Portal Berita Ekonomi Jum'at, 26 Mei 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 14:25 WIB. Turki - Pasukan Turki habisi 29 militan kurdi dalam sebuah operasi militer.
  • 14:01 WIB. Jakarta - Fahira Idris sebut pelaku teror ingin adu domba masyarakat Indonesia.
  • 14:00 WIB. MPR - Ketua MPR Zulkifli Hasan sebut pelaku teror bom di Kampung Melayu tidak beragama.
  • 13:58 WIB. Singapore - Singapore manufacturing output up 6.7% in April boosted by strong growth in the electronics sector.   
  • 13:54 WIB. BSM - Bank Syariah Mandiri mencatat penyaluran pembiayaan Rp50,78 triliun per kuartal I-2017.
  • 13:50 WIB. Bom Manchester - United Kingdom Independence Party: PM Inggris harus ikut tanggung jawab atas bom Manchester. 
  • 13:47 WIB. BSM - Bank Syariah Mandiri menerima 50 aplikasi pembelian rumah tapak yang dikembangkan Jaya Real Property.
  • 13:44 WIB. XL - XL Axiata menyiapkan belanja modal Rp1 triliun untuk penambahan BTS di wilayah timur Indonesia pada 2017.
  • 13:44 WIB. Ramadan - Kemenag akan gelar sidang Isbat Jumat sore.
  • 13:38 WIB. Tanzania - Gempa bumi di Tanzania tewaskan seorang anggota polisi.
  • 13:35 WIB. India - Layanan internet diblokir di India Utara setelah bentrokan.
  • 11:50 WIB. Mahathir Mohamad - Mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad sedih karena Proton dijual ke China.
  • 11:37 WIB. The Fed - Pejabat The Fed: laju inflasi AS sejak 2012 mengkhawatirkan.
  • 11:31 WIB. Zambia - Zambia pertimbangkan pemindahan ibu kota ke desa di wilayah tengah negara tersebut.
  • 11:26 WIB. Sulut - Jumlah wisatawan asal China yang mengunjungi Sulawesi Utara tercatat 3.889 orang pada Maret 2017.

Penyesuaian Tarif PNBP Dianggap Simpang Siur, Ini Tanggapan Jokowi

Foto Berita Penyesuaian Tarif PNBP Dianggap Simpang Siur, Ini Tanggapan Jokowi
Warta Ekonomi.co.id, Pekalongan -

Presiden Joko Widodo membantah dan menepis sejumlah anggapan yang menyebutkan telah terjadi kesimpangsiuran informasi terkait dengan penyesuaian biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).Menurut Presiden Jokowi, ia hanya terus mengingatkan kepada jajarannya agar melakukan perhitungan yang cermat sebelum memutuskan pemberlakuan penyesuaian biaya maupun tarif penerimaan negara dalam hal apapun.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo usai menyerahkan kartu program keluarga harapan (PKH) dan bantuan non-tunai di Lapangan Masjid Al-Djunaid, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Bumirejo, Pekalongan, Minggu (8/1/2017). "Tidak ada (kesimpangsiuran). Kan sudah saya teken. Hanya pada saat rapat paripurna saya sampaikan, hati-hati untuk hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat. Hati-hati untuk hal-hal yang bisa memberikan pembebanan yang lebih banyak kepada masyarakat. Hanya itu saja," katanya kepada para jurnalis.

Penekanan Presiden tersebut sesungguhnya tak hanya berlaku untuk PNBP seperti biaya pengurusan STNK dan BPKB semata yang memang pada awal tahun ini mengalami penyesuaian. Ia menegaskan, semua kebijakan yang mengharuskan adanya penyesuaian tarif dan penerimaan bagi negara, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mewanti-wanti jajarannya agar melakukan penghitungan yang sangat cermat sebelum memutuskan penyesuaian.

Hal tersebut dimaksudkan agar penyesuaian tersebut tidak terlalu memberikan beban yang terlampau besar bagi masyarakat. "Apapun selalu saya sampaikan, kalkulasinya, perhitungannya itu harus semuanya dikalkulasi. Dan saya kira yang sekarang ini diramaikan ialah masalah biaya STNK. Tapi kan banyak yang tidak mengerti, belum juga bayar STNK, hanya mengomentari saja. Perlu saya tegaskan bahwa yang naik adalah biaya administrasi STNK dan BPKB," ujar Presiden.

Meski demikian, terkait dengan penyesuaian biaya administrasi STNK dan BPKB tersebut, Presiden memastikan bahwa penyesuaian tersebut semata-mata bertujuan untuk memberikan pelayanan yang jauh lebih baik kepada masyarakat. Apalagi ditambah dengan fakta bahwa biaya administrasi tersebut tidak pernah mengalami penyesuaian sejak 2010 silam. Kepala Negara pun menjanjikan bahwa dirinya akan mengawal langsung perbaikan pelayanan dimaksud.

"Kenaikan itu bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, yang lebih baik. Karena memang sejak 2010 di Polri belum pernah melakukan penyesuaian tarif. Saya kira setiap kenaikan itu akan saya ikuti untuk memastikan bahwa pelayanannya juga lebih baik dan lebih cepat," katanya. (Ant)

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,563.12 3,526.98
British Pound GBP 1.00 17,216.98 17,042.92
China Yuan CNY 1.00 1,944.89 1,925.67
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,361.00 13,229.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,932.57 9,827.82
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,714.53 1,697.57
Dolar Singapura SGD 1.00 9,640.67 9,544.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,957.64 14,808.54
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,125.38 3,090.89
Yen Jepang JPY 100.00 11,971.15 11,847.57

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Mar
3 href="MockTestReporting/" />MockTestReporting/ - Feb
4 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Dec
5 href="mock_isuite/" />mock_isuite/ - Dec
6 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10