Integrasikan Bansos, Mensos Butuh Komitmen Pemerintah Daerah

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa membutuhkan komitmen dari pemerintah daerah untuk mengintegrasikan program-program bantuan sosial nontunai. "Kami ingin mendapatkan komitmen dari daerah-daerah," ujarnya saat ditemui seusai acara penyerahan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) nontunai di Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Minggu (8/1/2017).

Ia menyebutkan bahwa sampai saat ini sudah ada 45 pemerintah kota dan tiga pemerintah kabupaten yang sudah mengintegrasikan bansosnya dengan pusat. "Sebenarnya targetnya 44 kota, tapi besok Kota Depok mengintegrasikan juga sehingga jumlahnya 45 kota ditambah tiga kabupaten," katanya Namun Khofifah tetap menginginkan daerah lain turut mengintegrasikan program bansosnya untuk merealisasikan target bansos nontunai dari tiga juta keluarga penerima manfaat (PKM) pada 2016 menjadi enam juta PKM pada 2017.

Ia menjelaskan bahwa PKH telah menginisiasi integrasi holistik dengan Program Indonesia Sehat (PIS), Program Indonesia Pintar (PIP), beras sejahtera (Rastra), pemugaran rumah tidak layak huni, Kelompok Usaha Bersama (Kube), dan subsidi elpiji 3 kilogram. Selain itu, dapat mencakup subsidi lain, seperti listrik, pupuk, dan bansos dari daerah.

Penyaluran bansos nontunai saat ini menggunakan pendekatan pemberdayaan baru yang disebut dengan Elektronik Warung Gotong Royong (e-Warong). Sampai saat ini telah terdapat 186 unit e-Warong yang beroperasi di 12 yang merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Sosial dengan BNI, BTN, Bank Mandiri, dan BRI. (Ant)