Portal Berita Ekonomi Rabu, 28 Juni 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 00:13 WIB. XL - XL Axiata mencatat kenaikan trafik layanan data sebesar 218% pada momen lebaran 2017.
  • 00:08 WIB. Mudik - Kemenhub membuka program mudik gratis untuk arus balik ke Jakarta.
  • 00:06 WIB. MUI - GNPF MUI membantah kabar masing-masing pemimpin terima uang Rp1 triliun dari Presiden Jokowi.
  • 23:57 WIB. Putin - Jam tangan mewah dengan sertifikat pemilik Vladimir Putin akan dilelang dengan harga US$1,6 juta.
  • 23:57 WIB. Doha - Hotel-hotel di Doha sepi pengunjung di hari raya Idul Fitri, karena sanksi dari negara-negara Teluk.
  • 23:55 WIB. Amerika Serikat - Amerika Serikat sebut Suriah siapkan serangan senjata kimia.
  • 23:54 WIB. Jerman - Jerman desak semua pihak yang terkait segera selesaikan konflik Qatar.
  • 23:53 WIB. ESDM - Kementerian ESDM memastikan pasokan BBM aman selama arus balik mudik lebaran.
  • 23:51 WIB. Cyber Crime - Beberapa perusahaan dan lembaga di Rusia dan Ukraina mengalami peretasan virus Wannacry.
  • 23:48 WIB. Rosneft - Rosneft memastikan produksi minyak tidak terganggu setelah server utama mengalami kasus peretasan.
  • 23:45 WIB. Korsel - Bank sentral Korea Selatan melaporkan kenaikan indeks sentimen konsumer ke level tertinggi dalam lima bulan.

Integrasi Jamkesda ke JKN-KIS Perlu Regulasi yang Jelas

Foto Berita Integrasi Jamkesda ke JKN-KIS Perlu Regulasi yang Jelas
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar menilai proses integrasi program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) harus diikuti dengan regulasi yang jelas.

Sejauh ini, hingga awal tahun 2017 baru 433 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota yang sudah mengintegrasikan program Jamkesda ke JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Padahal, program JKN-KIS merupakan salah satu sasaran pokok Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai penjabaran dari sembilan agenda prioritas (nawacita).

"Memang sudah mayoritas tapi masih ada 81 lagi pemda yang belum integrasikan. Jadi regulasi yang jelas harus ada kalau sekarang belum ada," ujar Timboel saat diskusi media di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Senin (9/1/2017).

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa salah satu kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah melaksanakan program strategis nasional, namun kata Timboel, pemda belum secara utuh menerima kalau program ini sebagai program strategis nasional.

"Tapi tidak dinyatakan tanggal berapa mulai terintegrasi, yang dibutuhkan tanggal berapa akhir harus terintegrasi. Kalau badan usaha itu dinyatakan 1 Januari 2015, resmi (ada perpresnya) setelah itu kena sanksi. Kalau ini tidak ada, roadmap tidak bisa dijadikan dasar hukum," jelasnya.

Menurutnya, seharusnya dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan juga dicantumkan soal aturan kewajiban integrasi Jamkesda ke JKN-KIS.

"Tadinya saya berharap Perpres 19/2016 disusun juga tuh di situ di bawah 1 Januari 2017 semuanya wajib sehingga 2016 pemda sudah anggarkan. Tapi, itu enggak muncul (akhirnya) ada yang datang ada yang keluar, kayak Jambi 2014 dia ikut tapi 2016 keluar. Bali juga baru masuk sekarang. Ini karena tidak ada kepastian efektif terakhirnya kapan, nah itu yang kita dorong," ucapnya.

Oleh sebab itu, dia mendorong presiden dapat mengeluarkan Perpres soal ini agar semua kabupaten/kota yang memiliki program Jamkesda dapat diintegrasikan ke program JKN-KIS. "Bentuknya perpres karena itu kan bagian dari kepesertaan wajib," tuturnya.

Sementara itu, menurut Direktur Hukum, Komunikasi, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi, dukungan pemda melalui integrasi Jamkesda ke JKN-KIS sangatlah penting demi mencapai cakupan semesta atau universal health coverage (UHC) pada 1 Januari tahun 2019.

"Dukungan pemda terhadap keberlangsungan program JKN-KIS demi mencapai cakupan semesta atau universal health coverage (UHC) sangatlah strategis," sebut Bayu.

Tag: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Fajar Sulaiman

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,569.89 3,533.49
British Pound GBP 1.00 16,954.71 16,781.01
China Yuan CNY 1.00 1,962.84 1,943.19
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,386.00 13,252.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,105.09 9,997.31
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,716.31 1,699.04
Dolar Singapura SGD 1.00 9,640.62 9,540.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,950.82 14,798.51
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,126.84 3,092.65
Yen Jepang JPY 100.00 12,062.72 11,938.74

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5829.708 11.156 557
2 Agriculture 1801.653 46.187 21
3 Mining 1404.809 -2.273 44
4 Basic Industry and Chemicals 618.663 6.333 67
5 Miscellanous Industry 1498.263 8.474 42
6 Consumer Goods 2554.375 -3.199 43
7 Cons., Property & Real Estate 493.718 3.540 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1174.064 -4.697 59
9 Finance 949.728 -0.565 90
10 Trade & Service 919.994 6.912 126
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10

Recommended Reading