Portal Berita Ekonomi Selasa, 17 Januari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • Dialog Nasional - Habieb Rizieq serukan Dialog Nasional untuk menjaga keutuhan NKRI dari ancaman perpecahan.
  • Finansial - LPS sebut jumlah rekening simpanan berjenis deposito mengalami kenaikan tertinggi sebesar 1,75% pada November tahun lalu dibandingkan dengan Oktober.
  • BKSL - PT Sentul City Tbk. membidik perolehan prapenjualan atau marketing sales sebanyak Rp1,2 triliun sepanjang tahun ini.
  • Pertambangan - Papua minta dilibatkan dalam pembahasan terkait kelangsungan kontrak karya PT Freeport Indonesia.
  • Digital Economy - Penyedia teknologi untuk pemesanan transportasi, Grab, menargetkan pertumbuhan lebih dari 300% dengan meningkatkan kualitas teknologi.
  • Infrastruktur - PT Hutama Karya (Persero) memastikan empat ruas tol Trans Sumatera bisa beroperasi pada tahun ini.
  • BMRI - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menyiapkan sistem pembayaran nontunai pada perhelatan pekan fesyen tahunan Indonesia Fashion Week (IFW) 2017.
  • Google - Besok (18/1) Dirjen Pajak akan panggil Google mengenai masalah pajak
  • Aceh - Gempa bumi berkekuatan 5,6 Skala Richter (SR) mengguncang Aceh.
  • Piala Presiden - PSSI akan menggunakan regulasi baru di Piala Presiden

Naikan Biaya Pengurusan STNK, PKS: Pemerinrah Tidak Kreatif

Foto Berita Naikan Biaya Pengurusan STNK, PKS: Pemerinrah Tidak Kreatif
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah diawal tahun ini baru saja menaikkan biaya pengurusan surat kendaraan seperti STNK dan BPKB hingga tiga kali lipat. Ketika diklarifikasi, antara Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan tidak bertanggungjawab atas kebijakan tersebut. Menanggapi hal itu, anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharam meminta agar pemerintah tidak saling lempar tanggungjawab.

"Kenaikan biaya pengurusan STNK sebesar 2 hingga hampir 3 kali lipat itu tidak masuk akal dan membebani rakyat. Sebab kepemilikan kendaraan bermotor khususnya roda dua didominasi oleh kelas menengah ke bawah. Terlebih pemerintah terkesan saling lempar tanggung jawab atas kebijakan ini" kata Ecky di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/1/2017).

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan ini Ecky menilai pemerintah tidak punya alasan kuat untuk menaikkan tarif yang fantastis itu. Kata Ecky, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini pada dasarnya untuk menutup biaya barang atau jasa yang digunakan dalam pelayanan. Pemerintah mengatakan dalam enam tahun belum melakukan penyesuaian tarif sehingga perlu disesuaikan terhadap inflasi. "Jika ini alasannya, bisa kita hitung dan semestinya hanya 25-30 persen. Kenaikan hingga 2-3 kali lipat tidak bisa dijustifikasi," imbuhnya.

Menurutnya, jika tujuan pemerintah adalah menggenjot penerimaan negara, mestinya pemerintah mengambil langkah-langkah yang lebih kreatif dan mencerminkan rasa keadilan. "Sementara masyarakat menengah ke atas diberikan fasilitas pengampunan pajak, masyarakat menengah ke bawah malah dibebani tambahan pungutan seperti ini. Kesannya dengan kenaikan ini pemerintah sudah kehabisan akal untuk menaikkan penerimaan negara yang dua tahun ke belakang selalu defisit," terangnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah lewat PP 60/ 2016 menaikan biaya pelayanan STNK maupun BPKB baru dan perpanjangan bervariasi dari 2 kali hingga hampir 3 kali lipat. Kebijakan ini berlaku efektif per 6 Januari 2016. Sementara data dari GAIKINDO kepemilikan motor di Indonesia mencapai 260 buah per 1000 penduduk. Banyak di antaranya dimiliki oleh penduduk kelas menengah ke bawah.

Tag: Pajak, Kendaraan Bermotor

Penulis: Ferry Hidayat

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5266.938 -3.073 541
2 Agriculture 1885.940 12.223 21
3 Mining 1396.131 1.193 43
4 Basic Industry and Chemicals 534.340 -1.838 66
5 Miscellanous Industry 1334.917 11.556 42
6 Consumer Goods 2335.552 -13.929 39
7 Cons., Property & Real Estate 518.602 0.971 63
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1053.013 5.208 56
9 Finance 801.764 0.204 89
10 Trade & Service 847.173 -4.711 122
No Code Prev Close Change %
1 BINA 338 422 84 24.85
2 OASA 292 364 72 24.66
3 HOTL 149 180 31 20.81
4 BIPI 115 137 22 19.13
5 SMDM 81 95 14 17.28
6 SSIA 525 605 80 15.24
7 IBST 1,850 2,100 250 13.51
8 BOLT 855 970 115 13.45
9 MYTX 62 70 8 12.90
10 NRCA 386 434 48 12.44
No Code Prev Close Change %
1 PLAS 320 248 -72 -22.50
2 TALF 420 360 -60 -14.29
3 CENT 161 142 -19 -11.80
4 BNLI 745 670 -75 -10.07
5 JAWA 173 157 -16 -9.25
6 MCOR 212 193 -19 -8.96
7 AMRT 615 560 -55 -8.94
8 LMPI 162 148 -14 -8.64
9 INAF 4,100 3,750 -350 -8.54
10 SMBR 2,180 1,995 -185 -8.49
No Code Prev Close Change %
1 BIPI 115 137 22 19.13
2 BUMI 410 420 10 2.44
3 DSFI 164 175 11 6.71
4 MCOR 212 193 -19 -8.96
5 WSBP 585 590 5 0.85
6 LEAD 128 133 5 3.91
7 INCO 2,510 2,490 -20 -0.80
8 BRMS 77 80 3 3.90
9 SSIA 525 605 80 15.24
10 AGII 910 915 5 0.55