Portal Berita Ekonomi Kamis, 17 Agustus 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 15:07 WIB. Politik - Sekjen PDIP: Kalau pak Jokowi gemuk bagus juga.
  • 15:07 WIB. HUT RI - Nazaruddin dan Gayus Tambunan dapat remisi pada HUT RI.
  • 15:06 WIB. HUT RI - Naik transportasi KRL dan TransJakarta hari ini gratis.
  • 15:04 WIB. HUT RI - Gubernur DKI Djarot berpesan untuk jaga persatuan NKRI.
  • 14:42 WIB. HUT RI - SBY: Bangsa Indonesia harus terus perkuat NKRI.
  • 14:41 WIB. Ahok - Menteri Yasonna sebut Ahok belum dapat masa remisi penahanan.
  • 14:02 WIB. Borneo FC - Arthur Irawan resmi bergabung dengan Borneo FC.
  • 14:01 WIB. Bursa Transfer - Manchester City incar bek WBA, Johny Evans.
  • 14:00 WIB. Bursa Transfer - Barcelona dikabarkan selangkah lagi mendapatkan Philipe Coutinho.
  • 13:41 WIB. Google - Google: Hari ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, dikenal secara lokal sebagai Hari Merdeka.
  • 13:24 WIB. Feature Phone - Polytron: Ada 800.000 unit feature phone yang terjual di seluruh penjuru Tanah Air.
  • 13:23 WIB. Feature Phone - Polytron: Pangsa pasar feature phone di Indonesia menyentuh angka 7%, sedangkan market size-nya masih tinggi.
  • 07:53 WIB. Road To ICE 2017 - Presiden RI Joko Widodo akan menghadiri ajang Indonesia CSR Exhibition 2017 di Balai Kartini pada 18-20 Agustus.
  • 07:54 WIB. Road To ICE 2017 - Untuk informasi lengkap tentang lomba Ide Kreatif Program CSR bisa follow akun resmi Warta Ekonomi di; FB - Warta Ekonomi, Twitter - @WartaEkonomi dan IG - @WartaEkonomi.
  • 07:53 WIB. Road To ICE 2017 - Ikuti lomba Ide Kreatif Program CSR dalam ajang ICE 2017 di Balai Kartini tanggal 18-20 Agustus, dibuka untuk umum dan Mahasiswa/i.

BPJS Kesehatan Harap Peran Pemda Menuju Cakupan Semesta 2019

Foto Berita BPJS Kesehatan Harap Peran Pemda Menuju Cakupan Semesta 2019
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

BPJS Kesehatan terus berkomitmen bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dapat mencapai cakupan semesta atau universal health coverage (UHC) pada 1 Januari tahun 2019. Untuk mencapai itu, BPJS Kesehatan dukungan pemerintah daerah (pemda) dan stakeholder terkait lainnya dapat lebih berperan lagi.

"Dukungan pemda terhadap keberlangsungan program JKN-KIS demi mencapai cakupan semesta atau universal health coverage (UHC) sangatlah strategis," ujar Direktur Hukum, Komunikasi, dan Hubungan Antar Lembaga Bayu Wahyudi di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Senin (9/1/2017).

Bentuk dukungan tersebut salah satunya adalah dengan mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke program JKN-KIS. Integrasi Jamkesda merupakan sinergi penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemda dengan skema JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

"Awal tahun 2017 sebanyak 433 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota telah menunjukkan komitmennya dengan mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke program JKN-KIS," paparnya.

Dukungan pemda ini meliputi penganggaran APBD, kepesertaan, peraturan daerah (perda), maupun pembangunan infrastruktur pelayanan kesehatan.

"UU 36 Nomor 2009 tentang Kesehatan mewajibkan pemda mengalokasikan 10% dari APBD untuk sektor kesehatan, sedangkan APBN sebanyak 5%. Besaran anggaran tersebut di antaranya untuk promosi kesehatan masyarakat, pemenuhan fasilitas layanan kesehatan beserta kelengkapannya termasuk dokter," terangnya.

Atas dasar itu, Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo telah menginstruksikan pemda untuk melaksanakan seluruh kewajibannya terkait program JKN-KIS, termasuk di antaranya meminta pemda mengintegrasikan program Jamkesdanya ke dalam program JKN-KIS.

Berdasarkan Pasal 67 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah melaksanakan program strategis nasional. Selain itu, kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan program strategis nasional.

"Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional dikenai sanksi mulai dari sanksi administratif sampai dengan sanksi pemberhentian tetap," tutur Bayu.

Sementara dalam hal dipandang dana dalam APBD tidak mencukupi untuk mendaftarkan penduduk daerah tersebut sebagai peserta dalam program jaminan kesehatan maka pemerintah daerah dapat (1) menyesuaikan jumlah kepesertaan yang didaftarkan dalam program jaminan kesehatan; (2) melakukan penyesuaian anggaran: (3) melakukan validasi dan penyesuaian jumlah kepesertaan yang diusulkan untuk didaftarkan sebagai penerima bantuan iuran (yang ditanggung pemerintah pusat melalui APBN).

Sekadar informasi, kehadiran program JKN-KIS dalam rangka menjalankan amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) telah memberikan harapan baru bagi seluruh rakyat Indonesia akan adanya kepastian perlindungan atas hak jaminan sosial.

Sesuai dengan Undang-Undang SJSN, jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Ketentuan dalam Undang-Undang SJSN tersebut sejalan dengan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

Pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan, salah satunya dilakukan melalui peningkatan cakupan kepesertaan JKN-KIS melalui pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang merupakan salah satu sasaran pokok yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 sebagai penjabaran dari Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita).

Tag: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Fajar Sulaiman

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,584.17 3,548.25
British Pound GBP 1.00 17,297.22 17,122.12
China Yuan CNY 1.00 2,012.76 1,992.69
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,441.00 13,307.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,529.68 10,422.04
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,718.01 1,700.86
Dolar Singapura SGD 1.00 9,832.48 9,730.90
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,779.73 15,621.09
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,129.82 3,096.45
Yen Jepang JPY 100.00 12,145.12 12,021.86

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5891.949 56.908 559
2 Agriculture 1749.165 4.773 18
3 Mining 1500.826 -4.247 44
4 Basic Industry and Chemicals 617.468 -0.140 67
5 Miscellanous Industry 1344.118 2.632 41
6 Consumer Goods 2494.190 83.330 45
7 Cons., Property & Real Estate 511.042 1.110 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1240.978 8.428 60
9 Finance 986.376 5.498 89
10 Trade & Service 923.259 -1.560 130
No Code Prev Close Change %
1 CMPP 182 244 62 34.07
2 ALKA 182 244 62 34.07
3 MPPA 555 690 135 24.32
4 SKLT 900 1,050 150 16.67
5 GOLD 520 595 75 14.42
6 LPIN 1,100 1,235 135 12.27
7 MKNT 1,195 1,320 125 10.46
8 ARTO 156 172 16 10.26
9 BUKK 1,090 1,200 110 10.09
10 ERAA 660 720 60 9.09
No Code Prev Close Change %
1 MTSM 296 260 -36 -12.16
2 HDFA 208 184 -24 -11.54
3 VINS 216 193 -23 -10.65
4 MMLP 595 540 -55 -9.24
5 AHAP 176 160 -16 -9.09
6 IMAS 1,110 1,020 -90 -8.11
7 ASDM 1,150 1,060 -90 -7.83
8 CNTX 620 575 -45 -7.26
9 FORU 180 168 -12 -6.67
10 FIRE 1,545 1,445 -100 -6.47
No Code Prev Close Change %
1 LMPI 174 164 -10 -5.75
2 SRIL 336 348 12 3.57
3 LEAD 61 61 0 0.00
4 MLPL 200 214 14 7.00
5 KOBX 110 117 7 6.36
6 TLKM 4,730 4,770 40 0.85
7 LRNA 132 128 -4 -3.03
8 BUMI 294 292 -2 -0.68
9 HMSP 3,470 3,690 220 6.34
10 MPPA 555 690 135 24.32