Keberhasilan Hanya 20 Persen, Pengamat Ragukan Peran Swasta Penuhi Target 35.000 MW

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa meragukan peran pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP) dalam mengejar target program 35.000 MW pada 2019. Fabby di Jakarta, Selasa (10/1/2017), mengatakan IPP memegang porsi 25.000 MW dan PT PLN (Persero) mengerjakan sisa 10.000 MW dalam program tersebut.

"Saya sejak awal meragukan 25.000 MW ini bisa diambil swasta. Berdasarkan pengalaman selama ini, keberhasilan IPP itu hanya 20 persen saja," katanya. Fabby menilai, "prestasi" itu, akan sulit memenuhi target pemerintah yang tetap ingin agar program 35.000 MW tercapai pada 2019. "Kalaupun IPP bisa, saya tidak yakin 25.000 MW itu bisa dibangun IPP pada 2019, mungkin cuma separuh dari 25.000 MW," katanya.

Kendati enggan mengakui target pemerintah yang ingin proyek itu selesai 2019, Fabby menilai realisasi program tersebut masih jauh dari target perencanaan. Pasalnya, sepanjang 2015 hingga 2016 baru sekitar 21.000 MW yang sudah memulai konstruksi. Itu pun, separuhnya baru saja menandatangani perjanjian jual beli listrik sehingga masih harus menunggu waktu untuk pengerjaan konstruksi.

"Memang diharapkan 2019 bisa masuk 25.000 MW, tapi kalau dilihat kenyataannya sampai akhir 2016 kemarin yang sudah dilelang hanya 11.000 MW proyek PLN dan IPP. Yang konstruksi pun hanya 6.000-an MW," katanya.

Fabby mengusulkan pemerintah menggeser target proyek pembangkit 35.000 MW yang menurut dia baru akan bisa tercapai pada 2022 ketimbang memaksakan harus rampung 2019 seperti target awal. "Proyek 35.000 MW masuk akal, tapi rasionalisasi terhadap waktunya itu yang perlu dipertimbangkan. Mungkin walau Presiden Jokowi bilang targetnya tetap, waktu pencapaiannya yang mungkin digeser ke 2021 atau 2022," katanya.

Pemerintah tetap menargetkan proyek pembangunan pembangkit listrik mencapai 35.000 MW hingga tahun 2019 yang akan masuk dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (9/1) juga menegaskan pemerintah tetap ingin mengejar target 35.000 MW pada 2019. "Kami ingin 35 persen cadangan listrik tetap ada. Kalau lebih, tentu bisa lebih murah daripada 'shortage' (kekurangan) listrik," pungkasnya. (Ant)