Portal Berita Ekonomi Sabtu, 19 Agustus 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 19:21 WIB. iOS - Asus akan hadirkan android O untuk zenfone 3 dan 4.
  • 19:07 WIB. Internet - Google tengah menguji coba aplikasi search yang lebih ringan untuk negara berkembang.
  • 17:39 WIB. Teror Barcelona - Kepolisian Spanyol masih mencari tersangka penyerangan di Barcelona.
  • 17:12 WIB. Rusia - Delapan orang terluka akibat penusukan di sebuah kota di Rusia, polisi tembak mati satu penyerang.
  • 16:56 WIB. Pilgub Jabar - PKS yakin bisa menang pilgub Jabar.
  • 16:56 WIB. Politik - PKS: Semoga SBY-Megawati gak ribut lagi.
  • 16:54 WIB. Jokowi - Presiden Jokowi teken UU Pemilu.
  • 16:50 WIB. Finlandia - Dua orang meninggal dunia, enam lainnya terluka dalam insiden penusukan di Finlandia.
  • 16:48 WIB. Teror Barcelona - Polisi Spanyo sebut jika penyerang di Barcelona mempunyai rencana penyerangan yang lebih besar.
  • 16:16 WIB. Gadget - Nokia 8 resmi hadir dengan kamera ganda dan snapdragon 835.
  • 16:13 WIB. Gadget - HMD Global dikabarkan sedang siapkan penerus Nokia 8 dengan layar lebih besar.

Gunakan Perma No 13 Tahun 2016, KPK Yakin Jerat Korporasi

Foto Berita Gunakan Perma No 13 Tahun 2016, KPK Yakin Jerat Korporasi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

KPK meyakini dapat menjerat korporasi, yang melakukan tindak pidana korupsi, dengan menggunakan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

"Kami kan tidak bisa menyebut target korporasi siapa, tidak bisa, tapi yang jelas kami akan evaluasi sebetulnya kalau korporasi undang-undangnya itu memungkinkan siapa pun orangnya termasuk korporasi jadi bisa (dipidana). Perma itu tidak membatasi kapan kejadiannya karena UU sudah menegaskan 'barang siapa' artinya termasuk korporasi dan pengurusnya. Kalau kami mau menuntut keterlibatan korporasi tahun 2015 juga bisa saja," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata seusai konferensi pers "Capaian Kinerja KPK 2016" di gedung KPK Jakarta, Senin (9/1/2017).

Pada 29 Desember 2016, MA menerbitkan Perma 13/2016 berisi pedoman yang jelas dan tegas bagi penegak hukum dalam penanganan kejahatan korporasi. "Nanti akan kami evaluasi, masing-masing korporasi apa, (termasuk BUMN karya), itu juga tidak ada alasan," tegas Alexander.

Namun Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengakui bahwa menjerat BUMN sedikit sulit terkait perhitungan kerugian keuangan negara. "Tetapi untuk BUMN itu memang agak susah karena alibinya 'tricky' karena itu kan kerugian keuangan negara tetapi diterima oleh BUMN. BUMN ini kan adalah bagian dari negara. Jadi, itu agak 'tricky' kalau kami mengambil dendanya. Jadi seperti mengambil dari kantong kanan masuk ke kantong kiri," kata Laode.

Meski demikian, Laode meyakini bahwa individu-individu di dalam BUMN ikut menikmati keuntungan dari saat melakukan tindak pidana korupsi menggunakan nama BUMN. "Sebenarnya kalau yang masuk ke BUMN itu saya yakin dinikmati oleh individu-individu BUMN itu sendiri, bukan dari BUMN-nya. Saya yakin seperti itu. Tetapi kalau 'pure' korporasi itu coba kita cari, tetapi sekarang itu kita ada patokannya supaya KPK lebih gampang bekerja," tambah Laode.

Meski demikian, Laode juga enggan menyampaikan apa saja korporasi yang sudah masuk dalam radar KPK. "Yah tidak bisa kita bicara ini perusahaan yang mana, tetapi yah kalau mereka melakukan tindak pidana korupsi kita akan tindak," ungkap Laode singkat.

Perma No 13 tahun 2016 itu mengindentifkasi kesalahan korporasi baik berbentuk kesengajaan maupun karena kelalaian yaitu Pertama, apabila kejahatan dilakukan untuk memberikan manfaat atau keuntungan maupun untuk kepentingan korporasi. Kedua, apabila korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. Ketiga, apabila korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan termasuk mencegah dampak yang lebih besar setelah terjadinya tindak pidana.

Bila penegak hukum menemukan bukti bahwa pemegang saham, atau anggota direksi atau komisaris bahkan pegawai rendahan sekalipun melakukan tindak pidana untuk kepentingan korporasi dan korporasi menerima keuntungan dari tindakan tersebut maka dapat diindikasikan korporasi telah melakukan tindak pidana.

Dalam Perma juga ditentukan penyesuaian identitas korporasi dalam surat panggilan, surat dakwaan dan surat putusan terhadap korporasi, sehingga proses penanganan korporasi lebih memberikan kepastian hukum. Selanjutnya, aset korporasi yang digunakan sebagai alat atau dari hasil kejahatan juga dapat segera dijual melalui lelang meskipun belum ada putusan pengadilan.

Ketentuan ini tidak saja menguntungkan Penyidik atau jaksa penuntut umum dalam mengelola barang sitaan namun juga menyelematkan tersangka atau terdakwa dari risiko kerugian karena penurunan nilai ekonomis dari barang yang digunakan sebagai jaminan pembayaran pidana denda atau uang pengganti. (Ant)

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Agung

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,582.57 3,546.65
British Pound GBP 1.00 17,306.97 17,133.02
China Yuan CNY 1.00 2,012.92 1,992.84
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,435.00 13,301.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,606.93 10,499.81
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,717.22 1,699.98
Dolar Singapura SGD 1.00 9,842.49 9,740.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,764.63 15,602.07
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,128.06 3,094.70
Yen Jepang JPY 100.00 12,279.50 12,153.69

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5893.841 1.892 559
2 Agriculture 1744.418 -4.747 18
3 Mining 1511.362 10.536 44
4 Basic Industry and Chemicals 611.257 -6.211 67
5 Miscellanous Industry 1346.700 2.582 41
6 Consumer Goods 2518.118 23.928 45
7 Cons., Property & Real Estate 508.533 -2.509 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1240.969 -0.009 60
9 Finance 981.748 -4.628 89
10 Trade & Service 924.803 1.544 130
No Code Prev Close Change %
1 BIMA 91 116 25 27.47
2 TGRA 400 500 100 25.00
3 FISH 2,400 3,000 600 25.00
4 WAPO 81 101 20 24.69
5 ALKA 244 304 60 24.59
6 CMPP 244 304 60 24.59
7 MLPT 446 555 109 24.44
8 PUDP 515 640 125 24.27
9 LION 820 975 155 18.90
10 PTRO 990 1,125 135 13.64
No Code Prev Close Change %
1 BRAM 13,850 11,100 -2,750 -19.86
2 BPFI 500 450 -50 -10.00
3 WINS 264 242 -22 -8.33
4 KBLV 980 900 -80 -8.16
5 BBHI 183 170 -13 -7.10
6 DGIK 74 69 -5 -6.76
7 PYFA 206 194 -12 -5.83
8 TGKA 2,500 2,370 -130 -5.20
9 TPIA 24,575 23,300 -1,275 -5.19
10 MAMI 78 74 -4 -5.13
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 348 344 -4 -1.15
2 VRNA 98 95 -3 -3.06
3 MPPA 690 750 60 8.70
4 MLPL 214 218 4 1.87
5 GGRM 70,950 74,000 3,050 4.30
6 BBCA 18,900 18,700 -200 -1.06
7 PGAS 2,120 2,160 40 1.89
8 TLKM 4,770 4,780 10 0.21
9 HMSP 3,690 3,740 50 1.36
10 ASII 7,850 7,900 50 0.64