Portal Berita Ekonomi Kamis, 24 Agustus 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 15:40 WIB. Gedung DPR - DPR minta Kementerian PUPR analisis kemiringan gedung Nusantara I.
  • 15:39 WIB. HET Beras - Mulai 1 September pemerintah berlakukan HET tertinggi beras.
  • 15:39 WIB. Spanyol - City Football Grup mengakuisisi saham klub La Liga Girona sebanyak 44,3 persen.
  • 15:38 WIB. OTT - Menhub sebut OTT anak buahnya sebagai bukti perlawanan terhadap korupsi.
  • 15:37 WIB. OTT - Menhub sampaikan permohonan maaf secara pribadi.
  • 15:37 WIB. Freeport - DPR minta pemerintah segera putuskan divestasi saham Freeport.
  • 15:36 WIB. Freeport - DPD temu PT Freeport terkait pemecatan karyawan.
  • 15:36 WIB. Travel Fair - AirAsia siapkan 400 ribu kursi pada ajang travel fair 2017.
  • 15:35 WIB. Nontunai - Jasa Marga akan kasih diskon 10 % untuk pengguna e-toll.
  • 15:34 WIB. Kelangkaan Garam - Harga garam di pasar Kalibata capai Rp70.000/karung.
  • 15:33 WIB. Pariwisata - Menpar prediksi agent travel akan bernasib sama dengan wartel.
  • 14:02 WIB. Paris - AS Monaco dikabarkan setuju melepas bintangnya Kylian Mbappe ke PSG dengan banderol US$138 juta.

Integrasi Jamkesda ke JKN-KIS Perlu Regulasi yang Jelas

Foto Berita Integrasi Jamkesda ke JKN-KIS Perlu Regulasi yang Jelas
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar menilai proses integrasi program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) harus diikuti dengan regulasi yang jelas.

Sejauh ini, hingga awal tahun 2017 baru 433 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota yang sudah mengintegrasikan program Jamkesda ke JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Padahal, program JKN-KIS merupakan salah satu sasaran pokok Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai penjabaran dari sembilan agenda prioritas (nawacita).

"Memang sudah mayoritas tapi masih ada 81 lagi pemda yang belum integrasikan. Jadi regulasi yang jelas harus ada kalau sekarang belum ada," ujar Timboel saat diskusi media di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Senin (9/1/2017).

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa salah satu kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah melaksanakan program strategis nasional, namun kata Timboel, pemda belum secara utuh menerima kalau program ini sebagai program strategis nasional.

"Tapi tidak dinyatakan tanggal berapa mulai terintegrasi, yang dibutuhkan tanggal berapa akhir harus terintegrasi. Kalau badan usaha itu dinyatakan 1 Januari 2015, resmi (ada perpresnya) setelah itu kena sanksi. Kalau ini tidak ada, roadmap tidak bisa dijadikan dasar hukum," jelasnya.

Menurutnya, seharusnya dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan juga dicantumkan soal aturan kewajiban integrasi Jamkesda ke JKN-KIS.

"Tadinya saya berharap Perpres 19/2016 disusun juga tuh di situ di bawah 1 Januari 2017 semuanya wajib sehingga 2016 pemda sudah anggarkan. Tapi, itu enggak muncul (akhirnya) ada yang datang ada yang keluar, kayak Jambi 2014 dia ikut tapi 2016 keluar. Bali juga baru masuk sekarang. Ini karena tidak ada kepastian efektif terakhirnya kapan, nah itu yang kita dorong," ucapnya.

Oleh sebab itu, dia mendorong presiden dapat mengeluarkan Perpres soal ini agar semua kabupaten/kota yang memiliki program Jamkesda dapat diintegrasikan ke program JKN-KIS. "Bentuknya perpres karena itu kan bagian dari kepesertaan wajib," tuturnya.

Sementara itu, menurut Direktur Hukum, Komunikasi, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi, dukungan pemda melalui integrasi Jamkesda ke JKN-KIS sangatlah penting demi mencapai cakupan semesta atau universal health coverage (UHC) pada 1 Januari tahun 2019.

"Dukungan pemda terhadap keberlangsungan program JKN-KIS demi mencapai cakupan semesta atau universal health coverage (UHC) sangatlah strategis," sebut Bayu.

Tag: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Fajar Sulaiman

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,578.84 3,542.82
British Pound GBP 1.00 17,160.09 16,987.43
China Yuan CNY 1.00 2,017.44 1,997.29
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,421.00 13,287.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,601.25 10,487.43
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.32 1,698.08
Dolar Singapura SGD 1.00 9,862.58 9,762.67
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,838.12 15,674.67
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,137.95 3,104.44
Yen Jepang JPY 100.00 12,294.80 12,170.93

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5914.024 33.727 559
2 Agriculture 1749.119 -1.495 18
3 Mining 1548.199 28.971 44
4 Basic Industry and Chemicals 608.159 -3.067 67
5 Miscellanous Industry 1350.370 5.613 41
6 Consumer Goods 2496.745 27.019 45
7 Cons., Property & Real Estate 508.032 -0.290 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1252.484 7.329 60
9 Finance 993.787 5.533 89
10 Trade & Service 921.814 2.030 130
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 110 148 38 34.55
2 OKAS 102 137 35 34.31
3 PGLI 90 110 20 22.22
4 BMAS 360 438 78 21.67
5 PEGE 240 280 40 16.67
6 INDY 1,030 1,200 170 16.50
7 LEAD 61 71 10 16.39
8 MFMI 700 800 100 14.29
9 GOLD 570 650 80 14.04
10 MREI 3,120 3,500 380 12.18
No Code Prev Close Change %
1 TALF 334 274 -60 -17.96
2 IKBI 426 364 -62 -14.55
3 GMTD 7,900 7,000 -900 -11.39
4 PSDN 230 206 -24 -10.43
5 SDPC 118 110 -8 -6.78
6 BRAM 9,100 8,525 -575 -6.32
7 CARS 1,475 1,385 -90 -6.10
8 ARTA 284 268 -16 -5.63
9 BTEK 167 159 -8 -4.79
10 BVIC 238 228 -10 -4.20
No Code Prev Close Change %
1 LEAD 61 71 10 16.39
2 TRAM 110 148 38 34.55
3 IKBI 426 364 -62 -14.55
4 MBSS 380 398 18 4.74
5 DGIK 58 63 5 8.62
6 INDY 1,030 1,200 170 16.50
7 BUMI 268 284 16 5.97
8 MAMI 84 86 2 2.38
9 PBRX 440 444 4 0.91
10 ADRO 1,860 1,955 95 5.11