Portal Berita Ekonomi Senin, 24 April 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 23:26 WIB. Maluku - Pemprov Maluku mengatakan stok bahan pokok di Ambon mencukupi menjelang puasa dan lebaran 2017.
  • 23:24 WIB. UKM - Pemkot Bekasi menggelar sayembara desain maskot boneka daerah dalam rangka promosi produk UKM.
  • 23:23 WIB. Kemenpar - Kemenpar meminta kepada Pemerintah Sulawesi Tenggara agar menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan.
  • 23:22 WIB. DPR - DPR meminta pemerintah memperketat pemeriksaan keselamatan angkutan umum dan memperketat pemberian izin trayek.
  • 22:32 WIB. Jakarta - Soal reklamasi teluk Jakarta Anies akan temui partai pendukung Ahok.
  • 22:31 WIB. Jakarta - Pelaku penyiraman terhadap Novel Baswedan belum terungkap meski Polisi gencar mencari bukti-bukti.
  • 22:28 WIB. Internasional - Pemerintah Korea Utara nyatakan siap berperang dengam AS terkait sengketa di Semenanjung Korea.
  • 22:12 WIB. JK - Wapres JK meminta Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey memajukan perkebunan kelapa.
  • 22:11 WIB. JK - Wapres JK mengatakan senyuman warga Sulawesi Utara mampu menarik kunjungan wisman.
  • 22:09 WIB. MTI - MTI menilai UU 22/2009 tentang LLAJ cenderung menyalahkan pengemudi pada peristiwa kecelakaan.
  • 22:08 WIB. Meksiko - Setidaknya enam mayat ditemukan terkubur di dalam parit di Guerrero, Meksiko.
  • 21:49 WIB. Timah -  PT Timah memberi bantuan 1.000 bibit buah-buahan ke Desa Riau.
  • 21:25 WIB. Bukalapak - Komunitas Bukalapak mengadakan kegiatan Kopi Darat di Pontianak.
  • 21:23 WIB. Myanmar - Satu orang tewas dan 25 orang lagi cedera ketika dua bus ekspres penumpang bertabrakkan di Jalan Raya Yangon-Mandalay.
  • 21:22 WIB. PPI - PPI siap mendatangkan gula pasir 250 ton guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Sulawesi Tengah.

APB3I Minta RPP Minerba Untungkan Pelaku Usaha Lokal

Foto Berita APB3I Minta RPP Minerba Untungkan Pelaku Usaha Lokal
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah saat ini tengah merumuskan Revisi Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara. Hal Ini merupakan revisi keempat dari aturan turunan UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. 

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar menyebut 11 poin yang ada adalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Ketua Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) AP3BI Erry Sofyan menilai kebijakan ini malah keluar dari semangat hilirisasi dan hanya menguntungkan perusahaan tambang asing di Indonesia. 

Lanjutnya, pada poin 7 dinyatakan bahwa penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah dan jangka waktu tertentu tidak berlaku bagi komoditas mineral logam nikel, bauksit, timah, emas, perak, dan kromium. Sementara komoditi tembaga masih diperkenankan mengekspor produk olahan.

“Padahal sejauh ini perusahaan tambang tembaga seperti PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (dulu Newmont Nusa Tanggara) belum menunjukkan komitmen membanggun smelter tembaga,” tandasnya.

Eddi menambahkan, dalam RPP yang baru perusahaan pemegang Kontrak masih boleh mengekspor hasil olahan. “Ada perbedaan dalam penerapan kebijakan. Kami menduga kebijakan ini hanya untuk mengakomodir kepentingan pihak tertentu dalam hal ini perusahaan tambang asing,” tambahnya.

Sementara itu terkait dengan penerapan bea keluar yang nantinya akan dimanfaatkan untuk membangun smelter oleh BUMN yang ditunjuk Pemerintah seperti di point ke 8 dan 9. Tentang para pelaku usaha komoditas ini yang membiaya mereka sendiri.

“Pemerintah setidaknya memberi kesempatan kepada para pelaku usaha di bidang komoditas mineral untuk membangun smelter namun dengan memberi kesempatan mengeksport dalam jangka waktu tertentu,”tandasnya. 

Sementara Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirus) Budi Santoso menilai RPP yang dibuat Kementrian ESDM terkesan tergesa-gesa dan hanya untuk memenuhi kepentingan salah satu pihak saja. 

“Pemerintah sebaikanya melihat perubahan PP tidak sesederhana point-point tersebut. Slasan lima tahun sebaiknya diuraikan dalam kajian. Sebaiknya Pemerintah melihat fundamental permsalahan kenapa hilirisasi tidak berjalan dan bagaimana affirmative action yang konprehensif bukan hanya tambal sulam,”tandasnya. 

Menurutnya Pemerintah harus memperlakukan sama untuk semua komoditi dan juga pelaku usaha. Jangan ada perbedaan perlakuan antara perusahaan pemegang Kontrak Karya dengan Perusahaan Pemegang IUP. 

Tag: Ekspor, mineral

Penulis/Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5664.475 69.169 541
2 Agriculture 1823.242 -21.549 21
3 Mining 1527.258 -9.366 43
4 Basic Industry and Chemicals 604.665 0.747 66
5 Miscellanous Industry 1536.728 81.861 42
6 Consumer Goods 2438.363 10.107 39
7 Cons., Property & Real Estate 508.320 5.827 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1144.585 47.100 57
9 Finance 876.611 2.719 89
10 Trade & Service 917.711 9.714 123
No Code Prev Close Change %
1 BBHI 104 140 36 34.62
2 BGTG 88 117 29 32.95
3 ALKA 131 161 30 22.90
4 ASBI 358 426 68 18.99
5 RANC 412 480 68 16.50
6 HITS 650 745 95 14.62
7 ALMI 170 189 19 11.18
8 BAYU 900 1,000 100 11.11
9 SKLT 780 860 80 10.26
10 ARII 304 332 28 9.21
No Code Prev Close Change %
1 ASJT 600 472 -128 -21.33
2 HOME 256 212 -44 -17.19
3 BMAS 420 350 -70 -16.67
4 MFIN 1,350 1,150 -200 -14.81
5 TIRA 268 230 -38 -14.18
6 ERTX 184 160 -24 -13.04
7 JKSW 67 59 -8 -11.94
8 CANI 525 464 -61 -11.62
9 INCI 390 350 -40 -10.26
10 NAGA 180 165 -15 -8.33
No Code Prev Close Change %
1 BNLI 675 695 20 2.96
2 TLKM 4,110 4,420 310 7.54
3 ASII 8,575 9,150 575 6.71
4 SRIL 308 306 -2 -0.65
5 KBLI 645 670 25 3.88
6 RIMO 153 166 13 8.50
7 PRAS 200 198 -2 -1.00
8 KAEF 2,310 2,460 150 6.49
9 BBNI 6,250 6,150 -100 -1.60
10 JSMR 4,510 4,470 -40 -0.89