LPDB KUMKM Targetkan Penyaluran Dana Bergulir Rp1,5 Triliun

Warta Ekonomi, Jakarta -

Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) yang merupakan satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan penyaluran dana bergulir sebesar Rp1,5 triliun kepada 120.292 UMKM mitra di seluruh Indonesia pada tahun 2017 ini.

"Target penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun 2017 sebesar Rp1,5 triliun yang disalurkan kepada 120.292 UMKM melalui 586 mitra yang terdiri dari koperasi dan non-koperasi," kata Direktur Utama LPDB-KUMKM Kemas Danial dalam jumpa pers penyampaian program 2017 di kantornya, Jakarta, Senin (9/1/2017).

Sejak awal tahun 2008 hingga 31 Desember 2016, LPDB telah menyalurkan dana bergulir kepada mitranya yakni koperasi dan UKM sebesar Rp 8,08 triliun yang disalurkan kepada 965.685 UMKM melalui 4.251 mitra di seluruh Indonesia. Sedangkan khusus tahun 2016, dana bergulir mampu terserap 100,55 persen dari total target penyaluran Rp1 triliun.

"Pada tahun 2016 LPDB telah melakukan proses atas penyaluran dana bergulir sebesar Rp1,05 triliun. LPDB juga telah mencairkan dana bergulir yang diproses tahun 2015 (carry over) sebesar Rp845,4 miliar," ungkap Kemas.

Lebih jauh, Kemas menjelaskan LPDB juga mencatat akumulasi realisasi pendapatan sejak tahun 2007 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1,12 triliun yang bersumber dari pendapatan jasa layanan dana bergulir sebesar Rp680,40 miliar (60,69%), pendapatan jasa lainnya sebesar Rp405,01 miliar (36,12%), dan pendapatan APBN sebesar Rp36,41 miliar (3,24%).

"Dari realisasi akumulasi pendapatan tersebut, LPDB berhasil membukukan surplus sebesar Rp625,89 miliar atau 55,83 persen dari total pendapatan yang diperoleh," ucap Kemas.

Untuk tahun anggaran 2016, LPDB berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp205,43 miliar atau 130,02% dari target pendapatan sebesar Rp140,62 miliar.

Realisasi pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan jasa layanan dana bergulir sebesar Rp142,29 miliar atau 112,43% dari target Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sebesar Rp126,54 miliar, serta pendapatan jasa lainnya sebesar Rp63,13 miliar atau 444,88% dari target RBA sebesar Rp14,08 miliar. "Pada tahun 2016 LPDB memperoleh surplus sebesar Rp99,01 miliar atau sebesar 48,19 persen dari realisasi pendapatan tahun 2016," tandasnya.

Tak hanya itu, LPDB juga akan menurunkan tarif layanan/bunga kepada mitranya pada 2017. Sektor Simpan Pinjam dari sebelumnya 8,0% per tahun sliding menjadi 7,0% per tahun sliding atau 0,30% per bulan flat. Sedangkan sektor riil 4,5% per tahun sliding atau 0,19% per bulan flat.

Selain penurunan tarif layanan, LPDB juga akan memberlakukan pembatasan suku bunga pinjaman untuk sektor simpan pinjam pada tingkat end-user sebesar maksimal 18 persen per tahun sliding atau sebesar 9,19 persen per tahun flat atau 0,77 persen per bulan flat.

Kemas mengatakan salah satu misi LPDB adalah mewujudkan program pemerintah di bidang pembiayaan usaha KUMKM dalam upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi rakyat, penyerapan tenaga kerja, penumbuhan wirausaha baru, menciptakan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

"Penyerapan tenaga kerja melalui penyaluran dana bergulir LPDB hingga 31 Desember 2016 telah mencapai 1.759.608 orang. Dari data tersebut menunjukkan bahwa LPDB-KUMKM fokus terhadap penyerapan tenaga kerja dalam rangka menekan angka pengangguran," papar Kemas.

Untuk tahun anggaran 2017, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada mitra khususnya dalam hal ini monitoring dan pengendalian pinjaman, Kemas akan menambah jumlah unit Satuan Tugas Monitoring Daerah sebanyak tiga yang rencananya akan dibuka di Provinsi Bali, Kalimantan Timur, dan Sumatera Utara.

Sebelumnya, LPDB telah berinisiatif membentuk Satgas Monitoring Daerah di dua lokasi, yaitu Surakarta, untuk wilayah kerja Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan Makassar untuk wilayah kerja Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.

Pada 2017 ini juga LPDB akan membentuk Direktorat Syariah yang khusus menangani pengajuan pinjaman dengan pola syariah. Penyaluran dana bergulir dengan pola syariah sampai dengan 31 Desember 2016 sebanyak Rp1,48 triliun atau sebesar 18,31% dari total penyaluran dana bergulir sebesar Rp8,08 triliun.