Portal Berita Ekonomi Sabtu, 25 Maret 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 11:58 WIB. Melbourne - Sebastian Vettel menjadi yang tercepat dalam tes terakhir Formula 1 GP Australia dengan catatan waktu 1 menit 23,5 detik.
  • 11:57 WIB. Meksiko - Javier Hernandez sukses menyamai rekor gol Jared Borgetti di timnas Meksiko dengan 46 gol.
  • 11:45 WIB. Tesla - Tesla akan mulai menerima pesanan Solar Roof pada bulan April.
  • 11:40 WIB. Bank Dunia - Bank Dunia menyetujui bantuan pendanaan US$200 juta untuk investasi infrastruktur di Indonesia.
  • 11:40 WIB. Tiket KA - Tiket kereta H-2 Lebaran dari Jakarta ke sejumlah daerah sudah habis terjual.
  • 11:34 WIB. Kereta cepat - LBP:  Pemerintah akan membangun kereta ekspres jurusan Jakarta-Surabaya berjarak 720 km dengan waktu tempuh 5 jam.
  • 11:15 WIB. Sauber - Bermasalah dengan kebugaran, Pascal Wehrlein digantikan oleh Antonio Giovinazzi di balapan GP Australia.
  • 08:25 WIB. Brasilia -  Brazil's consumer protection agency Senacom ordered recalls on Friday (24/3) of meat from three meatpacking companies involved in a tainted produce scandal.
  • 07:34 WIB. BMKG - BMKG memperkirakan sejumlah wilayah di Jabodetabek berpotensi berawan tebal hingga turun hujan, Sabtu (25/3).

HNSI Minta Ikut dalam Seleksi Asuransi Nelayan

Foto Berita HNSI Minta Ikut dalam Seleksi Asuransi Nelayan
Warta Ekonomi.co.id, Medan -

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Sumatera Utara meminta Dinas Kelautan dan Perikanan di provinsi itu agar dapat dilibatkan dalam penyeleksian pemberian asuransi terpadu terhadap nelayan tradisional.

"Sebab, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) yang selama ini dianggap mengetahui mana berprofesi nelayan atau bukan nelayan," kata Sekretaris DPD HNSI Sumut Pendi Pohan di Medan, Minggu (8/1/2017).

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumut, menurut dia, jangan sampai terkecoh dengan orang yang tidak bertanggung jawab dan mengaku-ngaku sebagai nelayan tradisional untuk mendapatkan bantuan asuransi.

"Padahal mereka itu, tidak berhak disebut sebagai nelayan kecil, karena tidak pernah terlihat menangkap ikan di laut," ujar Pendi.

Ia mengatakan, dalam program pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyejahterakan kehidupan nelayan tradisional, ada-ada saja orang yang kesempatan berusaha mencari keuntungan pribadi.

Cara-cara yang licik dan tidak terpuji seperti itu harus dapat dicegah DKP, sehingga tidak merugikan keuangan negara.

"Nelayan palsu atau ilegal tersebut, harus segera dibatalkan karena mereka tidak berwenang memperoleh bantuan asuransi dari pemerintah pusat," ucapnya.

Pendi menjelaskan, mengenai nama-nama nelayan tradisional yang benar berprofesi sebagai nelayan ada datanya pada pengurus DPD HNSI Sumut.

Bahkan, data nelayan Sumut yang masih aktif, ada dalam catatan pengurus HNSI di daerah tersebut, dan tidak bisa dibohongi atau ditipu.

Oleh karena itu, kata dia, HNSI Sumut memiliki kompetensi untuk menentukan nelayan yang akan diberikan asuransi tersebut.

"Keterlibatan HNSI Sumut itu, untuk mencegah nelayan yang tidak jelas atau 'abal-abal' dan juga untuk menyelamatkan uang negara," kata mantan Ketua DPC HNSI Kota Medan itu.

Sementara itu, jumlah nelayan tradisional yang mendapatkan bantuan asuransi dari DKP Sumut tahun 2016, tercatat 10 ribu orang.

Diharapkan pada tahun 2017, 20 ribu lagi nelayan tradisional Sumut dapat bantuan asuransi. Jumlah nelayan tradisional tercatat di DKP Sumut tercatat 250 ribu orang. (Ant)

Tag: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Nelayan, Asuransi

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5567.134 3.375 540
2 Agriculture 1824.655 -14.401 21
3 Mining 1492.425 9.624 43
4 Basic Industry and Chemicals 580.406 1.919 66
5 Miscellanous Industry 1442.324 10.727 42
6 Consumer Goods 2417.761 8.829 39
7 Cons., Property & Real Estate 506.470 2.079 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1091.616 -5.792 57
9 Finance 878.990 -2.246 89
10 Trade & Service 905.716 -0.379 122
No Code Prev Close Change %
1 PORT 464 580 116 25.00
2 AHAP 200 238 38 19.00
3 APLI 105 124 19 18.10
4 PLIN 3,490 4,100 610 17.48
5 MYOH 710 805 95 13.38
6 JRPT 860 970 110 12.79
7 HOME 258 290 32 12.40
8 SMBR 2,640 2,950 310 11.74
9 FAST 1,355 1,495 140 10.33
10 SRIL 314 338 24 7.64
No Code Prev Close Change %
1 MAMI 132 86 -46 -34.85
2 MKNT 448 352 -96 -21.43
3 MTSM 478 378 -100 -20.92
4 ASBI 350 282 -68 -19.43
5 IBST 1,800 1,500 -300 -16.67
6 STAR 101 86 -15 -14.85
7 JECC 6,975 6,000 -975 -13.98
8 RMBA 450 404 -46 -10.22
9 PSDN 162 146 -16 -9.88
10 NIPS 380 350 -30 -7.89
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 314 338 24 7.64
2 MAMI 132 86 -46 -34.85
3 STAR 101 86 -15 -14.85
4 BMTR 510 525 15 2.94
5 PGLI 62 65 3 4.84
6 PBRX 535 535 0 0.00
7 TLKM 4,090 4,080 -10 -0.24
8 PSDN 162 146 -16 -9.88
9 KREN 402 398 -4 -1.00
10 BRPT 2,790 2,960 170 6.09