Portal Berita Ekonomi Senin, 27 Februari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • BP Batam - BP Batam pastikan akan bongkar peternakan babi di kawasan hutan resapan air Dam Duriangkang.
  • LRT - PT Kereta Api Indonesia mengakui tugas sebagai Investor LRT Jabodebek cukup berat
  • Jakarta - Pemprov DKI akan melarang pemasangan Baliho di pinggir jalan dan menggantinya dengan light emitting diode (LED) di gedung-gedung
  • Pilkada - Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan hanya akan menangani sengketa hasil perhitungan suara pilkada serentak 2017
  • Bogor - Upacara Kenegaraan Penyambutan Raja Salman akan dilaksanakan di Istana Bogor
  • Bandung - Terduga tersangka teroris di Bandung bernama Yayat Cahdiyat resedivis kasus teroris
  • KPK - KPK meminta kewenangan untuk dapat mengusut sektor swasta
  • Pekalongan - Harga beras dan daging di Pekalongan mulai turun.
  • Militer - Usai kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Australia, kerjasama Militer antara Indonesia dan Australia akan kembali diaktifkan
  • Cabai - Harga cabai di Bangkalan, Jatim, naik hingga Rp160.000/kg.

Integrasi Jamkesda ke JKN-KIS Perlu Regulasi yang Jelas

Foto Berita Integrasi Jamkesda ke JKN-KIS Perlu Regulasi yang Jelas
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar menilai proses integrasi program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) harus diikuti dengan regulasi yang jelas.

Sejauh ini, hingga awal tahun 2017 baru 433 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota yang sudah mengintegrasikan program Jamkesda ke JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Padahal, program JKN-KIS merupakan salah satu sasaran pokok Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai penjabaran dari sembilan agenda prioritas (nawacita).

"Memang sudah mayoritas tapi masih ada 81 lagi pemda yang belum integrasikan. Jadi regulasi yang jelas harus ada kalau sekarang belum ada," ujar Timboel saat diskusi media di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Senin (9/1/2017).

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa salah satu kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah melaksanakan program strategis nasional, namun kata Timboel, pemda belum secara utuh menerima kalau program ini sebagai program strategis nasional.

"Tapi tidak dinyatakan tanggal berapa mulai terintegrasi, yang dibutuhkan tanggal berapa akhir harus terintegrasi. Kalau badan usaha itu dinyatakan 1 Januari 2015, resmi (ada perpresnya) setelah itu kena sanksi. Kalau ini tidak ada, roadmap tidak bisa dijadikan dasar hukum," jelasnya.

Menurutnya, seharusnya dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan juga dicantumkan soal aturan kewajiban integrasi Jamkesda ke JKN-KIS.

"Tadinya saya berharap Perpres 19/2016 disusun juga tuh di situ di bawah 1 Januari 2017 semuanya wajib sehingga 2016 pemda sudah anggarkan. Tapi, itu enggak muncul (akhirnya) ada yang datang ada yang keluar, kayak Jambi 2014 dia ikut tapi 2016 keluar. Bali juga baru masuk sekarang. Ini karena tidak ada kepastian efektif terakhirnya kapan, nah itu yang kita dorong," ucapnya.

Oleh sebab itu, dia mendorong presiden dapat mengeluarkan Perpres soal ini agar semua kabupaten/kota yang memiliki program Jamkesda dapat diintegrasikan ke program JKN-KIS. "Bentuknya perpres karena itu kan bagian dari kepesertaan wajib," tuturnya.

Sementara itu, menurut Direktur Hukum, Komunikasi, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi, dukungan pemda melalui integrasi Jamkesda ke JKN-KIS sangatlah penting demi mencapai cakupan semesta atau universal health coverage (UHC) pada 1 Januari tahun 2019.

"Dukungan pemda terhadap keberlangsungan program JKN-KIS demi mencapai cakupan semesta atau universal health coverage (UHC) sangatlah strategis," sebut Bayu.

Tag: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Fajar Sulaiman

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5385.906 13.158 539
2 Agriculture 1841.223 10.982 21
3 Mining 1419.623 -11.021 43
4 Basic Industry and Chemicals 565.553 5.187 66
5 Miscellanous Industry 1365.621 14.073 42
6 Consumer Goods 2374.993 14.543 39
7 Cons., Property & Real Estate 517.048 -2.460 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1062.681 -2.767 56
9 Finance 829.581 -0.573 89
10 Trade & Service 871.468 6.466 122
No Code Prev Close Change %
1 VRNA 95 117 22 23.16
2 DGIK 129 153 24 18.60
3 JAWA 133 149 16 12.03
4 MGNA 102 114 12 11.76
5 IKBI 350 386 36 10.29
6 ARII 338 370 32 9.47
7 KRAH 2,680 2,900 220 8.21
8 KBLI 318 344 26 8.18
9 SRIL 280 302 22 7.86
10 ASJT 580 625 45 7.76
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 190 125 -65 -34.21
2 ICON 494 376 -118 -23.89
3 KOIN 320 250 -70 -21.88
4 CMPP 113 100 -13 -11.50
5 BIPP 97 89 -8 -8.25
6 BUMI 360 332 -28 -7.78
7 FREN 54 50 -4 -7.41
8 MAMI 73 68 -5 -6.85
9 CTBN 5,200 4,850 -350 -6.73
10 BCIP 182 170 -12 -6.59
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 190 125 -65 -34.21
2 BUMI 360 332 -28 -7.78
3 BABP 67 67 0 0.00
4 DGIK 129 153 24 18.60
5 ELTY 52 50 -2 -3.85
6 BRPT 2,310 2,250 -60 -2.60
7 MCOR 328 336 8 2.44
8 SRIL 280 302 22 7.86
9 SMDM 87 84 -3 -3.45
10 AGRO 975 980 5 0.51