Portal Berita Ekonomi Selasa, 24 Januari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • Split - Pekan ini Film Split berhasil merajai Box Office dengan penghasilan US$ 40 Juta
  • Melbourne - Rafael Nadal melaju ke semifinal Australia Open usai menang atas Monfils 6-3, 6-3, 4-6, 6-4,
  • Rod Laver Arena - Milos Raonic meraih tiket semifinal Australia Open usai mengalahkan Roberto Bautista Agut empat set 7-6 (6), 3-6, 6-4, 6-1.
  • Riau - Satu unit rulo alami kebakaran di Riau.

APB3I Minta RPP Minerba Untungkan Pelaku Usaha Lokal

Foto Berita APB3I Minta RPP Minerba Untungkan Pelaku Usaha Lokal
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah saat ini tengah merumuskan Revisi Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara. Hal Ini merupakan revisi keempat dari aturan turunan UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. 

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar menyebut 11 poin yang ada adalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Ketua Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) AP3BI Erry Sofyan menilai kebijakan ini malah keluar dari semangat hilirisasi dan hanya menguntungkan perusahaan tambang asing di Indonesia. 

Lanjutnya, pada poin 7 dinyatakan bahwa penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah dan jangka waktu tertentu tidak berlaku bagi komoditas mineral logam nikel, bauksit, timah, emas, perak, dan kromium. Sementara komoditi tembaga masih diperkenankan mengekspor produk olahan.

“Padahal sejauh ini perusahaan tambang tembaga seperti PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (dulu Newmont Nusa Tanggara) belum menunjukkan komitmen membanggun smelter tembaga,” tandasnya.

Eddi menambahkan, dalam RPP yang baru perusahaan pemegang Kontrak masih boleh mengekspor hasil olahan. “Ada perbedaan dalam penerapan kebijakan. Kami menduga kebijakan ini hanya untuk mengakomodir kepentingan pihak tertentu dalam hal ini perusahaan tambang asing,” tambahnya.

Sementara itu terkait dengan penerapan bea keluar yang nantinya akan dimanfaatkan untuk membangun smelter oleh BUMN yang ditunjuk Pemerintah seperti di point ke 8 dan 9. Tentang para pelaku usaha komoditas ini yang membiaya mereka sendiri.

“Pemerintah setidaknya memberi kesempatan kepada para pelaku usaha di bidang komoditas mineral untuk membangun smelter namun dengan memberi kesempatan mengeksport dalam jangka waktu tertentu,”tandasnya. 

Sementara Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirus) Budi Santoso menilai RPP yang dibuat Kementrian ESDM terkesan tergesa-gesa dan hanya untuk memenuhi kepentingan salah satu pihak saja. 

“Pemerintah sebaikanya melihat perubahan PP tidak sesederhana point-point tersebut. Slasan lima tahun sebaiknya diuraikan dalam kajian. Sebaiknya Pemerintah melihat fundamental permsalahan kenapa hilirisasi tidak berjalan dan bagaimana affirmative action yang konprehensif bukan hanya tambal sulam,”tandasnya. 

Menurutnya Pemerintah harus memperlakukan sama untuk semua komoditi dan juga pelaku usaha. Jangan ada perbedaan perlakuan antara perusahaan pemegang Kontrak Karya dengan Perusahaan Pemegang IUP. 

Tag: Ekspor, mineral

Penulis/Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5250.968 -3.343 539
2 Agriculture 1896.077 1.496 21
3 Mining 1384.941 3.035 43
4 Basic Industry and Chemicals 532.183 -2.193 66
5 Miscellanous Industry 1332.032 2.763 42
6 Consumer Goods 2343.505 10.738 39
7 Cons., Property & Real Estate 516.292 -5.304 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1028.087 -1.536 56
9 Finance 799.166 -1.216 89
10 Trade & Service 855.133 -2.594 122
No Code Prev Close Change %
1 WICO 62 83 21 33.87
2 HOTL 145 180 35 24.14
3 HDFA 210 260 50 23.81
4 WAPO 57 70 13 22.81
5 UNIC 2,230 2,690 460 20.63
6 DNAR 256 296 40 15.62
7 LMAS 66 76 10 15.15
8 DGIK 76 87 11 14.47
9 TBMS 680 745 65 9.56
10 KDSI 330 358 28 8.48
No Code Prev Close Change %
1 INAF 3,400 2,550 -850 -25.00
2 IKBI 344 262 -82 -23.84
3 MLIA 555 424 -131 -23.60
4 DPNS 396 314 -82 -20.71
5 BINA 456 384 -72 -15.79
6 PLAS 206 180 -26 -12.62
7 BCIP 176 157 -19 -10.80
8 NAGA 218 196 -22 -10.09
9 MGNA 110 100 -10 -9.09
10 PTSN 76 70 -6 -7.89
No Code Prev Close Change %
1 ENRG 50 54 4 8.00
2 BRMS 89 90 1 1.12
3 BUMI 416 446 30 7.21
4 DYAN 66 69 3 4.55
5 DEWA 72 71 -1 -1.39
6 DGIK 76 87 11 14.47
7 TLKM 3,830 3,840 10 0.26
8 BWPT 304 326 22 7.24
9 PBRX 442 444 2 0.45
10 LMAS 66 76 10 15.15