Portal Berita Ekonomi Jum'at, 20 Januari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • Obligasi - Reliance Capital Management optimistis rating surat utang WOM Finance tidak akan turun setelah akuisisi rampung.
  • Gambia - Gambia melakukan pelantikan presiden baru, Adama Barrow, di Senegal.
  • NISP - PT Bank OCBC NISP Tbk. mengincar nasabah super kaya  di bisnis kartu kreditnya tahun ini.
  • NISP - PT Bank OCBC NISP Tbk. meluncurkan OCBC NISP Voyage, kartu kredit yang terbuat dari logam.

Gunakan Perma No 13 Tahun 2016, KPK Yakin Jerat Korporasi

Foto Berita Gunakan Perma No 13 Tahun 2016, KPK Yakin Jerat Korporasi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

KPK meyakini dapat menjerat korporasi, yang melakukan tindak pidana korupsi, dengan menggunakan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

"Kami kan tidak bisa menyebut target korporasi siapa, tidak bisa, tapi yang jelas kami akan evaluasi sebetulnya kalau korporasi undang-undangnya itu memungkinkan siapa pun orangnya termasuk korporasi jadi bisa (dipidana). Perma itu tidak membatasi kapan kejadiannya karena UU sudah menegaskan 'barang siapa' artinya termasuk korporasi dan pengurusnya. Kalau kami mau menuntut keterlibatan korporasi tahun 2015 juga bisa saja," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata seusai konferensi pers "Capaian Kinerja KPK 2016" di gedung KPK Jakarta, Senin (9/1/2017).

Pada 29 Desember 2016, MA menerbitkan Perma 13/2016 berisi pedoman yang jelas dan tegas bagi penegak hukum dalam penanganan kejahatan korporasi. "Nanti akan kami evaluasi, masing-masing korporasi apa, (termasuk BUMN karya), itu juga tidak ada alasan," tegas Alexander.

Namun Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengakui bahwa menjerat BUMN sedikit sulit terkait perhitungan kerugian keuangan negara. "Tetapi untuk BUMN itu memang agak susah karena alibinya 'tricky' karena itu kan kerugian keuangan negara tetapi diterima oleh BUMN. BUMN ini kan adalah bagian dari negara. Jadi, itu agak 'tricky' kalau kami mengambil dendanya. Jadi seperti mengambil dari kantong kanan masuk ke kantong kiri," kata Laode.

Meski demikian, Laode meyakini bahwa individu-individu di dalam BUMN ikut menikmati keuntungan dari saat melakukan tindak pidana korupsi menggunakan nama BUMN. "Sebenarnya kalau yang masuk ke BUMN itu saya yakin dinikmati oleh individu-individu BUMN itu sendiri, bukan dari BUMN-nya. Saya yakin seperti itu. Tetapi kalau 'pure' korporasi itu coba kita cari, tetapi sekarang itu kita ada patokannya supaya KPK lebih gampang bekerja," tambah Laode.

Meski demikian, Laode juga enggan menyampaikan apa saja korporasi yang sudah masuk dalam radar KPK. "Yah tidak bisa kita bicara ini perusahaan yang mana, tetapi yah kalau mereka melakukan tindak pidana korupsi kita akan tindak," ungkap Laode singkat.

Perma No 13 tahun 2016 itu mengindentifkasi kesalahan korporasi baik berbentuk kesengajaan maupun karena kelalaian yaitu Pertama, apabila kejahatan dilakukan untuk memberikan manfaat atau keuntungan maupun untuk kepentingan korporasi. Kedua, apabila korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. Ketiga, apabila korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan termasuk mencegah dampak yang lebih besar setelah terjadinya tindak pidana.

Bila penegak hukum menemukan bukti bahwa pemegang saham, atau anggota direksi atau komisaris bahkan pegawai rendahan sekalipun melakukan tindak pidana untuk kepentingan korporasi dan korporasi menerima keuntungan dari tindakan tersebut maka dapat diindikasikan korporasi telah melakukan tindak pidana.

Dalam Perma juga ditentukan penyesuaian identitas korporasi dalam surat panggilan, surat dakwaan dan surat putusan terhadap korporasi, sehingga proses penanganan korporasi lebih memberikan kepastian hukum. Selanjutnya, aset korporasi yang digunakan sebagai alat atau dari hasil kejahatan juga dapat segera dijual melalui lelang meskipun belum ada putusan pengadilan.

Ketentuan ini tidak saja menguntungkan Penyidik atau jaksa penuntut umum dalam mengelola barang sitaan namun juga menyelematkan tersangka atau terdakwa dari risiko kerugian karena penurunan nilai ekonomis dari barang yang digunakan sebagai jaminan pembayaran pidana denda atau uang pengganti. (Ant)

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Agung

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5298.948 4.164 539
2 Agriculture 1918.809 -0.646 21
3 Mining 1397.304 -5.931 43
4 Basic Industry and Chemicals 537.652 1.169 66
5 Miscellanous Industry 1351.421 3.608 42
6 Consumer Goods 2345.216 -7.413 39
7 Cons., Property & Real Estate 523.147 1.423 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1056.979 1.438 56
9 Finance 806.126 -0.007 89
10 Trade & Service 854.274 7.991 122
No Code Prev Close Change %
1 LMAS 50 67 17 34.00
2 WICO 50 67 17 34.00
3 WAPO 53 67 14 26.42
4 UNIC 2,190 2,720 530 24.20
5 POLY 61 75 14 22.95
6 ARII 366 430 64 17.49
7 PGLI 55 61 6 10.91
8 GZCO 103 113 10 9.71
9 LPIN 5,500 6,000 500 9.09
10 ASRI 380 412 32 8.42
No Code Prev Close Change %
1 PLIN 4,850 3,640 -1,210 -24.95
2 MGNA 139 121 -18 -12.95
3 BCIP 210 183 -27 -12.86
4 OASA 454 410 -44 -9.69
5 YULE 77 71 -6 -7.79
6 BINA 466 430 -36 -7.73
7 MITI 68 63 -5 -7.35
8 MCOR 210 198 -12 -5.71
9 JKON 620 590 -30 -4.84
10 MASA 268 256 -12 -4.48
No Code Prev Close Change %
1 GZCO 103 113 10 9.71
2 ISSP 232 232 0 0.00
3 BIPI 136 141 5 3.68
4 BWPT 320 312 -8 -2.50
5 BUMI 426 420 -6 -1.41
6 SRIL 256 252 -4 -1.56
7 ASRI 380 412 32 8.42
8 BABP 76 79 3 3.95
9 PBRX 432 440 8 1.85
10 LMAS 50 67 17 34.00