Portal Berita Ekonomi Minggu, 22 Januari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • Antraks - YLKI minta pemerintah cepat tangani dugaan kasus virus antraks di Kabupaten Kulon Progo.
  • Bulog - Bulog Cianjur pasok kebutuhan pokok untuk progam e-warong Kota Sukabumi.
  • Anthraks - Wakil Ketua Komisi IX DPR Partaonan Daulay minta pemerintah serius sikap dugaan virus anthraks di Kulon Progo.
  • Vietnam - Kepolisian Vietnam tahan seorang warga karena sebar informasi yang diduga berisi propaganda antipemerintah.
  • Australia Open - Federer melaju ke perempat final Australia Open usai menang atas Nishikori 6-7 (4), 6-4, 6-1, 4-6, dan 6-3.
  • Rod Laver -  Juara bertahan Australia Open Angelique Kerber harus tersingkir di babak keempat usai kalah 2-6 dan 3-6 dari petenis AS Coco Vandeweghe
  • Agrikultur - Nelayan cantrang masih menunggu kepastian untuk tetap dapat melaut sembari mengurus peralihan alat penangkap ikan.

BPK Siap Audit Kenaikan PNBP

Foto Berita BPK Siap Audit Kenaikan PNBP
Warta Ekonomi.co.id, Makassar -

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis menyatakan pihaknya siap mengaudit kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2016. Regulasi baru tersebut berimbas pada kenaikan tarif pengurusan STNK, BPKB, SIM, STCK, SKCK, dan beberapa item lainnya.

"Tetap nanti akan kita periksa berapa pertambahannya dan kemudian berapa penggunaannya," kata Harry seusai meresmikan Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara di Jalan HM Yasin Limpo, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (9/1/2017).

Menurut Harry, pemeriksaan akan dilakukan pada instansi yang bertanggungjawab untuk menerapkan PP Nomor 60 Tahun 2016. Proses audit rencananya akan dilakukan pada akhir 2017. Untuk saat ini, pemeriksaan belum bisa dilakukan mengingat regulasi itu baru berjalan.

"Kita periksa pos tahun per tahun. Nanti pada akhir 2017 baru mulai diperiksa," tutur dia.

Harry menjelaskan kebijakan pemerintah menaikkan PNBP merupakan penjabaran dari undang-undang yang ada. Ia menyebut BPK tidak berwenang mengusulkan kenaikan tarifnya. Yang pasti, kebijakan tersebut ditujukan untuk pembangunan di mana dananya disalurkan ke pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

"Biasanya alokasinya 70 persen untuk provinsi dan 30 persen untuk kabupaten/kota," katanya.

Lebih jauh, Harry menerangkan pemeriksaan yang akan dilakukan pihaknya tidak hanya tertuju pada Polri. BPK akan melakukan pemeriksaan terkait keuangan negara di seluruh instansi.

"Bukan hanya Polri, tapi seluruh keuangan negara. Jadi, rekomendasi hasil pemeriksaan 2016 nanti kita akan sampaikan kepada DPR. (Kemungkinan) pada Juli 2017," ucap dia.

Penerapan PP Nomor 60 Tahun 2016 sendiri sampai sekarang masih menuai pro-kontra. Pemerintah mengklaim kebijakan tersebut dilakukan untuk perbaikan pelayanan. Polri pun menyatakan kenaikan PNBP bukan atas kemauan Koorps Bhayangkara. Adapun, pihak LSM dan masyarakat terus menyoroti kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro-rakyat tersebut.

Tag: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Azis, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Penulis: Tri Yari Kurniawan

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Tri Yari Kurniawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5254.311 -44.637 539
2 Agriculture 1894.581 -24.228 21
3 Mining 1381.906 -15.398 43
4 Basic Industry and Chemicals 534.376 -3.276 66
5 Miscellanous Industry 1329.269 -22.152 42
6 Consumer Goods 2332.767 -12.449 39
7 Cons., Property & Real Estate 521.596 -1.551 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1029.623 -27.356 56
9 Finance 800.382 -5.744 89
10 Trade & Service 857.727 3.453 122
No Code Prev Close Change %
1 DEWA 54 72 18 33.33
2 PLIN 3,640 4,550 910 25.00
3 NAGA 175 218 43 24.57
4 SKLT 795 925 130 16.35
5 PTSN 66 76 10 15.15
6 WOMF 197 226 29 14.72
7 BRMS 78 89 11 14.10
8 NIKL 3,010 3,400 390 12.96
9 UNSP 50 56 6 12.00
10 IKAI 82 90 8 9.76
No Code Prev Close Change %
1 INCF 480 390 -90 -18.75
2 UNIC 2,720 2,230 -490 -18.01
3 WAPO 67 57 -10 -14.93
4 TBMS 785 680 -105 -13.38
5 ARTA 282 246 -36 -12.77
6 PGLI 61 54 -7 -11.48
7 AHAP 196 174 -22 -11.22
8 POLY 75 67 -8 -10.67
9 PLAS 228 206 -22 -9.65
10 MGNA 121 110 -11 -9.09
No Code Prev Close Change %
1 DEWA 54 72 18 33.33
2 UNSP 50 56 6 12.00
3 BRMS 78 89 11 14.10
4 ENRG 50 50 0 0.00
5 TLKM 3,970 3,830 -140 -3.53
6 SRIL 252 250 -2 -0.79
7 PBRX 440 442 2 0.45
8 ADRO 1,730 1,730 0 0.00
9 KREN 438 446 8 1.83
10 BHIT 136 142 6 4.41