Portal Berita Ekonomi Kamis, 23 Februari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • WIKA - PT Wijaya Karya Persero Tbk  berhasil mencatat pertumbuhan laba hingga 161,88% sepanjang 2016 dibandingkan dengan 2015.
  • Nasional - Politisi PKB Musa Zainuddin ditahan KPK.
  • Nasional - Menteri Jonan akui Indonesia sangat siap jika Freeport lakukan gugatan.
  • Minahasa - Pemkab Minahasa Tenggara lakukan verifikasi mahasiswa yang akan menerima bantuan penyelesaian studi.
  • Kalsel - Pemkab Hulu Sungai Tengah kembangkan sistem informasi keuangan desa dengan sistem komputerisasi.
  • AS - Kemacetan lalu lintas sebabkan pengemudi di AS merugi rata-rata US$1.200/tahun.
  • Bangka Tengah - Pemkab Bangka Tengah dorong warga membudidayakan udang galah.
  • AS - Pemerintah AS peringatkan warga Guatemala tidak lintasi AS secara ilegal.

Gunakan Perma No 13 Tahun 2016, KPK Yakin Jerat Korporasi

Foto Berita Gunakan Perma No 13 Tahun 2016, KPK Yakin Jerat Korporasi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

KPK meyakini dapat menjerat korporasi, yang melakukan tindak pidana korupsi, dengan menggunakan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

"Kami kan tidak bisa menyebut target korporasi siapa, tidak bisa, tapi yang jelas kami akan evaluasi sebetulnya kalau korporasi undang-undangnya itu memungkinkan siapa pun orangnya termasuk korporasi jadi bisa (dipidana). Perma itu tidak membatasi kapan kejadiannya karena UU sudah menegaskan 'barang siapa' artinya termasuk korporasi dan pengurusnya. Kalau kami mau menuntut keterlibatan korporasi tahun 2015 juga bisa saja," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata seusai konferensi pers "Capaian Kinerja KPK 2016" di gedung KPK Jakarta, Senin (9/1/2017).

Pada 29 Desember 2016, MA menerbitkan Perma 13/2016 berisi pedoman yang jelas dan tegas bagi penegak hukum dalam penanganan kejahatan korporasi. "Nanti akan kami evaluasi, masing-masing korporasi apa, (termasuk BUMN karya), itu juga tidak ada alasan," tegas Alexander.

Namun Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengakui bahwa menjerat BUMN sedikit sulit terkait perhitungan kerugian keuangan negara. "Tetapi untuk BUMN itu memang agak susah karena alibinya 'tricky' karena itu kan kerugian keuangan negara tetapi diterima oleh BUMN. BUMN ini kan adalah bagian dari negara. Jadi, itu agak 'tricky' kalau kami mengambil dendanya. Jadi seperti mengambil dari kantong kanan masuk ke kantong kiri," kata Laode.

Meski demikian, Laode meyakini bahwa individu-individu di dalam BUMN ikut menikmati keuntungan dari saat melakukan tindak pidana korupsi menggunakan nama BUMN. "Sebenarnya kalau yang masuk ke BUMN itu saya yakin dinikmati oleh individu-individu BUMN itu sendiri, bukan dari BUMN-nya. Saya yakin seperti itu. Tetapi kalau 'pure' korporasi itu coba kita cari, tetapi sekarang itu kita ada patokannya supaya KPK lebih gampang bekerja," tambah Laode.

Meski demikian, Laode juga enggan menyampaikan apa saja korporasi yang sudah masuk dalam radar KPK. "Yah tidak bisa kita bicara ini perusahaan yang mana, tetapi yah kalau mereka melakukan tindak pidana korupsi kita akan tindak," ungkap Laode singkat.

Perma No 13 tahun 2016 itu mengindentifkasi kesalahan korporasi baik berbentuk kesengajaan maupun karena kelalaian yaitu Pertama, apabila kejahatan dilakukan untuk memberikan manfaat atau keuntungan maupun untuk kepentingan korporasi. Kedua, apabila korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. Ketiga, apabila korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan termasuk mencegah dampak yang lebih besar setelah terjadinya tindak pidana.

Bila penegak hukum menemukan bukti bahwa pemegang saham, atau anggota direksi atau komisaris bahkan pegawai rendahan sekalipun melakukan tindak pidana untuk kepentingan korporasi dan korporasi menerima keuntungan dari tindakan tersebut maka dapat diindikasikan korporasi telah melakukan tindak pidana.

Dalam Perma juga ditentukan penyesuaian identitas korporasi dalam surat panggilan, surat dakwaan dan surat putusan terhadap korporasi, sehingga proses penanganan korporasi lebih memberikan kepastian hukum. Selanjutnya, aset korporasi yang digunakan sebagai alat atau dari hasil kejahatan juga dapat segera dijual melalui lelang meskipun belum ada putusan pengadilan.

Ketentuan ini tidak saja menguntungkan Penyidik atau jaksa penuntut umum dalam mengelola barang sitaan namun juga menyelematkan tersangka atau terdakwa dari risiko kerugian karena penurunan nilai ekonomis dari barang yang digunakan sebagai jaminan pembayaran pidana denda atau uang pengganti. (Ant)

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Agung

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5372.748 14.065 539
2 Agriculture 1830.241 -4.200 21
3 Mining 1430.644 9.710 43
4 Basic Industry and Chemicals 560.366 -4.171 66
5 Miscellanous Industry 1351.548 13.281 42
6 Consumer Goods 2360.450 5.219 39
7 Cons., Property & Real Estate 519.508 -0.508 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1065.448 5.395 56
9 Finance 830.154 -0.129 89
10 Trade & Service 865.002 9.456 122
No Code Prev Close Change %
1 GDYR 1,800 2,250 450 25.00
2 AGRO 780 975 195 25.00
3 BRMS 89 106 17 19.10
4 PLAS 53 61 8 15.09
5 MCOR 286 328 42 14.69
6 NELY 92 105 13 14.13
7 BCIP 160 182 22 13.75
8 GEMS 2,610 2,950 340 13.03
9 CMPP 100 113 13 13.00
10 DEWA 70 78 8 11.43
No Code Prev Close Change %
1 ARII 400 338 -62 -15.50
2 IKBI 388 350 -38 -9.79
3 SDRA 1,100 1,000 -100 -9.09
4 ELTY 57 52 -5 -8.77
5 RIGS 198 182 -16 -8.08
6 JPFA 1,875 1,730 -145 -7.73
7 BIMA 120 111 -9 -7.50
8 MGNA 109 102 -7 -6.42
9 TRAM 202 190 -12 -5.94
10 CENT 138 130 -8 -5.80
No Code Prev Close Change %
1 BUMI 368 360 -8 -2.17
2 ELTY 57 52 -5 -8.77
3 LMAS 89 86 -3 -3.37
4 DEWA 70 78 8 11.43
5 BRMS 89 106 17 19.10
6 MCOR 286 328 42 14.69
7 TRAM 202 190 -12 -5.94
8 AGRO 780 975 195 25.00
9 GJTL 1,045 1,155 110 10.53
10 BIPI 126 123 -3 -2.38