Portal Berita Ekonomi Jum'at, 28 Juli 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 22:07 WIB. Gadget - Samsung rilis Galaxy J5 Pro dan J7 Pro di Indonesia.
  • 22:05 WIB. Qatar - Uni Emirat Arab imbau agar bank bekukan rekening kelompok yang tekait dengan Qatar.
  • 22:05 WIB. Operator - KPPU: Konsolidasi akan membawa kompetisi antaroperator menjadi lebih sehat.
  • 22:04 WIB. Operator - YLKI: Tarif telekomunikasi baik voice, SMS maupun data seharusnya dikembalikan kepada apa yang dibutuhkan konsumen.
  • 22:03 WIB. Yerusalem - Para pemimpin umat Muslim di Yerusalem ajak para jamaah untuk beribadah kembali di Al-Aqsa.
  • 22:02 WIB. Operator - Alexander Rusli: Opsi konsolidasi bisa memecahkan kebuntuan dalam hal tarif.
  • 22:01 WIB. Israel - Tayyip Erdogan: Israel manfaatkan perpecahan umat Islam.
  • 22:01 WIB. Operator - ATSI: Potensi mobile broadband di Indonesia masih sangat besar.
  • 22:00 WIB. Ukraina - Ukraina setujua sanksi yang diberikan Amerika Serikat kepada Rusia.
  • 22:00 WIB. Operator - BRTI akan segera matangkan formula tarif sesuai amanat pasal 28 UU no.36 tahun 1999 tentang telekomunikasi.
  • 21:59 WIB. Nicolas Maduro - Maduro kepada Trump: stop campuri urusan dalam negeri kami.
  • 21:58 WIB. Operator - Rudiantara: Harus ada kompetisi, sehingga masyarakat mendapat opsi produk maupun layanan.
  • 21:56 WIB. Operator - Rudiantara: Saya tidak menetapkan floor price (batas bawah), tetapi membuat formula tarif data.
  • 21:51 WIB. e-Commerce - eBay hadirkan fitur baru yang bisa cari barang pakai foto.
  • 21:47 WIB. Gadget - Samsung: Sekarang ponsel sudah tidak sekedar selfie lagi.

Setya Novanto Dipertemukan dengan Saksi Lain dalam Pemeriksaan

Foto Berita Setya Novanto Dipertemukan dengan Saksi Lain dalam Pemeriksaan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Penyidik KPK mempertemukan Ketua DPR Setya Novanto dengan salah satu saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E) periode 2011-2012, untuk mengkonfirmasi sejumlah pertemuan. "Materi pemeriksaan Setnov (Setya Novanto) kali ini lebih mendalami dan mengkonfirmasi sejumlah pertemuan yang diduga dihadiri saksi pada sejumlah tempat di Jakarta, ada pertemuan di kantor DPR dan pertemuan-pertemuan di hotel di Jakarta," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK Jakarta, Selasa (10/1/2017).

Pada hari ini Setnov menjalani pemeriksaan selama 4 jam dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E) periode 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri. "Terkait upaya untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi beberapa pertemuan tersebut, saksi juga dipertemukan dengan salah satu pihak yang terkait dengan penyidikan proyek E-KTP ini, tapi mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan siapa saksi tersebut. Pada prinsipnya penyidik mempertemukan Setnov dengan saksi yang terkait proyek E-KTP untuk memastikan apakah pertemuan-pertemuan itu dihadiri yang bersangkutan atau tidak," jelas Febri.

Pada 2011-2012 saat proyek KTP-E berlangsung, Setya Novanto yang biasa dipanggil Setnov menjabat Bendahara Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, sehingga tidak punya keterkaitan langsung dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai mitra Komisi II DPR. Saat ini Setnov adalah Ketua Umum Partai Golkar.

"KPK sudah menangani perkara dimana penyelenggara negaranya tidak terkait langsung dengan suatu proyek sehingga tidak menentukan langsung penentuan pemenang atau anggaran tapi dalam informasi-informasi yang ada perlu dikembangkan lebih jauh ketika terdapat nama-nama baru," tambah Febri.

Selain Setnov, hari ini KPK juga menjadwalkan pemeriksaan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dalam penyidikan perkara yang sama, namun baru Anas yang memenuhi panggilan KPK pada sekitar pukul 15.00 WIB.

"Keterangan Muhammad Nazaruddin sangat kami butuhkan tapi karena yang bersangkutan sakit maka tidak bisa diperiksa sebagai saksi hari ini. Nazar juga sering menyampaikan di publik ada sejumlah pihak yang menikmati sejumlah uang atau aliran dana, KPK punya kewajiban untuk mengklarifikasi info tersebut untuk memastikan nama-nama yang disebut menerima aliran dana dan memastikan juga aliran itu terjadi dan terkonfirmasi dengan bukti yang cukup dan bisa dipertanggungjawabkan dalam aspek hukum," tambah Febri.

Nazaruddin melalui pengacaranya Elza Syarif pernah mengatakan bahwa proyek KTP-E dikendalikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Setya Novanto, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang dilaksanakan oleh Nazaruddin, staf dari PT Adhi Karya Adi Saptinus, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Pejabat Pembuat Komitmen.

Pihak-pihak yang tampak dalam dokumen Elza, yaitu Andi Narogong dan Nazaruddin dalam kotak berjudul "Pelaksana" dengan anak panah ke kotak berjudul "Boss Proyek e-KTP" yang berisi nama Novanto dan Anas Urbaningrum.

Kotak bagan "Boss Proyek e-KTP" itu lalu menunjukkan panah ke tiga kotak bagan. Kotak pertama berjudul "Ketua/Wakil Banggar yang Terlibat Menerima Dana" berisi nama (1) Mathias Mekeng senilai 500 ribu dolar AS, (2) Olly Dondo Kambe senilai 1 juta dolar AS, dan (3) Mirwan Amir senilai 500 ribu dolar AS. Kotak kedua berjudul "Ketua/Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang "Terlibat Menerima Dana" berisi nama (1) Haeruman Harahap senilai 500 ribu dolar AS, (2) Ganjar Pranowo 500 ribu dolar AS, dan (3) Arief Wibowo 500 ribu dolar AS. Terakhir, kotak ketiga tanpa judul berisi nama (1) Mendagri (Gamawan/Anas), (2) Sekjen (Dian Anggraeni), (3) PPK (Sugiarto), dan (4) Ketua Panitia Lelang (Drajat Wisnu S).

Sudah ada dua tersangka dalam kasus ini yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Sugiharto. Irman dan Sugiharto dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Irman diduga melakukan penggelembungan harga dalam perkara ini dengan kewenangan yang ia miliki sebagai Kuasa Pembuat Anggaran (KPA). Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara akibat kasus korupsi KTP-E itu adalah Rp2,3 triliun karena penggelembungan harga dari total nilai anggaran sebesar Rp6 triliun. (Ant)

Tag: Setya Novanto, e-ktp

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Ferry Hidayat

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,568.91 3,532.23
British Pound GBP 1.00 17,578.60 17,390.65
China Yuan CNY 1.00 1,988.20 1,968.29
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,382.00 13,248.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,756.45 10,646.09
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,713.88 1,696.70
Dolar Singapura SGD 1.00 9,868.00 9,767.75
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,709.13 15,550.50
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,130.29 3,096.77
Yen Jepang JPY 100.00 12,062.38 11,938.36

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5819.744 19.538 558
2 Agriculture 1759.212 -13.672 18
3 Mining 1476.315 11.014 44
4 Basic Industry and Chemicals 609.760 -2.435 67
5 Miscellanous Industry 1381.134 -5.283 41
6 Consumer Goods 2489.438 4.981 45
7 Cons., Property & Real Estate 482.613 0.979 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1194.315 -1.733 60
9 Finance 973.967 10.404 89
10 Trade & Service 925.324 2.351 129
No Code Prev Close Change %
1 IBST 2,000 2,500 500 25.00
2 PADI 635 790 155 24.41
3 GEMS 2,300 2,800 500 21.74
4 GAMA 50 60 10 20.00
5 ASBI 362 434 72 19.89
6 SMMA 7,975 9,550 1,575 19.75
7 TRAM 83 99 16 19.28
8 ASJT 505 600 95 18.81
9 HDFA 193 220 27 13.99
10 RBMS 102 116 14 13.73
No Code Prev Close Change %
1 ENRG 300 226 -74 -24.67
2 HDTX 498 382 -116 -23.29
3 MFMI 970 830 -140 -14.43
4 TALF 350 300 -50 -14.29
5 AKPI 900 775 -125 -13.89
6 FINN 350 306 -44 -12.57
7 MABA 2,030 1,800 -230 -11.33
8 UNIT 278 250 -28 -10.07
9 TGKA 2,190 2,000 -190 -8.68
10 KOIN 320 300 -20 -6.25
No Code Prev Close Change %
1 INPC 93 92 -1 -1.08
2 SRIL 370 360 -10 -2.70
3 SCMA 2,170 2,270 100 4.61
4 ASBI 362 434 72 19.89
5 TRAM 83 99 16 19.28
6 TLKM 4,700 4,650 -50 -1.06
7 PBRX 505 505 0 0.00
8 AISA 1,175 1,195 20 1.70
9 CTRA 1,075 1,020 -55 -5.12
10 WSBP 472 476 4 0.85