Portal Berita Ekonomi Kamis, 19 Januari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • New York - The blue-chip Dow Jones Industrial Average had fallen 22.05 points (0.11 per cent) to 19,804.72 on Wednesday (18/1).
  • New York - The broader S&P 500 gained 4.00 points (0.18 per cent) to 2,271.89 on Wednesday (18/1).
  • New York - The tech-heavy Nasdaq rose 16.93 points (0.31 per cent) to 5,555.65 on Wednesday (18/1).
  • New York - U.S. West Texas Intermediate (WTI) crude oil futures settled down $1.40, or 2.7 percent, at $51.08 per barrel on Wednesday (18/1).
  • London - Bent crude futures, the international benchmark for oil prices, were down $1.51, or 2.7 percent, at $53.96 a barrel at 2:34 p.m. ET (1734 GMT) on Wednesday (18/1).
  • Coppa Italia (19/1) - Lazio 4 - 2 Genoa
  • FA CUP (19/1) - Plymouth Argyle 0 - 1 Liverpool
  • Bansos - Polisi panggil Sylviana Murni terkait dugaan korupsi Dana Bansos
  • Swiss - Presiden China, Xi Jinping meminta Nuklir dihentikan saat berbicara dalam Forum International PBB
  • Piala Afrika (19/1) - Kamerun 2 - Guinea Bissau
  • DEWA - PT Darma Henwa Tbk. menargetkan produksi batu bara 3 juta ton per tahun setelah perusahaan mengantongi perjanjian jasa pertambangan.
  • Finansial - Perusahaan penyedia layanan pinjam meminjam langsung atau peer-to-peer lending Modalku memperluas jaringan ke Bandung.

Integrasi Jamkesda ke JKN-KIS Perlu Regulasi yang Jelas

Foto Berita Integrasi Jamkesda ke JKN-KIS Perlu Regulasi yang Jelas
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar menilai proses integrasi program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) harus diikuti dengan regulasi yang jelas.

Sejauh ini, hingga awal tahun 2017 baru 433 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota yang sudah mengintegrasikan program Jamkesda ke JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Padahal, program JKN-KIS merupakan salah satu sasaran pokok Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai penjabaran dari sembilan agenda prioritas (nawacita).

"Memang sudah mayoritas tapi masih ada 81 lagi pemda yang belum integrasikan. Jadi regulasi yang jelas harus ada kalau sekarang belum ada," ujar Timboel saat diskusi media di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Senin (9/1/2017).

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa salah satu kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah melaksanakan program strategis nasional, namun kata Timboel, pemda belum secara utuh menerima kalau program ini sebagai program strategis nasional.

"Tapi tidak dinyatakan tanggal berapa mulai terintegrasi, yang dibutuhkan tanggal berapa akhir harus terintegrasi. Kalau badan usaha itu dinyatakan 1 Januari 2015, resmi (ada perpresnya) setelah itu kena sanksi. Kalau ini tidak ada, roadmap tidak bisa dijadikan dasar hukum," jelasnya.

Menurutnya, seharusnya dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan juga dicantumkan soal aturan kewajiban integrasi Jamkesda ke JKN-KIS.

"Tadinya saya berharap Perpres 19/2016 disusun juga tuh di situ di bawah 1 Januari 2017 semuanya wajib sehingga 2016 pemda sudah anggarkan. Tapi, itu enggak muncul (akhirnya) ada yang datang ada yang keluar, kayak Jambi 2014 dia ikut tapi 2016 keluar. Bali juga baru masuk sekarang. Ini karena tidak ada kepastian efektif terakhirnya kapan, nah itu yang kita dorong," ucapnya.

Oleh sebab itu, dia mendorong presiden dapat mengeluarkan Perpres soal ini agar semua kabupaten/kota yang memiliki program Jamkesda dapat diintegrasikan ke program JKN-KIS. "Bentuknya perpres karena itu kan bagian dari kepesertaan wajib," tuturnya.

Sementara itu, menurut Direktur Hukum, Komunikasi, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi, dukungan pemda melalui integrasi Jamkesda ke JKN-KIS sangatlah penting demi mencapai cakupan semesta atau universal health coverage (UHC) pada 1 Januari tahun 2019.

"Dukungan pemda terhadap keberlangsungan program JKN-KIS demi mencapai cakupan semesta atau universal health coverage (UHC) sangatlah strategis," sebut Bayu.

Tag: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Fajar Sulaiman

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5294.784 27.846 541
2 Agriculture 1919.455 33.515 21
3 Mining 1403.235 7.104 43
4 Basic Industry and Chemicals 536.483 2.143 66
5 Miscellanous Industry 1347.813 12.896 42
6 Consumer Goods 2352.629 17.077 39
7 Cons., Property & Real Estate 521.724 3.122 63
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1055.541 2.528 56
9 Finance 806.133 4.369 89
10 Trade & Service 846.283 -0.890 122
No Code Prev Close Change %
1 DGIK 68 85 17 25.00
2 UNIC 1,755 2,190 435 24.79
3 OASA 364 454 90 24.73
4 GZCO 83 103 20 24.10
5 MTSM 374 456 82 21.93
6 SKLT 695 795 100 14.39
7 ADMG 138 155 17 12.32
8 BWPT 286 320 34 11.89
9 SRIL 230 256 26 11.30
10 IKBI 316 350 34 10.76
No Code Prev Close Change %
1 MAYA 3,200 2,400 -800 -25.00
2 ARII 486 366 -120 -24.69
3 HOTL 180 145 -35 -19.44
4 VINS 84 75 -9 -10.71
5 CNTX 865 800 -65 -7.51
6 PICO 216 200 -16 -7.41
7 PGLI 59 55 -4 -6.78
8 SMDM 95 89 -6 -6.32
9 SAFE 80 75 -5 -6.25
10 RMBA 450 422 -28 -6.22
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 230 256 26 11.30
2 BIPI 137 136 -1 -0.73
3 BWPT 286 320 34 11.89
4 DGIK 68 85 17 25.00
5 GZCO 83 103 20 24.10
6 BUMI 420 426 6 1.43
7 BABP 73 76 3 4.11
8 DYAN 64 65 1 1.56
9 SMDM 95 89 -6 -6.32
10 MCOR 193 210 17 8.81