Portal Berita Ekonomi Selasa, 22 Agustus 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 23:33 WIB. Penipuan - Mhfud MD sebut pemerintah tidak wajib ganti kerugian First Travel.
  • 23:13 WIB. Freeport - Luhut sebut sudah harga mati miliki 51 % saham Freeport.
  • 21:49 WIB. Kemenperin - Kemenperin menolak rencana pengenaan cukai plastik karena dapat menghambat industri kecil dan menengah.
  • 21:49 WIB. Kemendag - Kemendag akan melakukan finalisasi harga eceran tertinggi beras medium dan beras premium.
  • 21:48 WIB. Kementan - Kementan meluncurkan varietas baru benih padi Green Super Rice.
  • 21:47 WIB. Pertani - Pertani optimis realisasi penyaluran benih subsidi ke petani dapat mencapai 80% hingga akhir tahun.
  • 21:47 WIB. Benih - Penyaluran benih unggul ke petani dinilai belum optimal di mana tingkat penyerapan hanya mencapai 57,73%.
  • 21:44 WIB. Kemenhub - Kemenhub mengkaji pengembangan bandara-bandara baru dan yang sudah ada di Jawa bagian selatan.
  • 21:43 WIB. Amitra - Amitra merevisi target pembiayaan pada tahun ini menjadi Rp400 miliar.
  • 21:41 WIB. FIF - FIF Spektra mengatakan pembiayaan elektronik lebih berisiko dan mahal.
  • 21:40 WIB. MTF - Mandiri Tunas Finance memperoleh 2.436 surat pemesanan kendaraan pada ajang GIIAS 2017.
  • 21:38 WIB. Gadget - Smartphone terbaru dari Coolpad ini hadir dengan membawa tombol home fisik serupa tombol iPhone di seri Cool M7.
  • 21:38 WIB. CIMB - Bank CIMB Niaga mengalokasikan anggaran Rp1,248 triliun untuk pengembangan TI pada tahun ini.
  • 21:35 WIB. Gadget - Polaroid menghadirkan smartphone dengan dua varian, yakni Cosmo K dan Cosmo Plus.
  • 21:33 WIB. TLKM - Telkom membantah kabar terkait rencana pembelian saham Solusi Tunas Pratama terkait bisnis menara.

Ini Rumus Keberhasilan Reformasi Pajak Menurut DDTC

Foto Berita Ini Rumus Keberhasilan Reformasi Pajak Menurut DDTC
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pengamat perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam, mengungkapkan rumus keberhasilan reformasi pajak adalah melalui pengupayaan penyederhanaan atau simplifikasi peraturan perpajakan. "Tidak ada refromasi pajak yang memberikan kepastian hukum tanpa simplifikasi peraturan perpajakan. Maka ke depan, kita upayakan reformasi aturan yang sifatnya simplikasi," kata Darussalam dalam acara diskusi perpajakan di Universitas Indonesia (UI) Salemba, Jakarta, Senin (9/1/2017).

Menurut Darussalam, pnyederhanaan/ simplifikasi peraturan perpajakan tersebut antara lain dilakukan dengan mengurangi biaya administrasi pemungutan pajak bagi otoritas pajak dan mengurangi biaya kepatuhan wajib pajak. "Sehingga arah perpajakan 2017 adalah bagaimana meletakkan kerangka dasar reformasi perpajakan," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah telah membentuk tim reformasi perpajakan dan tim penguatan reformasi kepabeanan dan cukai agar institusi pajak serta bea dan cukai dapat lebih efektif dalam mengawal penerimaan negara dan mampu melayani dengan tingkat integritas yang tinggi.

Pembentukan tim reformasi perpajakan ini ditegaskan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 885/KMK.03/2016, sedangkan tim reformasi penguatan reformasi kepabeanan dan cukai melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 909/KMK.04/2016.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan tim ini memiliki fungsi untuk mempersiapkan dan mendukung pelaksanaan serta penguatan reformasi yang mencakup aspek organisasi, sumber daya manusia, infrastruktur, penganggaran, peraturan perundang-undangan, basis data, proses bisnis dan teknologi informasi.

Dari sisi perpajakan, pembentukan tim reformasi ini berguna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan basis data maupun administrasi perpajakan serta mendorong integritas dan produktivitas aparat pajak. Darrusalam menyebutkan program amnesti pajak juga diharapkan menjadi awal dari reformasi pajak secara komprehensif.

Dia berpendapat reformasi pajak di Indonesia sebaiknya dilakukan dengan menciptakan desain ulang sistem pajak agar di satu sisi menjamin kesinambungan penerimaan, dan di sisi lain meminimalkan sengketa. "Oleh karena itu, dibutuhkan paradigma baru yaitu kerangka kepatuhan pajak yang berbasis 'enhanced relationship' atau sering disebut 'cooperative compliance'," kata Darrusalam, yang juga menjadi bagian dalam tim reformasi pajak tersebut.

Dia menjelaskan paradigma baru tersebut mensyaratkan adanya hubungan yang dibangun atas adanya transparansi, partisipasi, keterbukaan, saling percaya, dan saling memahami antara wajib pajak, otoritas pajak, dan konsultan pajak. Dengan demikian, isu pajak yang berpotensi menjadi sengketa dapat diidentifikasi dan didiskusikan sebelum menjadi pokok sengketa. (Ant)

Tag: Pajak, finansial

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Rahmat Saepulloh

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,579.10 3,543.18
British Pound GBP 1.00 17,283.51 17,109.63
China Yuan CNY 1.00 2,012.02 1,991.94
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,422.00 13,288.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,649.01 10,536.06
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.75 1,698.58
Dolar Singapura SGD 1.00 9,856.07 9,753.38
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,782.93 15,620.04
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,129.77 3,096.35
Yen Jepang JPY 100.00 12,292.33 12,166.27

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5861.004 -32.837 559
2 Agriculture 1736.347 -8.071 18
3 Mining 1506.720 -4.642 44
4 Basic Industry and Chemicals 606.497 -4.760 67
5 Miscellanous Industry 1342.856 -3.844 41
6 Consumer Goods 2458.844 -59.274 45
7 Cons., Property & Real Estate 509.294 0.761 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1239.858 -1.111 60
9 Finance 986.730 4.982 89
10 Trade & Service 917.455 -7.348 130
No Code Prev Close Change %
1 PSDN 170 218 48 28.24
2 ALKA 304 380 76 25.00
3 CMPP 304 380 76 25.00
4 GOLD 580 680 100 17.24
5 PRAS 222 260 38 17.12
6 BBHI 170 186 16 9.41
7 OKAS 78 85 7 8.97
8 HDFA 184 199 15 8.15
9 MKNT 1,320 1,425 105 7.95
10 AMAG 382 410 28 7.33
No Code Prev Close Change %
1 BIMA 116 92 -24 -20.69
2 PUDP 640 545 -95 -14.84
3 DGIK 69 60 -9 -13.04
4 TALF 360 314 -46 -12.78
5 RMBA 450 398 -52 -11.56
6 MLPT 555 500 -55 -9.91
7 LION 975 885 -90 -9.23
8 SQMI 550 500 -50 -9.09
9 VINS 198 180 -18 -9.09
10 ENRG 120 110 -10 -8.33
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 344 352 8 2.33
2 MBSS 366 376 10 2.73
3 PUDP 640 545 -95 -14.84
4 MLPL 218 212 -6 -2.75
5 WAPO 101 95 -6 -5.94
6 INDY 935 990 55 5.88
7 BUMI 288 274 -14 -4.86
8 HMSP 3,740 3,590 -150 -4.01
9 MPPA 750 750 0 0.00
10 KREN 418 426 8 1.91