Portal Berita Ekonomi Senin, 01 Mei 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 09:31 WIB. Jakarta - Sekitar 150 ribu buruh dari Jabodetabek akan melakukan aksi di Istana Presiden.
  • 09:27 WIB. Jabar - 50 ribu personel amankan peringatan Hari Buruh di Jawa Barat.
  • 09:26 WIB. Prancis - Militer Prancis eksekusi militan ekstrimis di hutan dekat perbatasan negara Mali.
  • 09:25 WIB. Kemenpupera - Kemenpupera menganggarkan Rp258,43 miliar untuk merevitalisasi Danau Limboto di Gorontalo.
  • 09:23 WIB. Yogyakarta - Rata-rata tingkat okupansi hotel di Yogyakarta naik menjadi 90 persen selama libur panjang akhir pekan.
  • 09:22 WIB. Jayawijaya - Pemkab Jayawijaya akan mengaktifkan kembali stasiun pangan di wilayah tersebut.
  • 09:21 WIB. AS - Seorang perwira AS yang tewas saat melakukan patroli di Mosul diketahui bernama Letnan Satu Weston Lee.
  • 09:20 WIB. Arab Saudi - Arab Saudi menahan 46 anggota sel pelaku kejahatan peristiwa bom bunuh diri di Masjid Nabawi tahun 2016.
  • 09:06 WIB. Kemang - Buronan KPK, Miryam S Haryani tertangkap di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan.
  • 08:52 WIB. Kemenpupera - Menteri Basuki meninjau pelaksanaan proyek pembangunan Underpass Jatingaleh.
  • 08:36 WIB. Kemenpupera - Kemenpupera merencanakan pembangunan 100 unit rumah sehat pada 2017 di Jayawijaya.
  • 08:14 WIB. Trump - Donald Trump akan mengadakan pembicaraan dengan Singapura dan Thailand membahas permasalahan nuklir Korut.
  • 07:51 WIB. Trump - Donald Trump meminta para sekutu di Asia merapatkan barisan menghadapi Korea Utara.
  • 07:41 WIB. Kemenpupera - Kemenpupera akan melakukan sejumlah revitalisasi danau yang ada di Indonesia.
  • 00:06 WIB. BMKG - Waspadai hujan disertai angin kencang di sekitar Jabodetabek pada Senin siang hingga malam hari.

BPJS Kesehatan Harap Peran Pemda Menuju Cakupan Semesta 2019

Foto Berita BPJS Kesehatan Harap Peran Pemda Menuju Cakupan Semesta 2019
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

BPJS Kesehatan terus berkomitmen bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dapat mencapai cakupan semesta atau universal health coverage (UHC) pada 1 Januari tahun 2019. Untuk mencapai itu, BPJS Kesehatan dukungan pemerintah daerah (pemda) dan stakeholder terkait lainnya dapat lebih berperan lagi.

"Dukungan pemda terhadap keberlangsungan program JKN-KIS demi mencapai cakupan semesta atau universal health coverage (UHC) sangatlah strategis," ujar Direktur Hukum, Komunikasi, dan Hubungan Antar Lembaga Bayu Wahyudi di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Senin (9/1/2017).

Bentuk dukungan tersebut salah satunya adalah dengan mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke program JKN-KIS. Integrasi Jamkesda merupakan sinergi penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemda dengan skema JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

"Awal tahun 2017 sebanyak 433 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota telah menunjukkan komitmennya dengan mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke program JKN-KIS," paparnya.

Dukungan pemda ini meliputi penganggaran APBD, kepesertaan, peraturan daerah (perda), maupun pembangunan infrastruktur pelayanan kesehatan.

"UU 36 Nomor 2009 tentang Kesehatan mewajibkan pemda mengalokasikan 10% dari APBD untuk sektor kesehatan, sedangkan APBN sebanyak 5%. Besaran anggaran tersebut di antaranya untuk promosi kesehatan masyarakat, pemenuhan fasilitas layanan kesehatan beserta kelengkapannya termasuk dokter," terangnya.

Atas dasar itu, Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo telah menginstruksikan pemda untuk melaksanakan seluruh kewajibannya terkait program JKN-KIS, termasuk di antaranya meminta pemda mengintegrasikan program Jamkesdanya ke dalam program JKN-KIS.

Berdasarkan Pasal 67 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah melaksanakan program strategis nasional. Selain itu, kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan program strategis nasional.

"Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional dikenai sanksi mulai dari sanksi administratif sampai dengan sanksi pemberhentian tetap," tutur Bayu.

Sementara dalam hal dipandang dana dalam APBD tidak mencukupi untuk mendaftarkan penduduk daerah tersebut sebagai peserta dalam program jaminan kesehatan maka pemerintah daerah dapat (1) menyesuaikan jumlah kepesertaan yang didaftarkan dalam program jaminan kesehatan; (2) melakukan penyesuaian anggaran: (3) melakukan validasi dan penyesuaian jumlah kepesertaan yang diusulkan untuk didaftarkan sebagai penerima bantuan iuran (yang ditanggung pemerintah pusat melalui APBN).

Sekadar informasi, kehadiran program JKN-KIS dalam rangka menjalankan amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) telah memberikan harapan baru bagi seluruh rakyat Indonesia akan adanya kepastian perlindungan atas hak jaminan sosial.

Sesuai dengan Undang-Undang SJSN, jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Ketentuan dalam Undang-Undang SJSN tersebut sejalan dengan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

Pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan, salah satunya dilakukan melalui peningkatan cakupan kepesertaan JKN-KIS melalui pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang merupakan salah satu sasaran pokok yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 sebagai penjabaran dari Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita).

Tag: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Fajar Sulaiman

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5685.298 -21.730 543
2 Agriculture 1839.381 20.337 21
3 Mining 1529.120 -17.451 43
4 Basic Industry and Chemicals 609.503 -1.322 66
5 Miscellanous Industry 1506.105 -8.414 42
6 Consumer Goods 2433.794 -29.716 39
7 Cons., Property & Real Estate 505.553 -2.724 62
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1143.420 -5.081 57
9 Finance 891.913 3.447 89
10 Trade & Service 923.096 -3.079 124
No Code Prev Close Change %
1 MINA 105 178 73 69.52
2 FORZ 220 330 110 50.00
3 VICO 179 240 61 34.08
4 AGRS 153 204 51 33.33
5 ASJT 775 955 180 23.23
6 KDSI 472 580 108 22.88
7 KICI 131 159 28 21.37
8 INDY 750 900 150 20.00
9 DSNG 460 550 90 19.57
10 INKP 1,840 2,080 240 13.04
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 300 226 -74 -24.67
2 MTSM 370 282 -88 -23.78
3 HOME 236 208 -28 -11.86
4 NAGA 197 174 -23 -11.68
5 JECC 6,100 5,400 -700 -11.48
6 IBST 2,250 2,010 -240 -10.67
7 MBSS 500 450 -50 -10.00
8 CEKA 1,850 1,670 -180 -9.73
9 ASBI 362 330 -32 -8.84
10 BBLD 680 620 -60 -8.82
No Code Prev Close Change %
1 INDY 750 900 150 20.00
2 BUMI 454 448 -6 -1.32
3 DOID 1,110 1,100 -10 -0.90
4 BIPI 100 108 8 8.00
5 TRAM 107 108 1 0.93
6 TLKM 4,370 4,370 0 0.00
7 PBRX 605 595 -10 -1.65
8 ASII 9,000 8,950 -50 -0.56
9 UNTR 27,250 26,900 -350 -1.28
10 KREN 400 426 26 6.50