.83
2 IBST 2,600 2,000 -600 -23.08
3 MFMI 900 770 -130 -14.44
4 CNTX 700 600 -100 -14.29
5 MLPT 795 695 -100 -12.58
6 MREI 3,500 3,130 -370 -10.57
7 OKAS 83 75 -8 -9.64
8 SAFE 388 352 -36 -9.28
9 BMSR 130 119 -11 -8.46
10 GPRA 166 154 -12 -7.23
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 352 356 4 1.14
2 ADHI 1,955 2,180 225 11.51
3 INDY 885 945 60 6.78
4 WSBP 440 430 -10 -2.27
5 LEAD 65 64 -1 -1.54
6 PBRX 535 540 5 0.93
7 TLKM 4,600 4,630 30 0.65
8 ADRO 1,765 1,820 55 3.12
9 WIKA 1,975 2,010 35 1.77
10 BUMI 350 344 -6 -1.71