Portal Berita Ekonomi Minggu, 28 Mei 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 15:15 WIB. G7 - Para pemimpin G7 terbelah mengenai isu perubahan iklim.
  • 15:11 WIB. Korea Utara - Kim Jong-Un pimpin pengujian sistem senjata anti-pesawat terbang terbaru mereka.
  • 15:08 WIB. Virus Zika - India telah melaporkan beberapa kasus infeksi virus zika menurut WHO.
  • 15:05 WIB. Islamic State - Pasukan Irak berusaha rebut kantung terakhir Islamic State atau ISIS di Mosul.
  • 14:59 WIB. Sri Lanka - Sri Lanka harapkan bantuan internasional untuk atasi dampak banjir di dalam negeri.
  • 14:39 WIB. Jakarta - Djarot minta halte Transjakarta Kampung Melayu beroperasi lagi besok sore.
  • 14:10 WIB. Pemilu - Partai Demokrat: Presidential threshold sudah tidak dibutuhkan lagi.
  • 14:08 WIB. Medsos - Polda Jatim tangkap pemilik akun Instagram penghina Kapolri.
  • 13:26 WIB. DPD - Mantan pimpinan Laode Ida nilai saat ini DPD mirip LSM plat merah.
  • 13:07 WIB. Beijing - China's reforms not enough to arrest mounting debt: Moody's.
  • 12:33 WIB. Golkar - Aburizal Bakrie: Golkar harus calonkan wakil untuk dampingi Jokowi di Pilpres 2019.
  • 12:23 WIB. INKA - Bangladesh dan Tanzania borong 300 kereta buatan INKA.
  • 12:22 WIB. Spanyol - Mahkamah Agung Spanyol menolak banding yang diajukan Lionel Messi.

BPK Tegaskan, Tak Ikut Pemerintah Naikan Tarif PNBP

Foto Berita BPK Tegaskan, Tak Ikut Pemerintah Naikan Tarif PNBP
Warta Ekonomi.co.id, Gowa -

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan pihaknya tidak mendorong pemerintah dalam menetapkan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) untuk pengurusan surat-surat kendaraan bermotor.

Ketua BPK Harry Azhar Azis mengatakan, penetapan jenis dan tarif PNBP sepenuhnya adalah kewenangan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah, dalam hal ini PP Nomor 60 Tahun 2016.

"BPK tidak dalam posisi untuk mendorong penetapan tarif tertentu," ujar Harry usai meresmikan Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara di Gowa, Sulawesi Selatan, Senin (9/1/2017).

Harry menambahkan, pemeriksaan atas PNBP di Kepolisian sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam audit BPK atas laporan keuangan kementerian dan lembaga setiap tahunnya.

Sebelumnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60/2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) tertanggal 6 Desember 2016.

Peraturan itu dibuat untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 50/2010 tentang hal yang sama, berlaku efektif mulai 6 Januari 2017.

PP itu mengatur tarif baru untuk pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia secara nasional.

Dalam peraturan baru tersebut, terdapat penambahan tarif pengurusan, antara lain pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, dan surat izin serta STNK lintas batas negara.

Besaran kenaikan biaya kepengurusan surat-surat kendaraan ini naik dua sampai tiga kali lipat. Misalnya, untuk penerbitan STNK roda dua maupun roda tiga, pada peraturan lama hanya membayar Rp50.000, peraturan baru membuat tarif menjadi Rp100.000. Untuk roda empat, dari Rp75.000 menjadi Rp200.000. (Ant)

Tag: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Harry Azhar Azis

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,563.12 3,526.98
British Pound GBP 1.00 17,216.98 17,042.92
China Yuan CNY 1.00 1,944.89 1,925.67
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,361.00 13,229.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,932.57 9,827.82
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,714.53 1,697.57
Dolar Singapura SGD 1.00 9,640.67 9,544.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,957.64 14,808.54
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,125.38 3,090.89
Yen Jepang JPY 100.00 11,971.15 11,847.57

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5716.815 13.382 547
2 Agriculture 1803.514 0.219 21
3 Mining 1365.142 8.539 43
4 Basic Industry and Chemicals 617.827 0.932 66
5 Miscellanous Industry 1478.993 4.609 42
6 Consumer Goods 2523.638 -9.955 40
7 Cons., Property & Real Estate 495.589 0.371 63
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1156.860 19.515 59
9 Finance 913.941 0.109 89
10 Trade & Service 898.255 3.266 124
No Code Prev Close Change %
1 UNIC 4,030 4,990 960 23.82
2 BMSR 119 146 27 22.69
3 MTSM 304 358 54 17.76
4 HOME 262 300 38 14.50
5 BJBR 1,960 2,240 280 14.29
6 UNIT 246 278 32 13.01
7 NIPS 416 470 54 12.98
8 RANC 426 478 52 12.21
9 AGRS 195 218 23 11.79
10 CASS 770 860 90 11.69
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 198 156 -42 -21.21
2 BSWD 2,340 1,890 -450 -19.23
3 CMPP 139 120 -19 -13.67
4 VICO 320 278 -42 -13.12
5 GSMF 118 104 -14 -11.86
6 DART 388 352 -36 -9.28
7 BVIC 316 292 -24 -7.59
8 GMTD 7,500 7,000 -500 -6.67
9 IDPR 1,330 1,250 -80 -6.02
10 LPIN 1,200 1,130 -70 -5.83
No Code Prev Close Change %
1 INPC 103 99 -4 -3.88
2 SRIL 314 340 26 8.28
3 PGAS 2,460 2,540 80 3.25
4 BUMI 354 366 12 3.39
5 TLKM 4,360 4,470 110 2.52
6 MLPL 246 238 -8 -3.25
7 PBRX 496 498 2 0.40
8 UNTR 24,100 24,575 475 1.97
9 BBCA 17,475 17,575 100 0.57
10 MNCN 1,825 1,880 55 3.01