Portal Berita Ekonomi Senin, 26 Juni 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 23:08 WIB. Inggris - Inggris menjadi negara pengimpor teh ketiga terbesar di dunia pada 2016 setelah Rusia dan Amerika Serikat.
  • 23:07 WIB. Sevel - Kadin mengatakan penutupan seluruh outlet Seven Eleven karena busines model yang kurang cocok di Indonesia.
  • 22:28 WIB. Teror Pos Polisi - DPR: RUU Terorisme harus tuntas.
  • 22:26 WIB. Jakarta - Anies harap Presiden Jokowi tepatkan janji nawacita.
  • 22:26 WIB. Jakarta - SBY ingatkan Anies-Sandi jadi Gubernur DKI tugas yang berat.
  • 22:25 WIB. Politik - Menteri BUMN ingin perbaiki komunikasi dengan DPR.
  • 22:23 WIB. Nasional - Menteri Retno ajak seluruh umat Islam ciptakan perdamaian.
  • 22:22 WIB. Nasional - Menteri Luhut sebut perbedaan agama adalah hal wajar.
  • 22:22 WIB. Lebaran - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie silatuhrami ke kediaman Ketua DPR RI Setya Novanto.
  • 22:20 WIB. Teror Pos Polisi - Kapolda Sumut sebut pelaku penyerangan ke pos penjagaan anggota kelompok ISIS.
  • 22:05 WIB. Kadin - Kadin menilai bisnis ritel masih menarik meski terjadi penurunan daya beli pada Lebaran tahun ini.
  • 23:45 WIB. China - "Border kulit" sedang menjadi trend di China.

BPK Siap Audit Kenaikan PNBP

Foto Berita BPK Siap Audit Kenaikan PNBP
Warta Ekonomi.co.id, Makassar -

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis menyatakan pihaknya siap mengaudit kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2016. Regulasi baru tersebut berimbas pada kenaikan tarif pengurusan STNK, BPKB, SIM, STCK, SKCK, dan beberapa item lainnya.

"Tetap nanti akan kita periksa berapa pertambahannya dan kemudian berapa penggunaannya," kata Harry seusai meresmikan Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara di Jalan HM Yasin Limpo, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (9/1/2017).

Menurut Harry, pemeriksaan akan dilakukan pada instansi yang bertanggungjawab untuk menerapkan PP Nomor 60 Tahun 2016. Proses audit rencananya akan dilakukan pada akhir 2017. Untuk saat ini, pemeriksaan belum bisa dilakukan mengingat regulasi itu baru berjalan.

"Kita periksa pos tahun per tahun. Nanti pada akhir 2017 baru mulai diperiksa," tutur dia.

Harry menjelaskan kebijakan pemerintah menaikkan PNBP merupakan penjabaran dari undang-undang yang ada. Ia menyebut BPK tidak berwenang mengusulkan kenaikan tarifnya. Yang pasti, kebijakan tersebut ditujukan untuk pembangunan di mana dananya disalurkan ke pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

"Biasanya alokasinya 70 persen untuk provinsi dan 30 persen untuk kabupaten/kota," katanya.

Lebih jauh, Harry menerangkan pemeriksaan yang akan dilakukan pihaknya tidak hanya tertuju pada Polri. BPK akan melakukan pemeriksaan terkait keuangan negara di seluruh instansi.

"Bukan hanya Polri, tapi seluruh keuangan negara. Jadi, rekomendasi hasil pemeriksaan 2016 nanti kita akan sampaikan kepada DPR. (Kemungkinan) pada Juli 2017," ucap dia.

Penerapan PP Nomor 60 Tahun 2016 sendiri sampai sekarang masih menuai pro-kontra. Pemerintah mengklaim kebijakan tersebut dilakukan untuk perbaikan pelayanan. Polri pun menyatakan kenaikan PNBP bukan atas kemauan Koorps Bhayangkara. Adapun, pihak LSM dan masyarakat terus menyoroti kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro-rakyat tersebut.

Tag: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Azis, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Penulis: Tri Yari Kurniawan

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Tri Yari Kurniawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,569.89 3,533.49
British Pound GBP 1.00 16,954.71 16,781.01
China Yuan CNY 1.00 1,962.84 1,943.19
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,386.00 13,252.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,105.09 9,997.31
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,716.31 1,699.04
Dolar Singapura SGD 1.00 9,640.62 9,540.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,950.82 14,798.51
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,126.84 3,092.65
Yen Jepang JPY 100.00 12,062.72 11,938.74

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5829.708 11.156 557
2 Agriculture 1801.653 46.187 21
3 Mining 1404.809 -2.273 44
4 Basic Industry and Chemicals 618.663 6.333 67
5 Miscellanous Industry 1498.263 8.474 42
6 Consumer Goods 2554.375 -3.199 43
7 Cons., Property & Real Estate 493.718 3.540 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1174.064 -4.697 59
9 Finance 949.728 -0.565 90
10 Trade & Service 919.994 6.912 126
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10