Portal Berita Ekonomi Selasa, 28 Maret 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 02:11 WIB. NU - Muslimat NU menjalin kerja sama pemasaran gula dengan Humpuss Group.
  • 01:39 WIB. DJP - Menkeu Sri Mulyani memastikan para petugas DJP tidak boleh menemui wajib pajak di luar lingkungan kantor.
  • 00:53 WIB. BP Batam - BP Batam berkomitmen menumbuhkembangkan sektor industri galangan kapal melalui dukungan kebijakan. 
  • 00:16 WIB. Jakarta - Pemprov DKI akan tempatkan 10 petugas Keamanan di RPTRA Kalijodo.
  • 00:16 WIB. Jakarta - Pemprov DKI akan tempatkan 10 petugas Keamanan di RPTRA Kalijodo.
  • 00:16 WIB. Beijing - China marah atas kunjungan Menteri Jepang ke Taiwan.
  • 00:15 WIB. Melbourne - Mercedes bertekad kalahkan Ferrari di GP F1 China.
  • 00:14 WIB. Jakarta - Mentan jamin harga beras stabil jelang Ramadhan.
  • 00:13 WIB. Medan - HNSI: Pemberian asuransi nelayan jangan salah alamat.
  • 00:12 WIB. BKPM - Pemerintah dukung investor global bangun kawasan industri di Indonesia.
  • 00:11 WIB. BKPM - Pemerintah dukung investor global bangun kawasan industri di Indonesia.
  • 00:10 WIB. Purwakarta - Kementerian PUPR akan membuka jembatan Cisomang pada 1 April 2017.
  • 00:09 WIB. Pilgub DKI - Jika Anies terpilih, Jakarta mesti kucurkan Rp67,6 triliun untuk program DP 0 %.
  • 00:06 WIB. BMKG - Waspada potensi hujan disertai petir di wilayah Jaksel, Jaktim,  Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bogor pada Selas siang hingga malam hari.
  • 00:04 WIB. Pilgub Jatim - Meski dilirik 3 Parpol, Khofifah ingin tetap jadi Mensos.
  • 00:00 WIB. Riyadh - Saudi Arabia sweetens huge Aramco IPO with tax cut.
  • 23:58 WIB. Budapest -  Heineken and Lixid Project said in a joint statement that their dispute had been settled out of court.
  • 22:21 WIB. Jepang - Jepang mengirimkan dua pesawat pengintai untuk membantu Filipina dalam patroli di Laut China Selatan.
  • 21:57 WIB. BKPM - BKPM mendukung investor global yang berkomitmen membangun kawasan industri terintegrasi di Indonesia.
  • 21:50 WIB. Malang - Menteri PDTT sebut anggaran dana desa tahun 2018 akan naik.
  • 20:42 WIB. INCO - Vale Indonesia Tbk tidak membagikan dividen pada pada tahun ini karena belum membaiknya harga nikel selama tahun 2016.
  • 20:35 WIB. KAI - PT KAI Daop 3 Cirebon terhitung mulai 1 April 2017 mengubah jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api.
  • 20:29 WIB. Sucofindo - Sucofindo (Persero) berupaya untuk terus menggenjot pangsa pasar pengujian sertifikasi halal untuk sejumlah produk.
  • 20:28 WIB. Perikanan - Komnas HAM dorong pelaku usaha perikanan untuk memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip HAM di bidang ketenagakerjaan.
  • 19:55 WIB. Kemenhub - DPR yakin Kemenhub sudah memiliki strategi terkait dengan persoalan kontroversi angkutan berbasis "online".
  • 19:53 WIB. Beras - Mentan jamin harga beras dapat stabil menjelang bulan suci Ramadhan 1438 H pada akhir Mei mendatang.
  • 19:50 WIB. AP I - Pendapatan  Angkasa Pura I sepanjang tahun 2016 dari bisnis di luar pengelolaan bandara mencapai Rp 2,52 triliun.
  • 19:51 WIB. SMF - Sarana Multigriya Finansial akan berkomitmen untuk membantu penyediaan rumah bagi masyarakat kurang mampu.
  • 17:28 WIB. Kurs Rupiah - Sore ini (27/3) Rupiah ditutup melemah 2.00 poin (0.02%) ke Rp 13,310.00 per dolar AS dibanding pada pembukaan di Rp 13,308.00. (Data Bloomberg).
  • 17:27 WIB. Kurs Rupiah - Sore ini  (27/3) Rupiah ditutup melemah 25.39 poin (0.18%) ke 14,454.74 per Euro dibanding pada pembukaan pagi tadi di 14,429.35. (Data Bloomberg).
  • 09:07 WIB. Harga Emas - Harga buyback emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan hari ini (27/3) Rp 531.000 per gram.

BPJS Kesehatan Harap Peran Pemda Menuju Cakupan Semesta 2019

Foto Berita BPJS Kesehatan Harap Peran Pemda Menuju Cakupan Semesta 2019
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

BPJS Kesehatan terus berkomitmen bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dapat mencapai cakupan semesta atau universal health coverage (UHC) pada 1 Januari tahun 2019. Untuk mencapai itu, BPJS Kesehatan dukungan pemerintah daerah (pemda) dan stakeholder terkait lainnya dapat lebih berperan lagi.

"Dukungan pemda terhadap keberlangsungan program JKN-KIS demi mencapai cakupan semesta atau universal health coverage (UHC) sangatlah strategis," ujar Direktur Hukum, Komunikasi, dan Hubungan Antar Lembaga Bayu Wahyudi di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Senin (9/1/2017).

Bentuk dukungan tersebut salah satunya adalah dengan mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke program JKN-KIS. Integrasi Jamkesda merupakan sinergi penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemda dengan skema JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

"Awal tahun 2017 sebanyak 433 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota telah menunjukkan komitmennya dengan mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke program JKN-KIS," paparnya.

Dukungan pemda ini meliputi penganggaran APBD, kepesertaan, peraturan daerah (perda), maupun pembangunan infrastruktur pelayanan kesehatan.

"UU 36 Nomor 2009 tentang Kesehatan mewajibkan pemda mengalokasikan 10% dari APBD untuk sektor kesehatan, sedangkan APBN sebanyak 5%. Besaran anggaran tersebut di antaranya untuk promosi kesehatan masyarakat, pemenuhan fasilitas layanan kesehatan beserta kelengkapannya termasuk dokter," terangnya.

Atas dasar itu, Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo telah menginstruksikan pemda untuk melaksanakan seluruh kewajibannya terkait program JKN-KIS, termasuk di antaranya meminta pemda mengintegrasikan program Jamkesdanya ke dalam program JKN-KIS.

Berdasarkan Pasal 67 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah melaksanakan program strategis nasional. Selain itu, kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan program strategis nasional.

"Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional dikenai sanksi mulai dari sanksi administratif sampai dengan sanksi pemberhentian tetap," tutur Bayu.

Sementara dalam hal dipandang dana dalam APBD tidak mencukupi untuk mendaftarkan penduduk daerah tersebut sebagai peserta dalam program jaminan kesehatan maka pemerintah daerah dapat (1) menyesuaikan jumlah kepesertaan yang didaftarkan dalam program jaminan kesehatan; (2) melakukan penyesuaian anggaran: (3) melakukan validasi dan penyesuaian jumlah kepesertaan yang diusulkan untuk didaftarkan sebagai penerima bantuan iuran (yang ditanggung pemerintah pusat melalui APBN).

Sekadar informasi, kehadiran program JKN-KIS dalam rangka menjalankan amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) telah memberikan harapan baru bagi seluruh rakyat Indonesia akan adanya kepastian perlindungan atas hak jaminan sosial.

Sesuai dengan Undang-Undang SJSN, jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Ketentuan dalam Undang-Undang SJSN tersebut sejalan dengan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

Pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan, salah satunya dilakukan melalui peningkatan cakupan kepesertaan JKN-KIS melalui pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang merupakan salah satu sasaran pokok yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 sebagai penjabaran dari Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita).

Tag: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Fajar Sulaiman

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5567.134 3.375 540
2 Agriculture 1824.655 -14.401 21
3 Mining 1492.425 9.624 43
4 Basic Industry and Chemicals 580.406 1.919 66
5 Miscellanous Industry 1442.324 10.727 42
6 Consumer Goods 2417.761 8.829 39
7 Cons., Property & Real Estate 506.470 2.079 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1091.616 -5.792 57
9 Finance 878.990 -2.246 89
10 Trade & Service 905.716 -0.379 122
No Code Prev Close Change %
1 PORT 464 580 116 25.00
2 AHAP 200 238 38 19.00
3 APLI 105 124 19 18.10
4 PLIN 3,490 4,100 610 17.48
5 MYOH 710 805 95 13.38
6 JRPT 860 970 110 12.79
7 HOME 258 290 32 12.40
8 SMBR 2,640 2,950 310 11.74
9 FAST 1,355 1,495 140 10.33
10 SRIL 314 338 24 7.64
No Code Prev Close Change %
1 MAMI 132 86 -46 -34.85
2 MKNT 448 352 -96 -21.43
3 MTSM 478 378 -100 -20.92
4 ASBI 350 282 -68 -19.43
5 IBST 1,800 1,500 -300 -16.67
6 STAR 101 86 -15 -14.85
7 JECC 6,975 6,000 -975 -13.98
8 RMBA 450 404 -46 -10.22
9 PSDN 162 146 -16 -9.88
10 NIPS 380 350 -30 -7.89
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 314 338 24 7.64
2 MAMI 132 86 -46 -34.85
3 STAR 101 86 -15 -14.85
4 BMTR 510 525 15 2.94
5 PGLI 62 65 3 4.84
6 PBRX 535 535 0 0.00
7 TLKM 4,090 4,080 -10 -0.24
8 PSDN 162 146 -16 -9.88
9 KREN 402 398 -4 -1.00
10 BRPT 2,790 2,960 170 6.09