BBM Satu Harga di Papua Berjalan Lancar

Penerapan program bahan bakar minyak (BBM) satu harga di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua berjalan lancar dan mampu mendorong penurunan harga komoditas lain yang dibutuhkan masyarakat.

"Program BBM satu harga di Nduga berhasil, sekarang kita punya penyalur (APMS) sudah ada dan pelayanannya lancar," ujar mantan Bupati Nduga Yeirus Gwijangge, di Jayapura, Selasa (10/1/2017).

Ia menjelaskan dengan 32 distrik di Nduga, distribusi BBM belum bisa merata karena baru terdapat satu lembaga penyalur sehingga untuk daerah-daerah tertentu harganya masih belum dapat dikendalikan.

"BBM sekarang tidak ada masalah, di sana sekarang lancar. Satu drum (200 liter) kalau kita ambil di Batas Batu, itu Rp2 juta, tapi kalau di distrik lain harganya berfariasi mulai Rp2,5 juta sampai Rp3 juta," kata dia.

Yerius mengklaim kini harga BBM bersubsidi di Nduga sudah lebih terkontrol karena adanya subsidi angkutan dari Pertamina.

BBM satu harga dicanangkan Presiden Joko Widodo di Dekai, Kabupaten Yahukimo pada 18 Oktober 2016.
Presiden berharap kebijakan BBM sSatu harga mampu membantu pertumbuhan ekonomi sekaligus memperbaiki kesejahteraan masyarakat khususnya di Papua dan Papua Barat.

"Kita berharap kepada rakyat Papua kebijakan BBM satu harga ini bisa membantu pertumbuhan ekonomi, memperbaiki kesejahteraan, karena jelas biaya transportasi dan logistik akan lebih murah sehingga harga bisa diturunkan, ini memang 'step by step' tahapan demi tahapan," kata Presiden mengatakan kebijakan BBM satu harga di Papua dan Papua Barat yang dicanangkan pemerintah merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Papua TEA Hery Dosinaen menyatakan kebijakan Presiden Joko Widodo yang ingin menerapkan program satu harga untuk bahan bakar minyak bersubsidi di seluruh Indonesia sangat membantu masyarakat Papua.

"Program ini akan sangat membantu. Minimal harga BBM bisa turun dan selisih harga tidak terlalu signifikan dengan kami di Jayapura," ujarnya.

Untuk merealisasikan program tersebut, Pertamina tiap tahunnya mensubsidi biayaan angkutan Rp800 miliar.

Untuk wilayah tertentu yang tidak memiliki akses transportasi darat atau air, digunakan pesawat terbang yang dioperasionalkan PT. Pelita Air Service yang merupakan anak perusahaan Pertamina. (Ant)